Modul Ajar perpajakan Kelas XI
pph21

Tujuan: Mengidentifikasi subjek dan objek PPh 21 sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta menganalisis komponen penghasilan bruto dan biaya pengurang.

Kegiatan awal: Guru menyapa, memimpin doa, memeriksa kehadiran, melakukan apersepsi dengan menanyakan 'Apa yang kalian ketahui tentang gaji dan tunjangan?', kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik 'Siapa saja yang wajib membayar PPh 21 dan atas penghasilan apa saja?'.

Memahami: Peserta didik secara berkelompok mengeksplorasi modul ajar dan sumber daring untuk mengidentifikasi definisi PPh 21, subjek, objek, dan bukan objek PPh 21, serta komponen penghasilan bruto dan biaya pengurang, kemudian mencatat temuan mereka.

Mengaplikasi: Setiap kelompok mengerjakan LKPD yang berisi studi kasus sederhana untuk mengklasifikasikan jenis-jenis penghasilan dan pihak-pihak yang termasuk subjek atau objek PPh 21.

Merefleksi: Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain memberikan tanggapan, dan guru memberikan penguatan konsep PPh 21, subjek, objek, dan komponen perhitungan awal.

Penutup: Guru dan peserta didik menyimpulkan materi hari ini, guru memberikan apresiasi atas partisipasi aktif, mengingatkan untuk membaca materi selanjutnya, dan menutup dengan doa serta salam penutup yang ceria.

Tujuan: Menghitung PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap dengan berbagai status PTKP dan atas penghasilan bukan pegawai serta penghasilan lainnya.

Kegiatan awal: Guru menyapa, memimpin doa, memeriksa kehadiran, mereviu materi sebelumnya tentang subjek dan objek PPh 21, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik 'Bagaimana status pernikahan dan jumlah tanggungan mempengaruhi besaran PPh 21 yang harus dibayar?'.

Memahami: Peserta didik secara berkelompok menganalisis studi kasus yang lebih kompleks mengenai perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dengan status PTKP berbeda dan untuk bukan pegawai (misalnya, tenaga ahli atau freelancer) menggunakan referensi peraturan perpajakan.

Mengaplikasi: Setiap kelompok melakukan simulasi perhitungan PPh 21 berdasarkan studi kasus yang diberikan, mencatat langkah-langkah perhitungan, dan mengidentifikasi potensi kesalahan dalam perhitungan.

Merefleksi: Kelompok mempresentasikan hasil perhitungan dan analisis mereka, kelompok lain memberikan masukan, dan guru memberikan umpan balik konstruktif serta mengklarifikasi konsep perhitungan PPh 21 yang tepat.

Penutup: Guru dan peserta didik menyimpulkan metode perhitungan PPh 21, guru memberikan apresiasi dan motivasi, serta memberikan tugas untuk mempersiapkan data diri dan keluarga guna simulasi pengisian SPT di pertemuan berikutnya, kemudian menutup dengan doa dan salam.

Tujuan: Menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 dengan benar dan tepat waktu serta mengaplikasikan perhitungan PPh 21 dalam simulasi kasus nyata secara kolaboratif.

Kegiatan awal: Guru menyapa, memimpin doa, memeriksa kehadiran, mereviu singkat perhitungan PPh 21, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan pertanyaan pemantik 'Mengapa pengisian SPT PPh 21 harus akurat dan tepat waktu? Apa konsekuensinya jika tidak?'.

Memahami: Peserta didik secara individu atau berpasangan memahami format dan prosedur pengisian SPT Masa PPh 21 melalui contoh dan panduan yang disediakan, kemudian berdiskusi tentang studi kasus proyek pengisian SPT.

Mengaplikasi: Peserta didik secara berkelompok membuat proyek simulasi pengisian SPT Masa PPh 21 dari data gaji dan potongan pajak yang telah dihitung sebelumnya, termasuk pembuatan bukti potong dan rekapitulasi.

Merefleksi: Setiap kelompok mempresentasikan hasil simulasi proyek pengisian SPT PPh 21 mereka, menjelaskan proses dan tantangan yang dihadapi, serta menerima umpan balik dari guru dan kelompok lain mengenai ketepatan pengisian.

Penutup: Guru dan peserta didik menyimpulkan seluruh materi PPh 21, guru memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi dan hasil proyek, memberikan motivasi untuk terus belajar, dan menutup dengan doa serta harapan agar peserta didik menjadi warga negara yang patuh pajak.

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Ruang lingkupnya mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, dan bukan pegawai seperti tenaga ahli atau peserta kegiatan. Pemahaman ini krusial untuk menentukan siapa yang dikenai pajak dan atas penghasilan apa saja.

Subjek PPh 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong PPh 21, sedangkan pemotong PPh 21 adalah pihak pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan. Objek PPh 21 meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penting untuk membedakan antara objek pajak (misalnya gaji, tunjangan) dan bukan objek pajak (misalnya bantuan natura dari pemerintah, beasiswa tertentu) agar perhitungan tidak keliru.

Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode pajak. Untuk menghitung PPh 21, penghasilan bruto ini dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang, seperti biaya jabatan (maksimal Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun), iuran pensiun, dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar pegawai. Pengurangan ini akan menghasilkan penghasilan neto yang menjadi dasar perhitungan PPh 21.

PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan. Misalnya, PTKP untuk wajib pajak lajang adalah Rp 54.000.000 per tahun, ditambah Rp 4.500.000 untuk wajib pajak kawin, dan Rp 4.500.000 per tanggungan maksimal 3 orang. PTKP sangat mempengaruhi besaran PPh 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.

Tarif PPh 21 bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan neto, semakin tinggi tarif pajaknya. Lapisan tarif ini diatur dalam UU PPh, dimulai dari 5% untuk penghasilan sampai Rp 60.000.000, 15% untuk penghasilan Rp 60.000.000 hingga Rp 250.000.000, dan seterusnya. Perhitungan PPh 21 melibatkan langkah-langkah mulai dari menentukan penghasilan bruto, mengurangi biaya pengurang, mengurangi PTKP, hingga menerapkan tarif pajak pada Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan bukan pegawai memiliki perbedaan. Pegawai tetap dikenakan PPh 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur, dengan mempertimbangkan PTKP. Sementara itu, bukan pegawai seperti tenaga ahli atau peserta kegiatan, perhitungannya seringkali menggunakan tarif efektif atau tarif proporsional dari penghasilan bruto, tanpa mempertimbangkan PTKP secara langsung, tergantung pada jenis penghasilannya.

Setiap pemotong PPh 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21. Pelaporan ini dapat dilakukan secara manual atau elektronik (e-SPT). Pengisian SPT harus akurat dan sesuai dengan bukti potong yang telah diterbitkan. Kepatuhan dalam pelaporan sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak.