Modul Ajar & RPP perpajakan Kelas XI
pph21

Tujuan: Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penghasilan dan menghitung PPh 21 untuk berbagai kasus.

Alat & bahan: Modul ajar PPh 21, Undang-Undang PPh, kalkulator, alat tulis, komputer/laptop dengan akses internet

Langkah kerja:

1. Baca dan pahami studi kasus yang diberikan.
2. Identifikasi data penghasilan bruto dan komponen pengurang.
3. Hitung PPh 21 terutang sesuai status PTKP dan tarif berlaku.
4. Sajikan hasil perhitungan dengan rapi dan jelas.
5. Diskusikan hasil perhitungan dengan kelompokmu.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang pajak penghasilan?
2. Siapa saja yang wajib membayar PPh 21?
3. Apa itu PTKP?
4. Mengapa PPh 21 penting bagi negara?

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok, ketepatan identifikasi kasus, dan kelengkapan perhitungan PPh 21 pada LKPD.

Sumatif (akhir): Ujian tulis berupa soal pilihan ganda dan esai terkait perhitungan dan pelaporan PPh 21 serta penilaian proyek simulasi pengisian SPT Masa PPh 21.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah salah satu jenis pajak yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan dari pekerjaan. Memahami PPh 21 sangat penting tidak hanya untuk kepatuhan pajak individu, tetapi juga bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemotongan dan penyetoran pajaknya. Modul ini akan membimbing Anda memahami seluk-beluk PPh 21 secara komprehensif.

1. Definisi dan Ruang Lingkup PPh 21
PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Ruang lingkupnya mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, dan bukan pegawai seperti tenaga ahli atau peserta kegiatan. Pemahaman ini krusial untuk menentukan siapa yang dikenai pajak dan atas penghasilan apa saja.

2. Subjek dan Objek PPh 21
Subjek PPh 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong PPh 21, sedangkan pemotong PPh 21 adalah pihak pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan. Objek PPh 21 meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penting untuk membedakan antara objek pajak (misalnya gaji, tunjangan) dan bukan objek pajak (misalnya bantuan natura dari pemerintah, beasiswa tertentu) agar perhitungan tidak keliru.

3. Penghasilan Bruto dan Biaya Pengurang
Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode pajak. Untuk menghitung PPh 21, penghasilan bruto ini dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang, seperti biaya jabatan (maksimal Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun), iuran pensiun, dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar pegawai. Pengurangan ini akan menghasilkan penghasilan neto yang menjadi dasar perhitungan PPh 21.

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan. Misalnya, PTKP untuk wajib pajak lajang adalah Rp 54.000.000 per tahun, ditambah Rp 4.500.000 untuk wajib pajak kawin, dan Rp 4.500.000 per tanggungan maksimal 3 orang. PTKP sangat mempengaruhi besaran PPh 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.

5. Tarif PPh 21 dan Perhitungan
Tarif PPh 21 bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan neto, semakin tinggi tarif pajaknya. Lapisan tarif ini diatur dalam UU PPh, dimulai dari 5% untuk penghasilan sampai Rp 60.000.000, 15% untuk penghasilan Rp 60.000.000 hingga Rp 250.000.000, dan seterusnya. Perhitungan PPh 21 melibatkan langkah-langkah mulai dari menentukan penghasilan bruto, mengurangi biaya pengurang, mengurangi PTKP, hingga menerapkan tarif pajak pada Penghasilan Kena Pajak (PKP).

6. PPh 21 untuk Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai
Perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan bukan pegawai memiliki perbedaan. Pegawai tetap dikenakan PPh 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur, dengan mempertimbangkan PTKP. Sementara itu, bukan pegawai seperti tenaga ahli atau peserta kegiatan, perhitungannya seringkali menggunakan tarif efektif atau tarif proporsional dari penghasilan bruto, tanpa mempertimbangkan PTKP secara langsung, tergantung pada jenis penghasilannya.

7. Pengisian dan Pelaporan SPT Masa PPh 21
Setiap pemotong PPh 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21. Pelaporan ini dapat dilakukan secara manual atau elektronik (e-SPT). Pengisian SPT harus akurat dan sesuai dengan bukti potong yang telah diterbitkan. Kepatuhan dalam pelaporan sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Rangkuman: PPh 21 adalah pajak atas penghasilan orang pribadi di Indonesia, meliputi gaji, upah, dan lainnya. Perhitungannya melibatkan identifikasi subjek, objek, penghasilan bruto, biaya pengurang, PTKP, dan penerapan tarif progresif. Pemahaman yang benar tentang PPh 21 esensial bagi individu dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak dan berkontribusi pada pembangunan negara secara sah dan bertanggung jawab.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "pph21" mata pelajaran perpajakan Kelas XI ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025