Modul Ajar PPKn Kelas VIII SMP

Tujuan: Menganalisis kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dan mengidentifikasi hubungannya dengan peraturan lain.

Alat & bahan: Kertas folio, spidol warna, gunting, lem, akses internet, komputer/tablet

Langkah kerja:

1. Bentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 orang.
2. Diskusikan dalam kelompok, mengapa UUD 1945 disebut sebagai 'hukum dasar' dan 'sumber hukum tertinggi'.
3. Gunakan gambar Hierarki Peraturan untuk mengidentifikasi hubungan UUD 1945 dengan peraturan di bawahnya.

4. Carilah satu contoh peraturan daerah (Perda) yang menurut kelompok kalian merupakan turunan dari UUD 1945.
5. Sajikan hasil diskusi kelompok kalian dalam bentuk diagram hierarki peraturan dengan contoh Perda yang ditemukan.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang UUD?
2. Mengapa negara perlu memiliki aturan?
3. Sebutkan salah satu fungsi UUD 1945 yang kamu tahu.

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan kualitas infografis/poster presentasi.

Sumatif (akhir): Penilaian proyek presentasi kasus pelanggaran UUD 1945 dan solusinya.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah pondasi berdirinya negara kita. Memahami kedudukannya sangat penting bagi setiap warga negara. Modul ini akan membimbing kalian untuk menyelami mengapa UUD 1945 begitu krusial, bagaimana ia mengatur kehidupan berbangsa, dan peran apa yang bisa kita ambil untuk menjaga kedaulatannya.

1. Pengertian dan Tujuan UUD 1945
UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Sebagai konstitusi, UUD 1945 memuat aturan pokok ketatanegaraan, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta lambang negara. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak warga negara.

2. UUD 1945 sebagai Hukum Dasar
UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Ia merupakan norma hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi pembentukan peraturan di bawahnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Kedudukannya yang fundamental ini menjadikannya sebagai 'payung hukum' bagi seluruh tatanan hukum di Indonesia, memastikan keselarasan dan keadilan dalam sistem hukum nasional.

3. UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi
Selain sebagai hukum dasar, UUD 1945 juga merupakan sumber hukum tertinggi. Ini berarti bahwa setiap produk hukum di Indonesia harus berlandaskan dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Jika ada peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau tidak berlaku. Prinsip ini dikenal sebagai asas 'supremasi konstitusi', yang menjamin bahwa konstitusi memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum.

4. Hubungan UUD 1945 dengan Peraturan Lain
UUD 1945 berada di puncak hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di bawahnya terdapat Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), kemudian Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan terakhir Peraturan Daerah (Perda). Semua peraturan di bawah UUD 1945 harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hubungan ini menciptakan sistem hukum yang teratur dan saling mengikat, memastikan bahwa setiap kebijakan dan hukum yang dibuat sejalan dengan cita-cita dan dasar negara.

5. Implikasi Kedudukan UUD 1945
Kedudukan UUD 1945 memiliki implikasi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, UUD 1945 menjadi alat kontrol bagi pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang dan selalu berpegang pada aturan. Kedua, UUD 1945 menjamin hak-hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Ketiga, UUD 1945 menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik dan pembangunan nasional. Dengan memahami implikasi ini, kita sebagai warga negara dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menegakkan konstitusi.

Rangkuman: UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia, berfungsi mengatur dan membatasi kekuasaan serta melindungi hak warga negara. Semua peraturan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, membentuk hierarki hukum yang teratur. Pemahaman ini krusial untuk menciptakan warga negara yang taat hukum dan berpartisipasi aktif dalam menjaga konstitusi.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Kedudukan UUD 1945" mata pelajaran PPKn Kelas VIII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025