Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas IX
PENETAPAN PANCASILA DARI MASA KE MASA

Tujuan: Menganalisis secara kritis implementasi Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Alat & bahan: Laptop/komputer, akses internet, materi ajar, kertas, alat tulis

Langkah kerja:

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang.
2. Carilah informasi dari berbagai sumber (buku, internet, video) mengenai implementasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Reformasi.
3. Identifikasi kebijakan-kebijakan penting yang terkait dengan Pancasila di kedua era tersebut.
4. Bandingkan persamaan dan perbedaan implementasi Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi.
5. Diskusikan tantangan dan peluang Pancasila di masing-masing era tersebut.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila?
2. Siapa saja tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila?
3. Menurut kalian, apakah Pancasila masih relevan di masa sekarang?
4. Sebutkan salah satu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari!

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan presentasi, serta penilaian terhadap peta pikiran dan analisis kasus.

Sumatif (akhir): Penilaian terhadap proyek linimasa digital (infografis/poster) yang mencakup kelengkapan informasi, ketepatan analisis, dan kreativitas desain.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang telah melalui perjalanan panjang sejak awal kemerdekaan. Memahami bagaimana Pancasila dirumuskan dan ditetapkan, serta bagaimana ia menghadapi berbagai tantangan di setiap masa, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

1. Perumusan Pancasila oleh BPUPKI
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 29 April 1945. Dalam sidangnya yang pertama (29 Mei – 1 Juni 1945), para tokoh seperti Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan-gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan lima dasar yang kemudian disebut Pancasila, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Gagasan-gagasan ini menjadi fondasi penting bagi perumusan dasar negara.

2. Penetapan Pancasila oleh PPKI
Setelah BPUPKI dibubarkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada 7 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang ini, salah satu agenda penting adalah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perubahan penting terjadi pada sila pertama dari 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Pancasila di Masa Orde Lama (1945-1966)
Pada masa Orde Lama, Pancasila menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemberontakan yang ingin mengganti ideologi negara (misalnya DI/TII, PRRI/Permesta, G30S/PKI). Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang sempat menimbulkan perdebatan. Meskipun demikian, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, meskipun interpretasi dan implementasinya mengalami dinamika yang signifikan seiring dengan gejolak politik saat itu. Peristiwa G30S/PKI menjadi puncak dari upaya pengkhianatan terhadap Pancasila.

4. Pancasila di Masa Orde Baru (1966-1998)
Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi sosial politik. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) digencarkan sebagai upaya indoktrinasi Pancasila. Meskipun bertujuan untuk memperkuat Pancasila, implementasinya seringkali bersifat dogmatis dan digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Hal ini menimbulkan kritik di kemudian hari karena Pancasila dianggap kehilangan makna esensialnya sebagai ideologi terbuka.

5. Pancasila di Masa Reformasi (1998-Sekarang)
Sejak era Reformasi, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi terbuka. Terjadi upaya untuk mengembalikan Pancasila pada posisi dan fungsi yang sebenarnya, menjauh dari penafsiran tunggal yang dogmatis. Tantangan di era ini adalah menghadapi arus globalisasi, radikalisme, dan lunturnya nilai-nilai luhur Pancasila di tengah masyarakat. Namun, Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan kebhinekaan bangsa Indonesia.

6. Relevansi Pancasila di Era Modern
Di era modern yang serba cepat dan penuh tantangan, Pancasila tetap relevan sebagai panduan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial adalah fondasi yang kokoh untuk menghadapi isu-isu seperti intoleransi, disinformasi, kesenjangan sosial, dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Generasi muda memiliki peran penting dalam menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual.

Rangkuman: Pancasila, dasar negara Indonesia, telah melalui perjalanan sejarah panjang dari perumusan oleh BPUPKI dan penetapan oleh PPKI, hingga menghadapi berbagai dinamika di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Setiap masa membawa tantangan dan interpretasi berbeda, namun Pancasila tetap menjadi pilar utama persatuan dan identitas bangsa yang relevan di tengah perubahan zaman.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "PENETAPAN PANCASILA DARI MASA KE MASA" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas IX ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Berbasis Cinta · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: KMA No. 1503 Tahun 2025 (Kurikulum Berbasis Cinta) · Kep. Dirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 · CP: SK Dirjen Pendis No. 9941 Tahun 2025