Modul Ajar Sejarah Kelas XII
Demokrasi Liberal dan Terpimpin

Tujuan: Menganalisis latar belakang penerapan Demokrasi Liberal di Indonesia dan dampaknya terhadap stabilitas politik, serta mengevaluasi program kerja kabinet pada masa Demokrasi Liberal dan keberhasilan serta kegagalannya.

Kegiatan awal: Guru menyapa, memimpin doa, memeriksa kehadiran, melakukan apersepsi dengan menanyakan pemahaman awal tentang 'demokrasi', menyampaikan tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik, serta menjelaskan alur kegiatan yang akan dilakukan.

Memahami: Peserta didik secara mandiri atau berkelompok kecil mengeksplorasi sumber-sumber (buku teks, artikel daring, video) tentang latar belakang dan dinamika Demokrasi Liberal, termasuk pergantian kabinet dan program-programnya, serta mengaitkannya dengan situasi politik global saat itu.

Mengaplikasi: Dalam kelompok, peserta didik menganalisis satu kasus pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal, mengidentifikasi penyebab, program kerja, dan dampak kegagalannya terhadap stabilitas politik, lalu mencatat poin-poin penting untuk diskusi.

Merefleksi: Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya, kelompok lain memberikan umpan balik dan pertanyaan. Guru memberikan penguatan konsep dan meluruskan miskonsepsi, serta menghubungkan hasil diskusi dengan tantangan pembangunan bangsa di awal kemerdekaan.

Penutup: Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi hari ini, mengajak peserta didik merefleksikan pentingnya stabilitas politik, memberikan apresiasi atas partisipasi aktif, serta menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya.

Tujuan: Menganalisis latar belakang penerapan Demokrasi Terpimpin di Indonesia dan dampaknya terhadap sistem politik, mengevaluasi kebijakan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin serta dampaknya terhadap masyarakat, dan mengidentifikasi peran tokoh-tokoh penting dalam dinamika Demokrasi Liberal dan Terpimpin.

Kegiatan awal: Guru menyapa, memimpin doa, memeriksa kehadiran, mengulas singkat materi pertemuan sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memantik diskusi dengan pertanyaan tentang mengapa Demokrasi Liberal dianggap gagal dan apa alternatifnya.

Memahami: Peserta didik menganalisis studi kasus atau skenario tentang krisis politik dan ekonomi menjelang Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Mereka mencari informasi dari berbagai sumber mengenai latar belakang, kebijakan, dan dampak Demokrasi Terpimpin, termasuk peran tokoh-tokoh kunci.

Mengaplikasi: Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok. Setiap kelompok meneliti satu aspek penting dari Demokrasi Terpimpin (misalnya: kebijakan ekonomi, politik luar negeri, peran militer, peran PKI) dan menganalisis dampak positif serta negatifnya terhadap masyarakat dan negara. Mereka juga mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan dalam kebijakan tersebut.

Merefleksi: Setiap kelompok mempresentasikan temuan dan analisisnya, diikuti sesi tanya jawab dan diskusi kelas. Guru memfasilitasi perbandingan antara Demokrasi Liberal dan Terpimpin, menyoroti perbedaan ideologi dan implementasinya, serta memberikan koreksi dan penguatan.

Penutup: Guru bersama peserta didik merangkum poin-poin penting tentang Demokrasi Terpimpin, mengajak peserta didik merenungkan pelajaran sejarah yang bisa diambil, memberikan apresiasi, dan memberikan penugasan untuk mempersiapkan proyek infografis/poster digital.

Tujuan: Menyajikan hasil analisis perbandingan antara Demokrasi Liberal dan Terpimpin dalam bentuk infografis atau poster digital.

Kegiatan awal: Guru menyapa, memimpin doa, memeriksa kehadiran, dan mengulas kembali secara singkat materi Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Guru menjelaskan tujuan pertemuan hari ini, yaitu menyelesaikan dan mempresentasikan proyek infografis/poster digital, serta memotivasi peserta didik untuk menghasilkan karya terbaik.

Memahami: Peserta didik secara berkelompok mereview kembali hasil analisis dari dua pertemuan sebelumnya dan menyusun kerangka konten untuk infografis atau poster digital perbandingan Demokrasi Liberal dan Terpimpin, fokus pada poin-poin kunci dan visualisasi yang menarik.

Mengaplikasi: Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membuat infografis atau poster digital menggunakan aplikasi desain grafis (misalnya Canva, Piktochart). Mereka berkolaborasi dalam memilih data, merancang tata letak, dan menyusun teks ringkas yang informatif dan mudah dipahami.

Merefleksi: Setiap kelompok mempresentasikan infografis/poster digitalnya di depan kelas. Kelompok lain dan guru memberikan umpan balik konstruktif terhadap konten, desain, dan presentasi. Guru memberikan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras peserta didik, serta mengaitkan kembali materi dengan konteks kekinian.

Penutup: Guru bersama peserta didik membuat refleksi menyeluruh tentang pembelajaran Demokrasi Liberal dan Terpimpin, menyoroti relevansi sejarah dengan masa kini. Guru mengucapkan terima kasih dan memberikan motivasi untuk terus belajar sejarah, serta menutup dengan doa.

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Liberal dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem ini menganut parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri utamanya adalah multipartai yang sangat banyak, menyebabkan koalisi yang rapuh dan seringnya pergantian kabinet. Stabilitas politik sulit tercapai karena persaingan antarpartai yang ketat dan perbedaan ideologi yang tajam. Kondisi ini seringkali menghambat program pembangunan yang berkelanjutan.

Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia mengalami tujuh kali pergantian kabinet dalam kurun waktu sembilan tahun. Setiap kabinet memiliki program kerja yang beragam, mulai dari upaya pembangunan ekonomi, penyelesaian masalah Irian Barat, hingga penyelenggaraan Pemilu 1955. Namun, program-program ini sering terhenti di tengah jalan akibat jatuhnya kabinet. Di bidang ekonomi, upaya seperti 'Gunting Syafruddin' dan 'Benteng Program' dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi, namun hasilnya belum optimal.

Ketidakstabilan politik dan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal memicu munculnya gagasan untuk mencari sistem yang lebih stabil. Presiden Soekarno mengemukakan konsep Demokrasi Terpimpin yang dianggap lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Puncaknya adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dekrit ini menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin menempatkan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan dengan dominasi militer dan peran besar partai komunis (PKI). Ciri-cirinya meliputi pembentukan lembaga-lembaga baru seperti MPRS dan DPAS, serta penerapan Manipol-USDEK sebagai ideologi negara. Kebijakan ekonomi diarahkan pada sistem komando, seperti pembentukan Bappenas dan devaluasi mata uang. Di bidang politik luar negeri, Indonesia aktif dalam Gerakan Non-Blok dan konfrontasi dengan Malaysia. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai masalah baru di masyarakat.

Meskipun Demokrasi Terpimpin berhasil menciptakan stabilitas politik dalam negeri untuk sementara, namun juga menimbulkan sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Kebijakan ekonomi yang kurang tepat menyebabkan inflasi tinggi dan kemiskinan. Konflik ideologi antara PKI dengan angkatan darat semakin meruncing, yang puncaknya terjadi pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Peristiwa ini mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan membuka jalan bagi Orde Baru.