Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas VII MTs

Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh, usulan, dan proses penetapan Pancasila melalui analisis teks dan diskusi kelompok.

Alat & bahan: Buku paket, internet, kertas HVS, alat tulis, proyektor (opsional)

Langkah kerja:

1. Lengkapi garis waktu peristiwa sejarah berikut, lalu ceritakan makna salah satu peristiwa.

2. Bacalah teks tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila.
3. Identifikasi tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam perumusan Pancasila.
4. Catat usulan-usulan dasar negara yang diajukan oleh para tokoh.
5. Jelaskan secara singkat proses penetapan Pancasila oleh PPKI.
6. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila?
2. Siapa saja tokoh yang kamu kenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia?
3. Mengapa persatuan penting bagi sebuah negara?
4. Pernahkah kamu mendengar tentang BPUPKI atau PPKI?

Formatif (proses): Guru melakukan observasi keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab selama pembelajaran.

Sumatif (akhir): Penilaian sumatif berupa tes tertulis (pilihan ganda dan esai) serta penilaian produk (infografis/poster) pada akhir pembelajaran.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Mari kita selami perjalanan luar biasa para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila, dasar negara yang mempersatukan keragaman Indonesia. Memahami proses ini akan menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus.

1. Konteks Sejarah Perumusan Pancasila
Menjelang akhir Perang Dunia II, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, termasuk dasar negaranya. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara, di mana beberapa tokoh menyampaikan usulannya.

2. Usulan Dasar Negara
Dalam sidang pertama BPUPKI, tiga tokoh utama menyampaikan usulan dasar negara. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan lima asas: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Prof. Dr. Soepomo mengusulkan negara integralistik yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Ir. Soekarno menyampaikan lima prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Pokok-Pokok Pikiran Pancasila
Usulan-usulan tersebut kemudian dirangkum dalam Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang berbeda pada sila pertama, yaitu 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya'. Perbedaan ini menjadi bahan diskusi penting untuk mencapai kesepakatan demi persatuan bangsa.

4. Penetapan Pancasila
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' agar lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kemudian resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Rangkuman: Pancasila lahir dari proses sejarah yang panjang, melalui diskusi dan musyawarah para pendiri bangsa. Dimulai dari BPUPKI, kemudian Panitia Sembilan, hingga penetapan final oleh PPKI, Pancasila menjadi landasan ideologi dan dasar negara yang mempersatukan Indonesia.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Perumusan dan Penetapan Pancasila" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas VII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Berbasis Cinta · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: KMA No. 1503 Tahun 2025 (Kurikulum Berbasis Cinta) · Kep. Dirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 · CP: SK Dirjen Pendis No. 9941 Tahun 2025