Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas VIII SMP

Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya.

Alat & bahan: Gambar piramida hukum, kartu nama peraturan, lembar kerja, spidol

Langkah kerja:

1. Lengkapi piramida hierarki peraturan perundang-undangan berikut, lalu jelaskan arti "peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi".

2. Amati piramida hukum yang disediakan oleh guru.
3. Baca kartu-kartu nama peraturan yang diberikan, lalu diskusikan dalam kelompok untuk menentukan posisi setiap peraturan dalam piramida tersebut.
4. Tempelkan kartu-kartu nama peraturan pada tingkat yang piramida, dimulai dari yang tertinggi hingga terendah.
5. Isi tabel di bawah ini dengan jenis peraturan dan dasar hukum pembentukannya.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kalian ketahui tentang UUD NRI 1945?
2. Sebutkan satu contoh peraturan yang berlaku di sekolah!
3. Menurut kalian, apakah semua peraturan memiliki kekuatan yang sama?
4. Mengapa penting bagi suatu negara memiliki hukum dasar?

Formatif (proses): Asesmen formatif dilakukan melalui observasi partisipasi diskusi kelompok dan kelengkapan analisis kasus pada LKPD.

Sumatif (akhir): Asesmen sumatif dilakukan melalui penilaian presentasi infografis dan tes tertulis akhir unit.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

UUD NRI 1945 adalah jantung dari sistem hukum Indonesia. Ia bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan fondasi yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Memahami kedudukannya berarti memahami bagaimana negara ini dijalankan, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta bagaimana setiap peraturan yang ada harus selalu bersandar padanya.

1. Kedudukan UUD NRI 1945
UUD NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis dan konstitusi negara Indonesia. Ia menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 menjadi sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Artinya, tidak ada satu pun peraturan, undang-undang, atau kebijakan pemerintah yang boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Semua produk hukum harus merujuk dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai serta substansi yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Kedudukannya yang fundamental ini menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Sifat dan Fungsi UUD NRI 1945
UUD NRI 1945 memiliki sifat singkat, supel (luwes), dan berisi norma-norma dasar. Ia berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara, hak asasi manusia, serta kewajiban warga negara. Fungsi utamanya adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan menjamin hak-hak warga negara. Selain itu, UUD NRI 1945 juga berfungsi sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, khususnya UUD NRI 1945 itu sendiri. Ini memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan pembentukan peraturan selalu dalam koridor konstitusi.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan di Indonesia adalah sebagai berikut: pertama, UUD NRI 1945; kedua, Ketetapan MPR; ketiga, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); keempat, Peraturan Pemerintah (PP); kelima, Peraturan Presiden (Perpres); keenam, Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota). Urutan ini menunjukkan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan semuanya harus bersumber pada UUD NRI 1945.

4. Hubungan UUD NRI 1945 dengan Peraturan Lain
UUD NRI 1945 adalah 'payung' bagi semua peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap peraturan di bawahnya harus dibentuk berdasarkan amanat UUD NRI 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isinya. Jika ada peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi (untuk Undang-Undang) atau Mahkamah Agung (untuk peraturan di bawah Undang-Undang). Prinsip ini dikenal sebagai asas 'lex superior derogat legi inferiori' (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah), yang menjaga konsistensi dan integritas sistem hukum nasional.

5. Pentingnya Kepatuhan terhadap UUD NRI 1945
Kepatuhan terhadap UUD NRI 1945 adalah cerminan dari kesadaran hukum warga negara dan pemerintah. Dengan mematuhi UUD NRI 1945, kita turut serta menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas negara. Pelanggaran terhadap UUD NRI 1945, baik oleh individu maupun lembaga negara, dapat menimbulkan kekacauan hukum, ketidakpastian, dan bahkan ancaman terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia.

Rangkuman: UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ia berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang tersusun dalam hierarki yang jelas. Memahami kedudukan dan hierarki ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin hak-hak warga negara, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "UUD NRI 1945 dalam Sistem Hukum Nasional" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas VIII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025