Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas VIII
Fungsi dan Kedudukan UUD NRI 1945

Tujuan: Peserta didik dapat menganalisis kasus dan mengidentifikasi fungsi UUD NRI 1945 yang relevan.

Alat & bahan: Lembar kerja, alat tulis, buku Pendidikan Pancasila, gawai/komputer (opsional)

Langkah kerja:

1. Lengkapi wewenang setiap lembaga negara pada tabel berikut sesuai UUD NRI Tahun 1945.

2. Amati 1 tentang kerusuhan akibat tidak adanya aturan hukum yang jelas di suatu daerah.
3. Diskusikan dalam kelompok, masalah-masalah apa saja yang muncul akibat ketiadaan aturan hukum tersebut?
4. Identifikasi, bagaimana UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dapat mencegah atau menyelesaikan masalah serupa?
5. Tuliskan minimal 3 fungsi UUD NRI 1945 yang relevan dengan kasus tersebut pada tabel di bawah.
6. Sajikan hasil diskusi kelompokmu dalam bentuk infografis sederhana.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang UUD NRI 1945?
2. Menurutmu, mengapa sebuah negara memerlukan aturan tertulis?
3. Sebutkan salah satu contoh hak warga negara yang kamu tahu!

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok, presentasi, dan simulasi peran.

Sumatif (akhir): Penilaian hasil infografis dan esai tentang pentingnya UUD NRI 1945.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah fondasi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memahami UUD NRI 1945 berarti memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta bagaimana negara ini diatur. Modul ini akan membimbing Anda menjelajahi seluk-beluk UUD NRI 1945.

1. Pengertian UUD NRI 1945
UUD NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 memuat aturan-aturan pokok mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan. Ia merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan menentukan nasibnya sendiri. UUD NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sejak disahkan, UUD NRI 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen) untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi.

2. Kedudukan UUD NRI 1945
UUD NRI 1945 memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ia adalah hukum tertinggi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika ada peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau tidak berlaku. Kedudukan ini menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara. UUD NRI 1945 juga menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan pengaturan hubungan antar lembaga tersebut.

3. Fungsi UUD NRI 1945 sebagai Dasar Hukum
Salah satu fungsi utama UUD NRI 1945 adalah sebagai dasar hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Ini berarti UUD NRI 1945 menjadi pijakan bagi pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara harus sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Sebagai dasar hukum, UUD NRI 1945 juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Tanpa dasar hukum yang kuat, negara akan berjalan tanpa arah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan.

4. Fungsi UUD NRI 1945 sebagai Alat Kontrol
UUD NRI 1945 juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Ini berarti UUD NRI 1945 digunakan untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum. Jika ada peraturan atau tindakan yang menyimpang dari UUD NRI 1945, maka masyarakat atau lembaga yang berwenang dapat mengajukan keberatan atau gugatan. Fungsi kontrol ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga tegaknya supremasi hukum, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

5. Fungsi UUD NRI 1945 sebagai Pengatur Kehidupan Bernegara
Selain sebagai dasar hukum dan alat kontrol, UUD NRI 1945 juga berfungsi sebagai pengatur kehidupan bernegara. Ia mengatur tentang sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antarlembaga tersebut. UUD NRI 1945 juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, wilayah negara, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dengan adanya pengaturan yang jelas ini, kehidupan bernegara menjadi teratur, stabil, dan harmonis. Setiap warga negara memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam konteks negara.

6. Hubungan UUD NRI 1945 dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
UUD NRI 1945 berada di puncak hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini berarti semua peraturan di bawahnya, seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota), harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hubungan ini dikenal dengan asas 'lex superior derogat legi inferiori' yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Asas ini menjamin konsistensi dan keutuhan sistem hukum nasional.

7. Pentingnya Menjaga Kedaulatan UUD NRI 1945
Menjaga kedaulatan UUD NRI 1945 adalah tanggung jawab setiap warga negara. Ini berarti kita harus memahami isinya, menghormatinya, dan berpartisipasi aktif dalam pengawasannya. Kedaulatan UUD NRI 1945 adalah cerminan kedaulatan rakyat. Ketika UUD NRI 1945 dihormati dan ditegakkan, maka hak-hak rakyat akan terlindungi dan keadilan akan terwujud. Sebaliknya, jika UUD NRI 1945 diabaikan atau dilanggar, maka akan terjadi ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan pada akhirnya merugikan seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran akan pentingnya UUD NRI 1945 harus terus ditanamkan.

Rangkuman: UUD NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi di Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Ia berfungsi sebagai dasar hukum, alat kontrol, dan pengatur kehidupan bernegara, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan perundang-undangan harus tunduk padanya. Pemahaman dan penegakan UUD NRI 1945 sangat penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kedaulatan bangsa.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Fungsi dan Kedudukan UUD NRI 1945" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas VIII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025