Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas VII
Perumusan dan Penetapan Pancasila

✍️ Dua baris kuning di atas terisi otomatis saat Anda mengunduh — beserta kop, logo, dan nama sekolah di kepala tiap lembar.

Kompetensi awal: Warga belajar memahami konsep dasar negara dan memiliki pengetahuan umum tentang sejarah Indonesia.

Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan: kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi.

Capaian Pembelajaran (CP):

Identifikasi materi — 4 dimensi pengetahuan:

Tujuan Pembelajaran:

1. Menjelaskan latar belakang pembentukan BPUPKI dan PPKI dengan tepat.
2. Mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam perumusan Pancasila beserta peranannya.
3. Menganalisis proses perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI dengan benar.
4. Menganalisis proses penetapan Pancasila dalam sidang PPKI dengan cermat.
5. Menyajikan hasil analisis tentang perumusan dan penetapan Pancasila melalui media kreatif.
6. Menghargai nilai-nilai persatuan dan musyawarah yang terkandung dalam proses perumusan Pancasila.

Pemahaman bermakna: Memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan masa kini.

Pertanyaan pemantik: "Mengapa Pancasila, yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, masih sangat relevan sebagai dasar negara kita hingga saat ini?"

Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.

Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.

Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.

Tujuan: Mengidentifikasi dan menganalisis peran tokoh-tokoh serta tahapan perumusan dan penetapan Pancasila.

Alat & bahan: Kertas karton/HVS, spidol/pena, gunting, lem, gambar tokoh pahlawan (opsional), akses internet.

Langkah kerja:

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3-4 warga belajar.
2. Cari informasi mengenai tokoh-tokoh penting dalam BPUPKI dan PPKI serta usulan-usulan dasar negara yang mereka sampaikan.
3. Identifikasi tanggal-tanggal penting dan keputusan kunci dalam sidang BPUPKI dan PPKI.
4. Diskusikan bagaimana proses musyawarah mufakat terjadi di antara para tokoh.
5. Buatlah rangkuman kronologis dalam bentuk infografis atau poster.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Menurut Anda, mengapa sebuah negara membutuhkan dasar negara?
2. Siapa saja tokoh yang Anda ketahui berperan dalam kemerdekaan Indonesia?
3. Apa yang Anda pahami tentang musyawarah?
4. Pernahkah Anda mendengar tentang BPUPKI atau PPKI?

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif warga belajar dalam diskusi kelompok dan presentasi, serta penilaian terhadap hasil proyek kreatif.

Sumatif (akhir): Tes tertulis (pilihan ganda dan esai) untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan analisis, serta penilaian produk proyek.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pandangan hidup seluruh rakyat. Proses lahirnya Pancasila tidaklah instan, melainkan melalui perjuangan dan pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa. Memahami sejarah perumusan dan penetapannya adalah kunci untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

1. Latar Belakang Pembentukan BPUPKI dan PPKI
Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk menarik simpati. Untuk mewujudkan janji tersebut, pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan menyusun dasar negara serta konstitusi Indonesia merdeka. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan serta pembentukan pemerintahan Indonesia.

2. Tokoh-tokoh Penting dalam Perumusan Pancasila
Proses perumusan Pancasila melibatkan banyak tokoh bangsa yang memiliki pemikiran visioner. Beberapa tokoh sentral yang mengemukakan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI antara lain: Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945) dengan lima asasnya; Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945) dengan tiga asasnya; dan Ir. Soekarno (1 Juni 1945) dengan lima sila yang kemudian disebut Pancasila. Selain itu, ada pula peran penting dari Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan Piagam Jakarta, cikal bakal Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila.

3. Proses Perumusan Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI
Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para anggota membahas dasar negara Indonesia merdeka. Tiga tokoh utama, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, secara bergantian menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Diskusi berlangsung alot dan penuh semangat kebangsaan. Untuk menampung berbagai usulan, dibentuklah Panitia Delapan dan kemudian Panitia Sembilan. Panitia Sembilan berhasil merumuskan 'Piagam Jakarta' pada 22 Juni 1945, yang berisi rumusan dasar negara dengan kalimat 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' pada sila pertama.

4. Peran Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta
Panitia Sembilan adalah kelompok kecil yang dibentuk oleh BPUPKI untuk merumuskan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang masuk. Anggotanya meliputi Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasyim, dan Mr. Mohammad Yamin. Hasil kerja Panitia Sembilan adalah Piagam Jakarta yang mencakup rumusan lima sila dasar negara. Piagam Jakarta ini menjadi dasar pembahasan pada sidang kedua BPUPKI dan kemudian menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945.

5. Proses Penetapan Pancasila dalam Sidang PPKI
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI segera mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945. Salah satu agenda penting sidang ini adalah pengesahan Undang-Undang Dasar. Sebelum disahkan, terjadi pembahasan mengenai sila pertama dalam Piagam Jakarta. Mengingat adanya keberatan dari perwakilan Indonesia bagian Timur, demi menjaga persatuan bangsa, para pendiri negara dengan jiwa besar sepakat mengubah kalimat 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Dengan demikian, pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

6. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan hanya sekadar kumpulan lima sila, melainkan sebuah filosofi, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila membimbing seluruh warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku, mencerminkan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pengamalan Pancasila adalah wujud nyata cinta tanah air dan komitmen terhadap keutuhan bangsa.

Rangkuman: Pancasila dirumuskan melalui perjuangan panjang oleh BPUPKI dan Panitia Sembilan, diawali dengan berbagai usulan dasar negara dari tokoh-tokoh seperti Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal, yang kemudian disempurnakan dan ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang. Proses ini penuh dengan semangat musyawarah mufakat demi persatuan bangsa.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Perumusan dan Penetapan Pancasila" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas VII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025