Modul Ajar & RPP Akuntansi Kelas XI
Perpajakan

Waktu pengerjaan: 25 menit

Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi subjek dan objek Pajak Penghasilan (PPh) dari berbagai kasus nyata.

Petunjuk: 1) Berdoalah sebelum mulai. 2) Gunakan APD dan patuhi aturan K3. 3) Kerjakan langkah secara berurutan, catat temuan di tabel, lalu simpulkan.

Info singkat: Pajak adalah tulang punggung pembangunan negara. Memahami perpajakan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam memajukan bangsa.

Alat & bahan: Alat tulis, bahan ajar, peraturan perpajakan (opsional)

Langkah kerja:

1. Isilah teka-teki silang berikut. Petunjuknya diambil dari istilah yang kamu pelajari pada materi ini.

2. Perhatikan yang berisi beberapa contoh sumber penghasilan.
3. Baca setiap kasus penghasilan yang ada pada tabel di bawah ini dengan teliti.
4. Tentukan apakah setiap kasus merupakan subjek PPh, objek PPh, atau keduanya, lalu berikan alasannya.
5. Catat hasil identifikasi kamu pada kolom yang tersedia di tabel.
6. Diskusikan hasil identifikasi dengan teman sekelompokmu dan siapkan untuk presentasi.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang pajak?
2. Sebutkan minimal dua jenis pajak yang kamu tahu!
3. Menurutmu, mengapa pemerintah memungut pajak?

Formatif (proses): Penilaian observasi selama diskusi kelompok dan presentasi untuk mengukur partisipasi dan pemahaman konsep.

Sumatif (akhir): Tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan perhitungan perpajakan.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Pajak adalah tulang punggung pembangunan negara. Memahami perpajakan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif dalam memajukan bangsa. Modul ini akan membimbing kamu untuk menguasai konsep dasar, jenis-jenis pajak, hingga praktik perhitungan dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan di Indonesia.

1. Pengertian dan Fungsi Pajak
Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta pembangunan. Fungsi utama pajak meliputi fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana negara, fungsi regulasi (mengatur) untuk mencapai tujuan tertentu (misalnya, mendorong investasi), fungsi pemerataan pendapatan, dan fungsi stabilitas ekonomi. Contoh nyata fungsi anggaran adalah pembangunan infrastruktur jalan raya dan sekolah yang dibiayai dari pajak yang kita bayar.

2. Jenis-jenis Pajak
Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan lembaga pemungutnya, ada pajak pusat (misalnya PPh, PPN) dan pajak daerah (misalnya Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor). Berdasarkan sifatnya, ada pajak langsung (misalnya PPh yang beban pajaknya tidak dapat dialihkan) dan pajak tidak langsung (misalnya PPN yang dapat dialihkan kepada konsumen). Berdasarkan objek yang dikenakan, terdapat pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta bea materai. Pemahaman jenis ini penting untuk mengidentifikasi kewajiban pajak yang relevan.

3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh)
Subjek PPh adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Objek PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh objek PPh meliputi gaji, honorarium, keuntungan usaha, bunga, dividen, sewa, dan royalti. Namun, ada juga penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, seperti bantuan atau sumbangan yang tidak ada hubungan usaha.

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PTKP adalah batasan penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Besarnya PTKP disesuaikan dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak. Misalnya, Wajib Pajak lajang memiliki PTKP lebih rendah dibandingkan Wajib Pajak yang sudah menikah dan memiliki anak. PTKP ini berfungsi untuk memastikan bahwa hanya penghasilan di atas batas tertentu yang menjadi dasar perhitungan PPh, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak terbebani pajak. Perubahan PTKP diatur oleh peraturan pemerintah.

5. Perhitungan PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Perhitungannya melibatkan penentuan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan/pensiun, penentuan penghasilan neto, penerapan PTKP, dan terakhir penerapan tarif pajak progresif. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 sangat penting untuk memastikan gaji bersih yang diterima karyawan sudah benar.

6. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Setiap Wajib Pajak orang pribadi wajib melaporkan penghasilan tahunannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Pelaporan ini dapat dilakukan secara manual menggunakan formulir atau secara elektronik (e-Filing/e-Form) melalui situs DJP Online. SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Batas waktu pelaporan adalah akhir Maret tahun berikutnya.

Rangkuman: Perpajakan adalah sistem pungutan wajib untuk membiayai negara, dibagi menjadi pajak pusat dan daerah, langsung dan tidak langsung. PPh dikenakan pada penghasilan individu dan badan, dengan PTKP sebagai batas tidak kena pajak. PPh Pasal 21 dihitung atas penghasilan karyawan. Setiap wajib pajak wajib melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara tepat waktu dan akurat.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Perpajakan" mata pelajaran Akuntansi Kelas XI ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025