Modul Ajar & RPP Fikih Kelas XI
Peradilan Islam: Antara Syarat dan Praktik Hukum di Dunia Modern

Tujuan: Peserta didik dapat menganalisis studi kasus peradilan Islam dan membandingkannya dengan sistem hukum modern.

Alat & bahan: Kertas HVS, pulpen/spidol, bahan ajar Fikih, akses internet (opsional)

Langkah kerja:

1. Amati gambar tabel perbandingan sistem peradilan di bawah ini, lalu diskusikan dalam kelompok apa saja perbedaan dan persamaannya.

2. Baca studi kasus sengketa waris yang diberikan guru, identifikasi pihak-pihak yang terlibat dan pokok permasalahannya.
3. Diskusikan dalam kelompok, bagaimana kasus tersebut akan diselesaikan menurut prinsip peradilan Islam, lengkap dengan dalil atau argumennya.
4. Buatlah skenario simulasi persidangan singkat (maksimal 10 menit) untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, tentukan peran masing-masing anggota kelompok.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang Anda ketahui tentang 'qadha' dalam Islam?
2. Menurut Anda, mengapa keadilan itu penting dalam kehidupan bernegara?
3. Sebutkan salah satu contoh kasus hukum yang pernah Anda dengar di Indonesia!
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam sebuah persidangan?

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan simulasi persidangan, serta penilaian rubrik skenario simulasi.

Sumatif (akhir): Penilaian esai analisis perbandingan peradilan Islam dan modern serta penilaian kinerja simulasi persidangan.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Peradilan Islam, atau yang dikenal dengan istilah qadha', merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Ia tidak hanya mengatur sengketa, tetapi juga menjaga hak-hak individu dan masyarakat. Memahami peradilan Islam berarti memahami bagaimana syariat mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan nyata, dari masa lalu hingga tantangan di dunia modern.

1. Dasar Hukum dan Tujuan Peradilan Islam
Peradilan Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta ijma' ulama. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58, 'إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ' (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil), menjadi dasar utama. Tujuannya meliputi penegakan keadilan, penyelesaian sengketa, perlindungan hak asasi, dan menciptakan kemaslahatan umum (mashlahah 'ammah) agar masyarakat hidup damai dan tertib.

2. Syarat-syarat Hakim (Qadhi)
Seorang hakim dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat ketat untuk memastikan putusannya adil dan sah. Syarat-syarat tersebut antara lain: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki (menurut mayoritas ulama), adil, memiliki ilmu fikih yang mendalam, mampu memutuskan hukum (ijtihad), sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang dalam kondisi terpaksa. Keberadaan syarat-syarat ini bertujuan agar hakim memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

3. Syarat-syarat Saksi (Syuhud)
Peran saksi sangat krusial dalam peradilan Islam untuk membuktikan suatu perkara. Syarat-syarat saksi juga tidak kalah penting, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, adil (tidak pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil), tidak memiliki hubungan kekerabatan atau kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa, dan daya ingat yang kuat. Kesaksian harus disampaikan secara jujur dan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.

4. Prosedur Persidangan dalam Islam
Proses persidangan dalam peradilan Islam umumnya dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat, kemudian pemanggilan tergugat. Hakim akan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, meminta bukti-bukti (bayyinah) dari penggugat, dan mendengarkan kesaksian para saksi. Jika bukti tidak cukup, tergugat dapat diminta bersumpah (yamin). Hakim wajib bersikap netral, tidak memihak, dan memutuskan perkara berdasarkan dalil syariat serta fakta yang terbukti di persidangan.

5. Peradilan Islam di Indonesia
Di Indonesia, peradilan Islam diwujudkan dalam bentuk Peradilan Agama yang memiliki kewenangan terbatas pada perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan menerapkan hukum materiil Islam (fikih) yang telah diundangkan. Keberadaan Peradilan Agama menunjukkan upaya adaptasi syariat dalam sistem hukum nasional yang majemuk.

6. Tantangan dan Relevansi di Dunia Modern
Peradilan Islam menghadapi berbagai tantangan di dunia modern, termasuk kompleksitas kasus baru (misalnya sengketa siber), perbedaan mazhab, dan persepsi negatif. Namun, prinsip-prinsip keadilan, objektivitas, dan pencarian kebenaran mutlak yang diusung peradilan Islam tetap relevan. Fleksibilitas fikih dalam merespons isu baru melalui ijtihad dan qiyas memungkinkan peradilan Islam untuk terus beradaptasi dan memberikan solusi hukum yang adil dan berkeadilan.

Rangkuman: Peradilan Islam (qadha') adalah sistem penegakan keadilan berdasarkan syariat, bertujuan melindungi hak dan menciptakan kemaslahatan. Hakim dan saksi memiliki syarat ketat untuk menjamin integritas. Proses persidangan melibatkan gugatan, bukti, dan kesaksian, dengan hakim memutuskan secara adil. Di Indonesia, Peradilan Agama mengimplementasikan fikih dalam lingkup tertentu. Meskipun menghadapi tantangan modern, prinsip keadilan Islam tetap relevan dan adaptif.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Peradilan Islam: Antara Syarat dan Praktik Hukum di Dunia Modern" mata pelajaran Fikih Kelas XI ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Berbasis Cinta · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: KMA No. 1503 Tahun 2025 (Kurikulum Berbasis Cinta) · Kep. Dirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 · CP: SK Dirjen Pendis No. 9941 Tahun 2025