Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas XII
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Modul ajar (RPP) Pendidikan Pancasila SMA kelas XII materi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lengkap: ATP, tujuan, LKPD, asesmen, hingga bahan ajar. Sesuai Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila. Unduh Word + PDF atas nama Anda.
Berkas ini modul ajar, dan di dalamnya sudah termuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran): tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen — tiga komponen inti menurut Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses. Modul ajar melengkapinya dengan LKPD, ATP, dan bahan ajar. Jadi bila sekolah Anda meminta RPP, berkas ini sudah memenuhinya.
12 lembar A43 pertemuan · siap cetakLKPDATPAsesmenBahan ajarGlosariumWord + PDF · atas nama AndaLihat isi lembarnya ↓Jenjang, mapel, kelas, semester, dan materinya sudah terbawa dari halaman ini. Tinggal identitas Anda: nama dan sekolah.
Bukan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Anda cari? Materi Pendidikan Pancasila Kelas XII lainnya:
Lihat peta materi setahun7 materiMateri Anda tidak ada di daftar?Tulis judulnya sendiri — tetap gratis, ±1 menit| Penyusun | nama Anda |
| Satuan Pendidikan | sekolah Anda |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Fase / Kelas | F / XII |
| Materi Pokok | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik |
| Alokasi Waktu | 3 Pertemuan (6 JP: 2 JP × 45 menit = 90 menit per pertemuan) |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Model Pembelajaran | Project Based Learning (PjBL) + praktik |
| Bentuk Dokumen | Modul Ajar — memuat RPP |
✍️ Dua baris kuning di atas terisi otomatis saat Anda mengunduh — beserta kop, logo, dan nama sekolah di kepala tiap lembar.
Kompetensi awal: Peserta didik telah memahami konsep dasar sistem pemerintahan Indonesia dan peran warga negara dalam demokrasi.
Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan: kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi.
Capaian Pembelajaran (CP):
| Acuan | Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila |
| Elemen / Domain | Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Rumusan CP Fase | Peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi praktik tata kelola pemerintahan yang baik, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. |
Identifikasi materi — 4 dimensi pengetahuan:
| Faktual | Materi ini membahas contoh nyata kasus korupsi, praktik pelayanan publik yang transparan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. |
| Konseptual | Konsep intinya adalah prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. |
| Prosedural | Peserta didik akan mempelajari langkah-langkah menganalisis kebijakan publik, mengidentifikasi indikator pemerintahan yang baik, dan merumuskan usulan perbaikan tata kelola. |
| Metakognitif | Peserta didik akan menyadari pentingnya pemahaman tentang tata kelola pemerintahan untuk menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab dalam mengawal demokrasi. |
Tujuan Pembelajaran:
- Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara komprehensif.
- Menganalisis indikator keberhasilan dan tantangan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.
- Mengevaluasi kasus-kasus nyata terkait praktik tata kelola pemerintahan di lingkungan sekitar atau nasional.
- Merumuskan rekomendasi kebijakan atau program untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai sektor.
- Mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi secara jelas dan persuasif.
Pemahaman bermakna: Memahami tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk mewujudkan negara yang bersih, efektif, dan melayani rakyat, serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Pertanyaan pemantik: "Menurut kalian, apa saja ciri-ciri pemerintahan yang bisa disebut 'baik' dan bagaimana kita sebagai warga negara bisa berperan mewujudkannya?"
| Praktik Pedagogis | Project Based Learning (PjBL) + praktik |
| Lintas Disiplin Ilmu | Sosiologi: Menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat dan peran lembaga sosial dalam pengawasan. Ekonomi: Memahami alokasi anggaran publik, efisiensi belanja pemerintah, dan dampak korupsi terhadap perekonomian. Bahasa Indonesia: Keterampilan merumuskan argumen, menyusun laporan, dan presentasi yang efektif dan persuasif. |
| Kemitraan Pembelajaran | Orang tua dapat diajak berdiskusi tentang pengalaman mereka dengan pelayanan publik atau kebijakan pemerintah, atau komunitas lokal dapat diundang untuk berbagi praktik baik tata kelola di lingkungan mereka. |
| Lingkungan Pembelajaran | Kelas diatur agar nyaman untuk diskusi kelompok dan presentasi, dengan akses ke perpustakaan sekolah atau sudut baca untuk mencari informasi tambahan terkait materi. |
| Pemanfaatan Teknologi Digital | Peserta didik memanfaatkan internet untuk mencari data dan berita terkini tentang isu tata kelola pemerintahan, menggunakan aplikasi presentasi online (misalnya Canva, Google Slides) untuk membuat infografis rekomendasi, dan platform kolaborasi (misalnya Google Docs) untuk menyusun laporan kelompok. |
| Model Pembelajaran | Discovery Learning |
| Tujuan Pertemuan 1 | Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara komprehensif. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit | Guru menyapa, memimpin doa, mengecek kehadiran, dan menanyakan kabar peserta didik. Guru melakukan apersepsi dengan meminta peserta didik menyebutkan harapan mereka terhadap pemerintah. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan pertanyaan pemantik untuk memicu rasa ingin tahu. |
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit | Peserta didik diajak menonton video singkat tentang contoh pelayanan publik yang baik dan buruk. Kemudian, mereka berdiskusi kelompok kecil untuk mengidentifikasi ciri-ciri pemerintahan yang baik dan buruk dari video tersebut, serta merumuskan definisi awal 'tata kelola pemerintahan yang baik'. |
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit | Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Guru memberikan penguatan dan melengkapi konsep 'good governance' dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Peserta didik mencatat dan mengajukan pertanyaan. |
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit | Peserta didik secara individu menuliskan satu contoh konkret penerapan salah satu prinsip good governance yang pernah mereka lihat atau alami. Guru memberikan umpan balik dan mengaitkan contoh tersebut dengan kehidupan sehari-hari. |
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit | Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi hari ini. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi aktif peserta didik dan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Doa penutup dipimpin oleh salah satu peserta didik. |
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning |
| Tujuan Pertemuan 2 | Menganalisis indikator keberhasilan dan tantangan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dan mengevaluasi kasus-kasus nyata terkait praktik tata kelola pemerintahan di lingkungan sekitar atau nasional. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit | Guru menyapa, memimpin doa, dan mengecek kehadiran. Guru mengulang sedikit materi pertemuan sebelumnya dan mengaitkannya dengan pentingnya menganalisis praktik good governance. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan memotivasi peserta didik. |
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit | Peserta didik secara berkelompok menganalisis studi kasus nyata (misalnya: kasus korupsi, lambatnya pelayanan publik, atau keberhasilan program pemerintah daerah) yang disediakan guru. Mereka mengidentifikasi indikator good governance yang dilanggar atau diterapkan, serta tantangan yang dihadapi. |
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit | Masing-masing kelompok menyiapkan presentasi yang berisi analisis kasus, identifikasi masalah, dan dampak yang ditimbulkan. Mereka juga mulai merumuskan ide-ide awal untuk perbaikan atau solusi. |
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit | Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya, dan kelompok lain memberikan pertanyaan serta masukan. Guru memfasilitasi diskusi dan memberikan penguatan terkait pentingnya analisis kritis dalam mengevaluasi tata kelola pemerintahan. |
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit | Guru bersama peserta didik merangkum poin-poin penting dari diskusi kasus. Guru memberikan apresiasi dan menugaskan peserta didik untuk mulai mengumpulkan data atau informasi awal untuk proyek kelompok di pertemuan berikutnya. Doa penutup. |
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Model Pembelajaran | Project Based Learning |
| Tujuan Pertemuan 3 | Merumuskan rekomendasi kebijakan atau program untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai sektor dan mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi secara jelas dan persuasif. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit | Guru menyapa, memimpin doa, dan mengecek kehadiran. Guru mengingatkan kembali tujuan proyek yang akan diselesaikan hari ini. Guru memotivasi peserta didik untuk bekerja sama secara efektif dalam kelompok. |
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit | Peserta didik dalam kelompok melanjutkan pengerjaan proyek 'Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan'. Mereka berdiskusi, menyusun, dan memfinalisasi rekomendasi kebijakan atau program berdasarkan analisis kasus yang telah dilakukan, dilengkapi dengan argumen dan data pendukung. |
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit | Setiap kelompok mempresentasikan 'Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan' mereka di depan kelas. Presentasi dapat berupa infografis, poster digital, atau makalah singkat yang dipaparkan secara lisan. |
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit | Setelah presentasi, peserta didik dan guru memberikan umpan balik konstruktif terhadap rekomendasi yang diajukan. Guru menguatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam mewujudkan good governance. |
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit | Guru bersama peserta didik membuat simpulan akhir tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peran warga negara. Guru memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras dan kreativitas peserta didik. Guru memberikan motivasi untuk terus menjadi warga negara yang peduli. Doa penutup. |
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
Tujuan: Menganalisis studi kasus praktik tata kelola pemerintahan dan merumuskan rekomendasi perbaikan.
Alat & bahan: Lembar kerja, pena, kertas, akses internet (opsional)
Langkah kerja:
- Baca studi kasus yang diberikan dengan cermat.
- Identifikasi prinsip-prinsip good governance yang dilanggar atau diterapkan dalam kasus tersebut.
- Diskusikan dampak dari praktik tata kelola tersebut terhadap masyarakat atau negara.
- Rumuskan minimal tiga rekomendasi konkret untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam kasus tersebut.
- Siapkan presentasi singkat hasil analisis dan rekomendasi kelompok Anda.
🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.
Asesmen awal (diagnostik):
- Apa yang Anda pahami tentang 'pemerintahan yang baik'?
- Sebutkan contoh layanan publik yang menurut Anda sudah baik atau perlu perbaikan!
- Menurut Anda, apa saja masalah utama dalam pemerintahan di Indonesia saat ini?
- Bagaimana cara kita sebagai warga negara dapat mengawasi jalannya pemerintahan?
Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan presentasi, serta kelengkapan dan kualitas analisis pada LKPD.
Sumatif (akhir): Penilaian proyek 'Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan' (presentasi dan laporan) serta tes tertulis pilihan ganda dan esai.
🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.
| No | Tujuan Pembelajaran | Materi | Alokasi | Dimensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). | Pengertian dan prinsip good governance. | 2 JP | penalaran kritis |
| 2 | Menganalisis indikator keberhasilan dan tantangan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. | Indikator dan tantangan good governance. | 2 JP | penalaran kritis, kolaborasi |
| 3 | Mengevaluasi kasus-kasus nyata dan merumuskan rekomendasi perbaikan. | Studi kasus dan perumusan rekomendasi. | 2 JP | kewargaan, kolaborasi, penalaran kritis |
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah kunci bagi keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Materi ini akan mengajak kita memahami apa itu good governance, mengapa ia penting, prinsip-prinsipnya, serta bagaimana kita dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkannya. Dengan pemahaman ini, diharapkan kita mampu menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.
1. Pengertian dan Urgensi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada praktik penyelenggaraan kekuasaan publik dalam pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi untuk pembangunan masyarakat. Konsep ini menekankan pada cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan sektor swasta. Urgensinya terletak pada penciptaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, serta mengurangi korupsi dan kemiskinan. Tanpa good governance, pembangunan akan terhambat dan kesejahteraan rakyat sulit tercapai.
2. Prinsip-prinsip Utama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Ada beberapa prinsip kunci dalam good governance, antara lain transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas (pertanggungjawaban atas tindakan), partisipasi (pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan), supremasi hukum (penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif), keadilan (perlakuan yang sama bagi semua warga negara), dan efisiensi (penggunaan sumber daya yang optimal). Prinsip-prinsip ini saling terkait dan menjadi pondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten akan menciptakan iklim pemerintahan yang sehat.
3. Indikator Keberhasilan dan Tantangan Penerapan Good Governance
Keberhasilan good governance dapat diukur dari berbagai indikator, seperti indeks persepsi korupsi yang rendah, kualitas pelayanan publik yang tinggi, tingkat partisipasi masyarakat yang aktif, serta penegakan hukum yang konsisten. Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk birokrasi yang kompleks, masih adanya budaya korupsi, kurangnya kesadaran hukum, serta keterbatasan sumber daya. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik.
4. Peran Warga Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Warga negara memiliki peran krusial dalam mewujudkan good governance. Peran tersebut meliputi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah, partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai forum, pelaporan praktik korupsi atau penyimpangan, serta mendukung program-program pemerintah yang pro-rakyat. Dengan menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab, kita turut menciptakan tekanan positif agar pemerintah senantiasa menjalankan tugasnya sesuai prinsip good governance dan melayani kepentingan umum.
Rangkuman: Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah cara penyelenggaraan kekuasaan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, berdasarkan prinsip-prinsip seperti partisipasi, supremasi hukum, dan keadilan. Penerapannya sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, meskipun menghadapi tantangan seperti korupsi dan birokrasi. Warga negara memiliki peran vital dalam pengawasan dan partisipasi aktif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Good Governance | Tata kelola pemerintahan yang baik, praktik penyelenggaraan kekuasaan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. |
| Transparansi | Keterbukaan dalam memberikan informasi dan akses data publik. |
| Akuntabilitas | Pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. |
| Supremasi Hukum | Penegakan hukum yang adil dan berlaku bagi semua tanpa terkecuali. |
🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.
Modul ajar "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas XII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.
Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025
1 Peta Materi Pendidikan Pancasila Kelas XII Setahun
Urutan mengajarnya, bukan urutan pencarian. Yang sudah ada tinggal diunduh; yang belum, disusun atas nama Anda — sama-sama gratis.
Semester 1 / Ganjil4 materi · siap dibuatkan
Hak Asasi Manusia dalam PancasilaBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisPersatuan dan Kesatuan BangsaBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisPeran Indonesia dalam Perdamaian DuniaBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisKetahanan NasionalBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisSemester 2 / Genap1 dari 3 siap unduh
Materi Pendidikan Pancasila di kelas lain
Berpancasila dalam keseharian di masyarakatPendidikan Pancasila Kelas XII SMADemokrasi PancasilaPendidikan Pancasila Kelas XI SMADinamika pemberlakuan konstitusi di IndonesiaPendidikan Pancasila Kelas XI SMAHak dan Kewajiban Warga NegaraPendidikan Pancasila Kelas XI SMALihat semua Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas XII →2 Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ini gratis?
Ya. Modul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk kelas XII SMA dapat diunduh gratis dalam Word + PDF tanpa watermark, lengkap dengan kop sekolah dan nama Anda sebagai penyusun. Tiga modul gratis tersedia bertahap; modul berikutnya terbuka setiap 10 jam.
Berapa lama modul ini tersusun?
Sekitar satu menit. Cukup isi nama, jenjang, sekolah, mapel, dan materi — modul Pendidikan Pancasila kelas XII langsung tersusun atas nama Anda.
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila kelas XII ini sesuai kurikulum terbaru?
Ya. Modul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ini mengikuti Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila, pada Fase F untuk kelas XII SMA.
Ini modul ajar, RPP, atau RPM deep learning?
Ketiganya berkas yang sama. Sampulnya memang bertanda Deep Learning · Pembelajaran Mendalam, dan sebagian guru menyebutnya RPM (Rencana Pembelajaran Mendalam). Modul ajar memuat RPP — keduanya bukan dua dokumen terpisah. Sejak Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses, istilah resmi untuk dokumen rencananya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan tiga komponen inti: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Modul ajar adalah ketiganya beserta lampirannya — LKPD, ATP, dan bahan ajar. Berkas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pendidikan Pancasila kelas XII di halaman ini memuat semuanya, jadi dapat disetorkan baik ketika sekolah meminta RPP maupun modul ajar.
Apakah ada soal, kisi-kisi, dan rubrik KKTP-nya?
Ada. Modul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ini memuat bank soalnya sendiri — 5 pilihan ganda dan 3 uraian beserta kunci jawaban, ditambah rubrik KKTP pada bagian asesmennya. Yang belum termasuk: paket soal satu semester penuh Pendidikan Pancasila kelas XII SMA berikut kisi-kisi dan kartu soalnya — Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS/PTS) dan Akhir Semester (ASAS/PAS). Penjelasannya ada di halaman Kisi-Kisi & ASAS.
Apakah ini modul ajar Pendidikan Pancasila kelas 12 yang saya cari?
Kemungkinan besar ya. Kelas XII dan kelas 12 adalah kelas yang sama — yang satu ditulis angka Romawi seperti di dokumen resmi, yang satu angka biasa. Berkas ini perangkat ajar untuk materi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Pendidikan Pancasila SMA, Fase F, elemen Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bisakah modul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ini diedit?
Bisa. Hasil unduhan berupa dokumen Word yang bisa disunting penuh — tujuan, alokasi waktu, dan langkah kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dapat Anda sesuaikan dengan murid Pendidikan Pancasila kelas XII di sekolah Anda. Sudah ber-kop sekolah dan atas nama Anda, tersedia juga dalam PDF.
tuntas.org — administrasi beres, kinerja tuntas. Semua modul disusun sebagai materi bantu belajar yang independen.