Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas XI
Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Sudah jadi 11 lembar, tinggal tulis nama Anda ✍️
🎁 100% GRATIS · unduh Word + PDF tanpa bayar
Gratis 3 modul, tanpa bayar apa pun.
TERBARUTP 2026/2027Rumus 8-3-3-4Pembelajaran Mendalam
- 8Dimensi Profil Lulusan: keimanan & ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi
- 3Prinsip Pembelajaran: berkesadaran, bermakna, menggembirakan
- 3Pengalaman Belajar: memahami, mengaplikasi, merefleksi
- 4Kerangka Pembelajaran: praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan, pemanfaatan digital
- 💚Panca Cinta: cinta Allah & Rasul-Nya, ilmu, lingkungan, diri & sesama, tanah air
📜 Dasar: KMA 1503/2025 (Kurikulum Berbasis Cinta) · Kepdirjen Pendis 6077/2025
“Lebih fleksibel, mempersingkat waktu, dan jelas.”
Isi modul ini
Di bawah ini 11 lembar A4 pertama, persis seperti yang terunduh. Nama & tema yang Anda pilih di atas sudah terpasang.


| Penyusun | nama Anda |
| Satuan Pendidikan | sekolah Anda |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Fase / Kelas | F / XI |
| Materi Pokok | Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 |
| Alokasi Waktu | 2 pertemuan |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Pendekatan | Pembelajaran Mendalam |
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning + praktik |
| Bentuk Dokumen | Modul Ajar — memuat RPP |
✍️ Dua baris kuning di atas terisi otomatis saat Anda mengunduh — beserta kop, logo, dan nama sekolah di kepala tiap lembar.
Identifikasi Peserta Didik:
| Kesiapan belajar (kompetensi awal) | Peserta didik memiliki pengetahuan dasar tentang bentuk negara Indonesia dan pentingnya konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan. |
Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan:
- keimanan dan ketakwaan — elemen: Akhlak Bernegara
Peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis dan beriman dalam kehidupan bermasyarakat. - kewargaan — elemen: Kesadaran akan Hak dan Kewajiban
Peserta didik memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. - penalaran kritis — elemen: Menganalisis dan Mengevaluasi Penalaran
Peserta didik mampu menganalisis berbagai praktik demokrasi dan mengidentifikasi kesesuaiannya dengan UUD NRI Tahun 1945.
Capaian Pembelajaran (CP):
| Acuan | Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 |
| Elemen / Domain | Pancasila |
| Rumusan CP Fase | Peserta didik mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik demokrasi di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. |
Identifikasi materi — 4 dimensi pengetahuan:
| Faktual | Indonesia telah mengalami beberapa periodisasi pemberlakuan UUD yang berbeda, seperti UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. |
| Konseptual | Demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat dan dilaksanakan sesuai konstitusi. |
| Prosedural | Peserta didik akan mempelajari langkah-langkah menganalisis perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan mengidentifikasi perilaku demokratis. |
| Metakognitif | Peserta didik akan menyadari pentingnya memahami sejarah dan dinamika konstitusi untuk menjadi warga negara yang kritis dan partisipatif. |
Materi Insersi KBC — Integrasi Panca Cinta:
| 1. Cinta Allah dan Rasul-Nya | Menyadari bahwa kedaulatan Tuhan adalah landasan dari kedaulatan rakyat, sehingga setiap keputusan harus sejalan dengan nilai-nilai agama. |
| 2. Cinta Ilmu | Mendorong peserta didik untuk mencari informasi yang akurat dan melakukan analisis kritis terhadap berbagai isu demokrasi, bukan sekadar menerima begitu saja. |
| 3. Cinta Lingkungan | Membimbing peserta didik untuk memahami bahwa demokrasi yang sehat juga berarti menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan hidup berbangsa dan bernegara. |
| 4. Cinta Diri dan Sesama | Mendorong peserta didik untuk menghargai perbedaan pendapat, berempati terhadap sesama warga negara, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang adil. |
| 5. Cinta Tanah Air | Menumbuhkan kesadaran bahwa UUD NRI Tahun 1945 adalah wujud nyata cita-cita luhur bangsa, sehingga wajib dijaga dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. |
Tujuan Pembelajaran:
- Setelah mengamati infografis periodisasi UUD, peserta didik dapat mengidentifikasi empat periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia dengan tepat.
- Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis alasan dan dampak perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara runtut.
- Dengan studi kasus, peserta didik dapat mengevaluasi perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada era keterbukaan informasi dengan kriteria yang jelas.
- Setelah membaca teks, peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri demokrasi Pancasila dengan minimal tiga contoh.
- Melalui simulasi, peserta didik dapat mempraktikkan perilaku demokratis dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah dengan penuh tanggung jawab.
- Dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan makna kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 secara akurat.
Pemahaman bermakna: Memahami demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 berarti menyadari bahwa konstitusi adalah landasan utama dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara, serta mengidentifikasi praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pertanyaan pemantik: "Bagaimana sejarah konstitusi Indonesia membentuk praktik demokrasi kita saat ini?"
| Praktik Pedagogis | Problem Based Learning + praktik |
| Lintas Disiplin Ilmu | Sejarah: Memahami latar belakang perubahan UUD dan periodisasi konstitusi yang membentuk sistem demokrasi Indonesia. Sosiologi: Menganalisis perilaku masyarakat dalam konteks demokrasi, partisipasi politik, dan pengaruh media sosial. Bahasa Indonesia: Mengembangkan kemampuan menyajikan argumen dan informasi secara efektif melalui infografis atau presentasi. |
| Kemitraan Pembelajaran | Orang tua dapat diajak berpartisipasi dengan mendiskusikan berita terkini terkait demokrasi di Indonesia dan menyarankan contoh perilaku demokratis di lingkungan keluarga. |
| Lingkungan Pembelajaran | Kelas diatur agar memungkinkan diskusi kelompok yang fleksibel, dengan akses mudah ke papan tulis dan area presentasi, serta lingkungan digital yang aman melalui pemanfaatan platform pembelajaran sekolah. |
| Pemanfaatan Teknologi Digital | Pemanfaatan platform media sosial (dengan pengawasan guru) sebagai sumber studi kasus perilaku demokratis dan penggunaan aplikasi desain grafis atau editor video untuk membuat proyek infografis/video. |
| Model Pembelajaran | Discovery Learning |
| Tujuan Pertemuan 1 | Setelah mengamati infografis periodisasi UUD, peserta didik dapat mengidentifikasi empat periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia dengan tepat. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit | Ice breaking: Tebak Gambar Tokoh: Guru menampilkan gambar tokoh proklamator. Peserta didik menebak nama tokoh dan peran singkatnya dalam sejarah konstitusi.
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning |
| Tujuan Pertemuan 2 | Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis alasan dan dampak perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara runtut. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit | Ice breaking: Teka-teki Konstitusi: Guru membacakan definisi singkat dari istilah-istilah terkait konstitusi. Peserta didik berebut menjawab istilah yang dimaksud.
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Nama | Kelas | Kelompok | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | Nilai | Paraf Guru |
Waktu pengerjaan: 25 menit
Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi dan membandingkan periodisasi UUD di Indonesia serta menganalisis alasan perubahannya.
Petunjuk: 1) Berdoalah sebelum mulai. 2) Kerjakan langkah secara berurutan dan diskusikan dalam kelompok. 3) Catat temuan di tabel, lalu simpulkan berdasarkan bukti.
Info singkat: Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, praktik demokrasi senantiasa berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945.
Alat & bahan: Infografis periodisasi UUD, buku teks, alat tulis, kertas flipchart atau spidol warna.
Langkah kerja:
- Lengkapi wewenang setiap lembaga negara pada tabel berikut sesuai UUD NRI Tahun 1945.
Gambar 1. Tabel - Amati infografis periodisasi UUD yang ditampilkan guru, lalu catat empat periodisasi utama yang ada.
- Lengkapi tabel periodisasi UUD berikut dengan informasi tahun, nama konstitusi, dan ciri khasnya.
- Diskusikan dalam kelompok, mengapa terjadi perubahan UUD pada setiap periodisasi tersebut?
- Buatlah peta pikiran yang menjelaskan alasan dan dampak perubahan UUD NRI Tahun 1945.
🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.
Asesmen awal (diagnostik):
- Apa yang kalian ketahui tentang UUD 1945?
- Menurut kalian, mengapa sebuah negara memerlukan konstitusi?
- Pernahkah kalian mendengar tentang perubahan UUD di Indonesia?
- Apa contoh perilaku demokratis yang kalian tahu?
Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan kualitas argumen yang disampaikan selama presentasi proyek.
Sumatif (akhir): Penilaian hasil proyek infografis/video tentang evaluasi perilaku demokratis dan tes tertulis esai.
🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.
| No | Tujuan Pembelajaran | Materi | Alokasi | Dimensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia dengan tepat. | Periodisasi Pemberlakuan UUD | 2 JP | kewargaan, penalaran kritis |
| 2 | Menganalisis alasan dan dampak perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara runtut. | Perubahan UUD NRI Tahun 1945 | 4 JP | penalaran kritis |
| 3 | Mengevaluasi perilaku demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada era keterbukaan informasi dengan kriteria yang jelas. | Perilaku Demokratis Era Digital | 4 JP | keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis |
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, praktik demokrasi senantiasa berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945. Memahami materi ini akan membimbing kita untuk menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan berdemokrasi yang sehat dan sesuai konstitusi.
1. Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia
Sejarah konstitusi Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menggunakan UUD 1945. Namun, seiring waktu dan tuntutan politik, terjadi perubahan konstitusi menjadi Konstitusi RIS pada tahun 1949, lalu UUDS 1950. Kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959 melalui Dekrit Presiden, konstitusi ini kemudian mengalami empat kali amandemen. Setiap periodisasi memiliki latar belakang dan konsekuensi politik yang berbeda, mencerminkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mencari bentuk demokrasi yang paling sesuai.
2. UUD NRI Tahun 1945 dan Amandemen
UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini. Konstitusi ini telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Amandemen dilakukan untuk menyempurnakan UUD agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi. Beberapa alasan utama amandemen meliputi keinginan untuk memperkuat sistem presidensial, penegasan hak asasi manusia, pembentukan lembaga-lembaga negara baru, dan pembatasan masa jabatan presiden. Dampaknya, terjadi perubahan signifikan pada struktur ketatanegaraan dan jaminan hak-hak warga negara.
3. Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang dianut Indonesia, yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Ciri-cirinya antara lain kedaulatan rakyat, musyawarah untuk mufakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal ini membedakannya dari sistem demokrasi liberal atau komunis.
4. Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam konteks UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Ini berarti rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilu untuk menyuarakan aspirasi mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Rakyat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyampaikan kritik yang konstruktif sesuai koridor hukum.
5. Perilaku Demokratis di Era Keterbukaan Informasi
Era keterbukaan informasi, terutama dengan perkembangan media sosial, membawa tantangan dan peluang bagi praktik demokrasi. Warga negara kini lebih mudah mengakses informasi dan menyuarakan pendapat. Namun, penting untuk memastikan bahwa perilaku demokratis di ruang digital tetap sesuai dengan nilai-nilai UUD NRI Tahun 1945. Ini mencakup menyampaikan pendapat dengan santun dan bertanggung jawab, menghindari penyebaran hoaks, menghargai perbedaan pandangan, serta berpartisipasi aktif dalam kontrol sosial yang konstruktif. Literasi digital menjadi kunci dalam mewujudkan perilaku demokratis yang sehat.
Rangkuman: Demokrasi di Indonesia berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami beberapa periodisasi dan amandemen. Perubahan ini bertujuan menyempurnakan sistem ketatanegaraan dan menjamin kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah mufakat dan hak asasi manusia. Di era digital, perilaku demokratis menuntut tanggung jawab dan literasi informasi agar tetap sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai luhur bangsa.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Konstitusi | Hukum dasar suatu negara. |
| Amandemen | Perubahan atau perbaikan pada suatu undang-undang dasar. |
| Kedaulatan Rakyat | Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. |
| Demokrasi Pancasila | Sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. |
| Literasi Digital | Kemampuan mengakses, memahami, dan menciptakan informasi secara bijak melalui teknologi digital. |
🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.
Modul ajar "Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas XI ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Berbasis Cinta · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.
Rujukan: KMA No. 1503 Tahun 2025 (Kurikulum Berbasis Cinta) · Kep. Dirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 · CP: SK Dirjen Pendis No. 9941 Tahun 2025
Bukan Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang Anda cari?Pilih dari peta materi setahun di bawah ini 👇
Materi Anda tidak ada di daftar?Tulis judulnya sendiri — tetap gratis, ±1 menitPeta Materi Pendidikan Pancasila Kelas XI Setahun
Urutan mengajarnya, bukan urutan pencarian. Yang sudah ada tinggal diunduh; yang belum, disusun atas nama Anda — sama-sama gratis.
Semester 1 / Ganjil2 dari 2 siap unduh
Menjiwai PancasilaModul siap unduh · Word + PDF ber-kopSemester 2 / Genap2 materi · siap dibuatkan
Harmoni dalam KeberagamanBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisBERIKUTNYAMenjaga Keutuhan NKRIBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisMateri Pendidikan Pancasila di kelas lain
Ber-Pancasila dalam Keseharian di MasyarakatPendidikan Pancasila Kelas XII MAKesadaran Warga Negara Menghadapi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran KewajibanPendidikan Pancasila Kelas XII MAMembangun Budaya Taat HukumPendidikan Pancasila Kelas X MAPancasila sebagai Pemersatu BangsaPendidikan Pancasila Kelas X MALihat semua Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas XI →Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah ini modul ajar Pendidikan Pancasila kelas 11 yang saya cari?
Kemungkinan besar ya. Kelas XI dan kelas 11 adalah kelas yang sama — yang satu ditulis angka Romawi seperti di dokumen resmi, yang satu angka biasa. Berkas ini perangkat ajar untuk materi Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pada Pendidikan Pancasila MA, Fase F, elemen Pancasila.
Modul Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ini untuk semester 1 (ganjil) atau semester 2 (genap)?
Semester 1 (ganjil), menurut urutan materi Pendidikan Pancasila kelas XI MA di peta setahun pada halaman ini. Semesternya sudah terisi otomatis saat Anda mengunduh.
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila materi Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ini gratis?
Ya. Modul Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk kelas XI MA dapat diunduh gratis dalam Word + PDF tanpa watermark, lengkap dengan kop sekolah dan nama Anda sebagai penyusun. Tiga modul gratis tersedia bertahap; modul berikutnya terbuka setiap 18 jam.
Bagaimana cara download modul ajar Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ini dalam Word (.docx) dan PDF?
Ketuk tombol unduh, isi nama dan sekolah, lalu buka dengan email atau Google dan nomor WhatsApp aktif. Berkas Pendidikan Pancasila kelas XI ini turun sebagai Word (.docx) yang bisa diedit dan PDF siap cetak, tanpa iklan dan tanpa tautan Drive.
Berapa lama modul ini tersusun?
Sekitar satu menit. Cukup isi nama, jenjang, sekolah, mapel, dan materi — modul Pendidikan Pancasila kelas XI langsung tersusun atas nama Anda.
Bisakah modul Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ini diedit?
Bisa. Hasil unduhan berupa dokumen Word yang bisa disunting penuh — tujuan, alokasi waktu, dan langkah kegiatan Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dapat Anda sesuaikan dengan murid Pendidikan Pancasila kelas XI di sekolah Anda. Sudah ber-kop sekolah dan atas nama Anda, tersedia juga dalam PDF.
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila kelas XI ini sesuai kurikulum terbaru?
Ya. Modul Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ini mengikuti Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, pada Fase F untuk kelas XI MA. Profil Pelajar Pancasila (P5) kini dilanjutkan sebagai 8 Dimensi Profil Lulusan; dimensi yang dikembangkan materi Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tercantum di lembar identitasnya.
Ini modul ajar, RPP, atau RPM deep learning?
Ketiganya berkas yang sama. Sampulnya memang bertanda Deep Learning · Pembelajaran Mendalam, dan sebagian guru menyebutnya RPM (Rencana Pembelajaran Mendalam). Modul ajar memuat RPP — keduanya bukan dua dokumen terpisah. Sejak Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses, istilah resmi untuk dokumen rencananya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan tiga komponen inti: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Modul ajar adalah ketiganya beserta lampirannya — LKPD, ATP, dan bahan ajar. Berkas Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 untuk Pendidikan Pancasila kelas XI di halaman ini memuat semuanya, jadi dapat disetorkan baik ketika sekolah meminta RPP maupun modul ajar.
Apakah ada soal, kisi-kisi, dan rubrik KKTP-nya?
Ada. Modul Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ini memuat bank soalnya sendiri — 6 pilihan ganda dan 5 uraian (kunci jawabannya khusus member Paket Lengkap), ditambah rubrik KKTP pada bagian asesmennya. Yang belum termasuk: paket soal satu semester penuh Pendidikan Pancasila kelas XI MA berikut kisi-kisi dan kartu soalnya — Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS/PTS) dan Akhir Semester (ASAS/PAS). Penjelasannya ada di halaman Kisi-Kisi & ASAS.
Apakah Kaldik, Prota, dan Promes (Program Semester) ikut di unduhan gratis?
Tidak. Unduhan gratis berisi modul ajar Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 beserta ATP, LKPD, asesmen, dan bank soalnya. Perangkat pembelajaran pelengkap Pendidikan Pancasila kelas XI berupa Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes/Prosem), serta CP · ATP · KKTP setahun ber-kop sekolah tersedia lewat Paket Modul — bersama Kalender Pendidikan (libur nasional & cuti bersama resmi SKB 3 Menteri sudah tercantum) dan Alokasi Waktu yang menghitung minggu efektifnya otomatis.
Modul Pendidikan Pancasila ini cocok untuk MA negeri, swasta, maupun SMA?
Ya. Kop, logo, dan nama MA Anda dipasang otomatis, negeri maupun swasta; sekolah berciri (Muhammadiyah, NU, Islam Terpadu) mendapat kop dan mapel khasnya sendiri saat mengisi borang. Untuk SMA, pilih jenjang SMA saat mengisi borang: materi Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang sama disusun dalam versi madrasah (Kurikulum Berbasis Cinta, kop Kemenag), dan halaman Pendidikan Pancasila SMA ada di daftar jenjang lain di bawah.
tuntas.org — administrasi beres, kinerja tuntas. Semua modul disusun sebagai materi bantu belajar yang independen.