Modul Ajar & RPP Fikih Kelas XII
Siyasah Syar'iyyah

Waktu pengerjaan: 25 menit

Tujuan: Kamu akan menganalisis studi kasus kebijakan publik dan mengidentifikasi dasar hukum serta prinsip siyasah syar'iyyah yang relevan.

Petunjuk: 1) Berdoalah sebelum mulai. 2) Kerjakan langkah secara berurutan dan diskusikan dalam kelompok. 3) Catat temuan di tabel, lalu simpulkan berdasarkan bukti.

Info singkat: Siyasah syar'iyyah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang tata kelola negara dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Alat & bahan: Lembar kerja, alat tulis, bahan ajar, gawai (opsional)

Langkah kerja:

1. Isilah teka-teki silang berikut. Petunjuknya diambil dari istilah yang kamu pelajari pada materi ini.

2. Perhatikan teks berita tentang sebuah kebijakan publik yang diberikan oleh guru.
3. Baca teks berita tersebut dengan seksama dan identifikasi masalah utama yang ingin diselesaikan oleh kebijakan tersebut.
4. Diskusikan dalam kelompokmu, prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah apa saja yang mungkin mendasari atau relevan dengan kebijakan ini.
5. Cari dan catat minimal dua dasar hukum (ayat Al-Qur'an atau hadis) yang mendukung atau relevan dengan prinsip-prinsip tersebut.
6. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel yang tersedia dan siapkan untuk dipresentasikan.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang 'politik' dalam Islam?
2. Menurut kamu, apakah ajaran Islam mengatur tentang cara bernegara?
3. Sebutkan satu contoh kebijakan pemerintah yang menurutmu bertujuan untuk kemaslahatan umat!
4. Apa saja sumber hukum dalam Islam yang kamu ketahui?

Formatif (proses): Peserta didik diamati saat berdiskusi kelompok, saat presentasi, dan saat memberikan umpan balik, serta dinilai dari kelengkapan dan ketepatan proposal proyek.

Sumatif (akhir): Peserta didik dinilai melalui presentasi proyek akhir 'Kebijakan Publik Berbasis Siyasah Syar'iyyah' dan tes tertulis yang mencakup pemahaman konsep dan analisis kasus.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Siyasah syar'iyyah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tentang tata kelola negara dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Materi ini penting untuk memahami bagaimana Islam memberikan panduan komprehensif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, demi tercapainya kemaslahatan umat dan keadilan sosial. Kamu akan diajak menelaah konsep, dasar hukum, serta relevansinya di era kontemporer.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyyah
Siyasah syar'iyyah secara etimologi berarti pengaturan yang sesuai syariat. Secara terminologi, ia adalah pengaturan urusan umat dan negara berdasarkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup aspek kepemimpinan (imamah), peradilan (qada'), keuangan negara (mal), hubungan internasional (siyar), serta kebijakan publik lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Intinya, siyasah syar'iyyah adalah upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan melalui otoritas negara dengan berlandaskan syariat.

2. Prinsip-prinsip Dasar Siyasah Syar'iyyah
Ada beberapa prinsip fundamental dalam siyasah syar'iyyah. Pertama, mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih wa dar' al-mafasid), yaitu menarik kebaikan dan menolak keburukan bagi masyarakat. Kedua, keadilan ('adalah), di mana setiap kebijakan harus adil dan tidak diskriminatif. Ketiga, musyawarah (syura), menekankan pentingnya partisipasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Keempat, ketaatan kepada pemimpin (ta'at li ulil amri) selama tidak bertentangan dengan syariat. Kelima, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam tatanan sosial.

3. Dasar Hukum Siyasah Syar'iyyah
Siyasah syar'iyyah berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an, seperti firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 59: 'Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.' (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ). Ayat ini menjadi landasan ketaatan kepada pemimpin. Sunnah Nabi Muhammad SAW juga banyak memberikan petunjuk tentang tata kelola negara dan kepemimpinan. Contohnya hadis tentang kewajiban menasihati pemimpin. Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyas (analogi) digunakan untuk mengembangkan hukum-hukum baru yang tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

4. Model Pemerintahan dalam Sejarah Islam
Sejarah Islam mengenal berbagai model pemerintahan yang mencoba menerapkan siyasah syar'iyyah. Masa Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) sering dijadikan contoh ideal karena kepemimpinan yang adil dan berlandaskan syura. Khalifah dipilih melalui musyawarah dan bertanggung jawab penuh kepada rakyat dan Allah. Selanjutnya, muncul sistem kekhalifahan yang bersifat monarki (Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah) dengan karakteristik yang berbeda. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar siyasah syar'iyyah tetap diupayakan untuk diterapkan, meskipun dengan tantangan dan interpretasi yang beragam.

5. Siyasah Syar'iyyah dan Sistem Politik Modern
Dalam konteks modern, siyasah syar'iyyah dapat dibandingkan dengan sistem politik kontemporer seperti demokrasi, monarki konstitusional, atau republik. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi dan kerangka hukum utamanya. Siyasah syar'iyyah mendasarkan legitimasi pada syariat Islam, sementara sistem modern seringkali pada konstitusi buatan manusia dan kedaulatan rakyat. Namun, ada banyak titik temu, seperti penekanan pada keadilan, partisipasi publik, akuntabilitas, dan kesejahteraan sosial. Penerapan siyasah syar'iyyah di era modern memerlukan ijtihad dan adaptasi yang sesuai dengan kondisi zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

6. Tantangan dan Relevansi Penerapan Siyasah Syar'iyyah di Indonesia
Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim namun bukan negara agama, menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan prinsip siyasah syar'iyyah. Tantangan meliputi pluralisme masyarakat, interpretasi syariat yang beragam, serta adaptasi dengan sistem hukum nasional yang ada. Relevansinya sangat besar, terutama dalam membentuk kebijakan yang berkeadilan, anti-korupsi, pro-rakyat, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Contohnya adalah kebijakan ekonomi syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta regulasi yang menjunjung tinggi moralitas dan etika publik. Siyasah syar'iyyah dapat menjadi inspirasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bermartabat.

7. Peran Ulama dan Cendekiawan Muslim
Peran ulama dan cendekiawan Muslim sangat vital dalam pengembangan dan penerapan siyasah syar'iyyah. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan ijtihad, merumuskan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan konteks kontemporer, serta memberikan nasihat dan arahan kepada penguasa dan masyarakat. Ulama juga berperan sebagai penjaga moral dan etika dalam bernegara, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari koridor syariat dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Kolaborasi antara ulama, umara (penguasa), dan masyarakat adalah kunci keberhasilan penerapan siyasah syar'iyyah.

Rangkuman: Siyasah syar'iyyah adalah tata kelola negara berdasarkan syariat Islam untuk kemaslahatan umat, berlandaskan prinsip keadilan, musyawarah, dan ketaatan. Dasar hukumnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dapat diadaptasi dalam sistem politik modern. Penerapannya di Indonesia memerlukan ijtihad untuk menciptakan kebijakan yang adil dan mensejahterakan seluruh elemen bangsa, dengan peran aktif ulama dan cendekiawan.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Siyasah Syar'iyyah" mata pelajaran Fikih Kelas XII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Berbasis Cinta · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: KMA No. 1503 Tahun 2025 (Kurikulum Berbasis Cinta) · Kep. Dirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 · CP: SK Dirjen Pendis No. 9941 Tahun 2025