Modul Ajar & RPP Sejarah Kelas XII
Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin

Tujuan: Peserta didik mampu menganalisis karakteristik dan perbandingan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.

Alat & bahan: Lembar kerja, alat tulis, perangkat digital (opsional), gambar tokoh sejarah.

Langkah kerja:

1. Lengkapi garis waktu peristiwa sejarah berikut, lalu ceritakan makna salah satu peristiwa.

2. Amati 1 tentang tokoh-tokoh penting di era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.
3. Diskusikan dalam kelompok ciri-ciri utama Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin berdasarkan informasi yang sudah kalian pelajari.
4. Lengkapi tabel perbandingan di bawah ini untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua sistem demokrasi tersebut.
5. Berdasarkan hasil diskusi, rumuskan faktor-faktor yang mendorong perubahan dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin.
6. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas dan berikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang Anda ketahui tentang sistem pemerintahan parlementer?
2. Siapa saja tokoh politik penting di Indonesia pada awal kemerdekaan?
3. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia setelah merdeka?
4. Apa perbedaan antara demokrasi dan otokrasi?

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan presentasi, serta penilaian rubrik terhadap peta konsep atau poster digital.

Sumatif (akhir): Tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan analisis peserta didik.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Periode Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin merupakan babak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mencoba berbagai sistem pemerintahan untuk menemukan bentuk yang paling sesuai. Perjalanan ini penuh dinamika, mulai dari euforia demokrasi parlementer hingga konsolidasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

1. Era Demokrasi Liberal (1950-1959)
Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia mengadopsi sistem Demokrasi Liberal dengan bentuk pemerintahan parlementer. Ciri utamanya adalah seringnya pergantian kabinet (total tujuh kabinet dalam sembilan tahun) yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Pemilu pertama tahun 1955 berhasil diselenggarakan, namun tidak menghasilkan mayoritas tunggal yang kuat. Masalah ekonomi seperti inflasi dan defisit anggaran, serta berbagai pemberontakan daerah, semakin memperparah kondisi bangsa. Partai-partai politik yang banyak jumlahnya juga seringkali mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan nasional.

2. Faktor Penyebab Kegagalan Demokrasi Liberal
Kegagalan Demokrasi Liberal disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ketidakstabilan politik akibat fragmentasi partai dan seringnya jatuh bangun kabinet. Kedua, masalah ekonomi yang tak kunjung teratasi, seperti tingginya inflasi dan hutang luar negeri. Ketiga, munculnya berbagai pemberontakan di daerah (PRRI/Permesta) yang mengancam integrasi bangsa. Keempat, konstituante yang gagal merumuskan UUD baru sehingga menimbulkan kebuntuan politik. Kelima, dominasi militer yang mulai terlihat dalam kancah politik nasional, semakin memperlemah posisi parlemen.

3. Latar Belakang Menuju Demokrasi Terpimpin
Melihat kegagalan Demokrasi Liberal, Presiden Soekarno mulai mengemukakan gagasan 'Konsepsi Presiden 1957' yang menekankan pentingnya peran pemimpin dan musyawarah mufakat. Gagasan ini bertujuan untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan mengembalikan semangat revolusi. Puncak dari gagasan ini adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dekrit ini menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya era Demokrasi Terpimpin.

4. Karakteristik dan Dampak Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan dan pemikiran dipusatkan pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Ciri utamanya adalah dominasi presiden, peran besar ABRI, dan menguatnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Kebijakan penting pada masa ini antara lain pembentukan MPRS dan DPAS, serta operasi Trikora dan Dwikora. Dampak positifnya adalah stabilitas politik yang lebih baik dan pembangunan identitas nasional. Namun, dampak negatifnya adalah sentralisasi kekuasaan, pembatasan hak-hak sipil, dan konflik ideologi yang memuncak.

Rangkuman: Periode Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin adalah masa transisi penting dalam sejarah Indonesia. Demokrasi Liberal yang parlementer berakhir karena ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno untuk memperkenalkan Demokrasi Terpimpin, yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Era ini membawa stabilitas namun juga membatasi kebebasan politik, serta menjadi landasan bagi konflik ideologi yang lebih besar di kemudian hari.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin" mata pelajaran Sejarah Kelas XII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025