Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas X
Periodisasi Pemberlakuan Undang-undang Dasar di Indonesia

Waktu pengerjaan: 25 menit

Tujuan: Membantu kamu mengidentifikasi dan membandingkan periodisasi Undang-undang Dasar di Indonesia.

Petunjuk: 1) Berdoalah sebelum mulai. 2) Gunakan APD dan patuhi aturan K3. 3) Kerjakan langkah secara berurutan, catat temuan di tabel, lalu simpulkan.

Info singkat: Undang-undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah mengalami dinamika ketatanegaraan yang menyebabkan perubahan dan pergantian konstitusi.

Alat & bahan: Bahan ajar, alat tulis, gawai/komputer (opsional)

Langkah kerja:

1. Amati gambar garis waktu periodisasi UUD di Indonesia yang disajikan guru.

2. Bacalah bahan ajar tentang periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia secara cermat.
3. Diskusikan dalam kelompokmu, identifikasi empat periodisasi utama UUD di Indonesia.
4. Catatlah pokok-pokok pikiran dan karakteristik penting dari setiap periodisasi pada tabel di bawah.
5. Bandingkan implikasi dari setiap periodisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang konstitusi?
2. Kapan Indonesia merdeka?
3. Apakah UUD 1945 selalu berlaku sejak kemerdekaan?
4. Sebutkan salah satu contoh perubahan penting di Indonesia setelah kemerdekaan!

Formatif (proses): Observasi diskusi kelompok dan partisipasi aktif peserta didik dalam presentasi.

Sumatif (akhir): Penilaian hasil presentasi kelompok dan tes tertulis individu.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Undang-undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah mengalami dinamika ketatanegaraan yang menyebabkan perubahan dan pergantian konstitusi. Memahami periodisasi ini penting untuk mengetahui perjalanan sejarah bangsa dan menghargai peran konstitusi.

1. Masa Berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
Setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Konstitusi ini menjadi dasar negara yang mengatur bentuk negara kesatuan, pemerintahan presidensial, dan lembaga-lembaga negara. Namun, karena agresi militer Belanda dan tekanan internasional, UUD 1945 tidak dapat diterapkan secara penuh dan akhirnya digantikan oleh Konstitusi RIS setelah Konferensi Meja Bundar.

2. Masa Berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Sebagai hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Konstitusi RIS sebagai hukum dasarnya. Konstitusi ini mengubah bentuk negara menjadi federal dengan beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Masa berlakunya Konstitusi RIS sangat singkat karena adanya tuntutan rakyat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.

3. Masa Berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Setelah RIS bubar, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. UUDS 1950 juga menganut sistem pemerintahan parlementer, sama seperti Konstitusi RIS. Pada masa ini, Indonesia sering mengalami pergantian kabinet karena ketidakstabilan politik. Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD baru dan kondisi politik yang tidak menentu menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

4. Masa Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa ini, UUD 1945 diberlakukan secara murni dan konsekuen, meskipun dalam praktiknya banyak penyimpangan, terutama pada era Orde Lama dan Orde Baru. UUD 1945 menjadi dasar hukum yang kuat, namun seringkali interpretasinya disesuaikan dengan kepentingan penguasa.

5. Masa Amandemen UUD 1945 (19 Oktober 1999 – Sekarang)
Setelah reformasi 1998, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen ini bertujuan untuk menyempurnakan UUD 1945 agar sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan demokrasi. Perubahan-perubahan penting meliputi pembatasan masa jabatan presiden, pembentukan lembaga-lembaga baru, penguatan hak asasi manusia, dan perubahan sistem ketatanegaraan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan.

Rangkuman: Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami empat periodisasi pemberlakuan Undang-undang Dasar: UUD 1945 (1945-1949), Konstitusi RIS (1949-1950), UUDS 1950 (1950-1959), dan kembali ke UUD 1945 yang kemudian diamandemen (1959-sekarang). Setiap periodisasi memiliki karakteristik dan implikasi politik yang berbeda, mencerminkan dinamika sejarah dan upaya bangsa Indonesia dalam mencari bentuk konstitusi yang paling sesuai.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Periodisasi Pemberlakuan Undang-undang Dasar di Indonesia" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas X ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025