Modul Ajar & RPP Fikih Kelas XI
Peradilan dalam Islam

Waktu pengerjaan: 25 menit

Tujuan: Kamu akan mengidentifikasi dasar hukum, tujuan, rukun, dan syarat peradilan dalam Islam serta peran pihak-pihak yang terlibat.

Petunjuk: 1) Berdoalah sebelum mulai. 2) Kerjakan langkah secara berurutan dan diskusikan dalam kelompok. 3) Catat temuan di tabel, lalu simpulkan berdasarkan bukti.

Info singkat: Peradilan dalam Islam, atau yang dikenal dengan istilah Qadha', adalah pilar penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem ini berlandaskan syariat Allah SWT yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, menuntut hak, dan mencegah kezaliman.

Alat & bahan: Bahan ajar, alat tulis, kertas flipchart/papan tulis mini, spidol, gawai (opsional)

Langkah kerja:

1. Amati gambar 1 tentang suasana sidang pengadilan, lalu diskusikan dengan kelompokmu siapa saja yang terlibat dan apa peran mereka.

2. Kumpulkan informasi dari bahan ajar dan sumber lain tentang dasar hukum (Al-Qur'an, Hadis, Ijma'), tujuan, rukun, dan syarat peradilan Islam.
3. Catatlah hasil temuanmu ke dalam tabel yang tersedia, kelompokkan berdasarkan dasar hukum, tujuan, rukun, dan syarat.
4. Diskusikan skenario kasus yang diberikan guru, lalu uraikan peran hakim, saksi, penggugat, dan tergugat dalam kasus tersebut berdasarkan kaidah fikih.
5. Siapkan presentasi singkat untuk memaparkan hasil diskusimu kepada kelompok lain.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang konsep keadilan dalam Islam?
2. Menurutmu, mengapa sebuah masyarakat membutuhkan lembaga peradilan?
3. Sebutkan satu contoh kasus perselisihan yang mungkin memerlukan penyelesaian hukum!
4. Bagaimana peran agama dalam menegakkan keadilan menurut pandanganmu?

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok, kelengkapan LKPD, dan kualitas presentasi kelompok.

Sumatif (akhir): Tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan analisis peserta didik.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Peradilan dalam Islam, atau yang dikenal dengan istilah Qadha', adalah pilar penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem ini berlandaskan syariat Allah SWT yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, menuntut hak, dan mencegah kezaliman. Memahami peradilan Islam berarti memahami bagaimana keadilan ilahi diimplementasikan dalam kehidupan sosial.

1. Dasar Hukum Peradilan dalam Islam
Peradilan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]: 58, "...Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Ayat ini menjadi landasan utama kewajiban berhukum dengan adil. Hadis Nabi juga banyak yang menekankan pentingnya peran hakim dan keadilan. Misalnya, sabda Nabi, "Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga. Adapun yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum dengannya." (HR. Abu Dawud). Ijma' ulama juga menyepakati keberadaan dan pentingnya lembaga peradilan untuk kemaslahatan umat.

2. Tujuan Peradilan dalam Islam
Tujuan utama peradilan dalam Islam adalah menegakkan keadilan (إقامة العدل - iqamatul 'adl) dan menghilangkan kezaliman (رفع الظلم - raf'uzh zhulm). Selain itu, peradilan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan sosial, serta menyelesaikan perselisihan antarpihak dengan damai dan sesuai syariat. Dengan adanya peradilan, setiap individu merasa aman dan terlindungi hak-haknya, sehingga tercipta harmoni dalam bermasyarakat. Peradilan juga berfungsi sebagai sarana amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam aspek hukum.

3. Rukun Peradilan dalam Islam
Rukun peradilan adalah unsur-unsur pokok yang harus ada agar suatu proses peradilan dianggap sah. Rukun-rukun tersebut meliputi: 1) Hakim (القاضي - al-Qadhi), yaitu pihak yang berwenang memutuskan perkara. 2) Pihak yang Berperkara (المتخاصمان - al-mutakhashiman), yaitu penggugat (المدعي - al-mudda'i) dan tergugat (المدعى عليه - al-mudda 'alaihi). 3) Objek Sengketa (المحكوم به - al-mahkuum bih), yaitu perkara atau hak yang dipersengketakan. 4) Putusan Hakim (الحكم - al-hukm), yaitu keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Ketiadaan salah satu rukun ini dapat membatalkan atau meragukan keabsahan proses peradilan.

4. Syarat Peradilan dalam Islam
Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan. Syarat bagi seorang hakim antara lain beragama Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki (menurut mayoritas ulama), adil, memiliki ilmu fikih yang cukup, dan mampu menetapkan hukum. Syarat bagi pihak yang berperkara adalah balig dan berakal. Adapun syarat bagi saksi adalah adil, berakal, balig, dan tidak memiliki hubungan yang dapat menimbulkan syak wasangka. Syarat-syarat ini penting untuk memastikan integritas dan objektivitas proses peradilan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan.

5. Peran Hakim dalam Peradilan Islam
Hakim memegang peran sentral dalam peradilan Islam. Ia bertanggung jawab untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak, meneliti bukti-bukti, mempertimbangkan kesaksian, dan akhirnya memutuskan perkara berdasarkan hukum syariat. Seorang hakim dituntut untuk bersikap adil, tidak memihak, sabar, bijaksana, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang fikih. Ia juga harus menjaga wibawa dan integritasnya agar putusannya dihormati dan diterima. Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, lapar, atau kondisi emosional lain yang dapat mengganggu objektivitasnya.

6. Peran Saksi dalam Peradilan Islam
Saksi memiliki peran vital dalam membantu hakim menemukan kebenaran. Kesaksian yang jujur dan dapat dipercaya menjadi salah satu alat bukti yang kuat dalam peradilan Islam. Saksi harus menyampaikan fakta yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Talaq [65]: 2, "...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..." Syarat keadilan saksi sangat ditekankan untuk menghindari kesaksian palsu yang dapat menyesatkan putusan hakim. Memberikan kesaksian palsu adalah dosa besar.

7. Peran Penggugat dan Tergugat dalam Peradilan Islam
Penggugat (المدعي - al-mudda'i) adalah pihak yang mengajukan tuntutan atau klaim hak, sedangkan tergugat (المدعى عليه - al-mudda 'alaihi) adalah pihak yang dituduh atau digugat. Keduanya memiliki hak untuk menyampaikan argumen, bukti, dan saksi. Penggugat wajib menyertakan bukti yang mendukung klaimnya, sementara tergugat memiliki hak untuk menyangkal tuduhan dan mengajukan sumpah (اليمين - al-yamin) jika tidak ada bukti yang kuat dari penggugat. Keduanya harus bersikap jujur dan kooperatif selama proses peradilan, tidak boleh menyembunyikan kebenaran atau memutarbalikkan fakta.

Rangkuman: Peradilan dalam Islam adalah sistem penegakan keadilan yang berdasarkan syariat, bertujuan melindungi hak dan menciptakan ketertiban. Rukunnya meliputi hakim, pihak berperkara, objek sengketa, dan putusan. Syarat-syarat ketat diterapkan bagi hakim dan saksi untuk menjamin objektivitas. Setiap pihak, baik hakim, saksi, penggugat, maupun tergugat, memiliki peran dan etika yang harus dipatuhi demi terwujudnya keadilan sejati.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Peradilan dalam Islam" mata pelajaran Fikih Kelas XI ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Berbasis Cinta · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: KMA No. 1503 Tahun 2025 (Kurikulum Berbasis Cinta) · Kep. Dirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 · CP: SK Dirjen Pendis No. 9941 Tahun 2025