Modul Ajar & RPP Sejarah Kelas XII
Kemelut Pergantian Kekuasaan

Waktu pengerjaan: 25 menit

Tujuan: Kamu akan mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak pergantian kabinet, serta membandingkan program kerja Kabinet Natsir, Sukiman, dan Wilopo.

Petunjuk: 1) Berdoalah sebelum mulai. 2) Kerjakan langkah secara berurutan dan diskusikan dalam kelompok. 3) Catat temuan di tabel, lalu simpulkan berdasarkan bukti.

Info singkat: Masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959) merupakan periode yang penuh gejolak politik. Sistem parlementer yang diterapkan menyebabkan seringnya pergantian kabinet, menciptakan ketidakstabilan pemerintahan.

Alat & bahan: Bahan ajar digital, gawai, alat tulis

Langkah kerja:

1. Amati infografis kronologi pergantian kabinet di Indonesia pada Gambar 1, lalu diskusikan dalam kelompokmu mengapa pergantian kabinet sering terjadi.

2. Identifikasi faktor-faktor penyebab jatuhnya Kabinet Natsir, Sukiman, dan Wilopo berdasarkan bahan ajar dan sumber lain, lalu catat pada kolom 'Faktor Penyebab Jatuhnya Kabinet'.
3. Analisis program kerja utama dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kabinet, kemudian tuliskan pada kolom 'Program Kerja Utama' dan 'Tantangan yang Dihadapi'.
4. Diskusikan dampak pergantian kabinet terhadap stabilitas politik dan pembangunan nasional, lalu tuliskan kesimpulanmu pada kolom 'Dampak'.
5. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas, lalu berikan umpan balik kepada kelompok lain.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang sistem pemerintahan parlementer?
2. Sebutkan salah satu kabinet yang pernah memerintah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal!
3. Menurutmu, apa dampak jika suatu negara sering mengalami pergantian pemimpin?

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan presentasi.

Sumatif (akhir): Penilaian hasil analisis pada LKPD dan jawaban soal esai.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Masa Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959) merupakan periode yang penuh gejolak politik. Sistem parlementer yang diterapkan menyebabkan seringnya pergantian kabinet, menciptakan ketidakstabilan pemerintahan. Kondisi ini menghambat upaya pembangunan dan konsolidasi negara yang baru merdeka, meninggalkan warisan tantangan bagi kepemimpinan selanjutnya.

1. Latar Belakang Demokrasi Liberal
Setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Indonesia memasuki periode Demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), bukan kepada presiden. Hal ini berarti kabinet dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen. Fragmentasi partai politik yang kuat di parlemen membuat sulit terbentuknya koalisi yang stabil, sehingga kabinet seringkali berusia pendek. Setiap partai memiliki kepentingan dan ideologi yang berbeda, menyebabkan persaingan politik yang ketat.

2. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal. Dipimpin oleh Mohammad Natsir dari Masyumi, kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang didukung oleh berbagai partai. Program kerjanya meliputi usaha mengembalikan Irian Barat, konsolidasi keamanan, dan pembangunan ekonomi. Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah Irian Barat yang belum terselesaikan, pemberontakan di berbagai daerah, dan mosi tidak percaya dari PNI mengenai masalah pembubaran negara-negara bagian RIS. Mosi ini akhirnya menyebabkan jatuhnya kabinet Natsir.

3. Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 3 April 1952)
Setelah Kabinet Natsir jatuh, terbentuklah Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi, dengan koalisi Masyumi-PNI. Program utamanya adalah meningkatkan keamanan dan kesejahteraan rakyat, serta mempercepat persiapan pemilihan umum. Namun, kabinet ini menghadapi tantangan serius terkait masalah dalam negeri seperti pemberontakan DI/TII dan masalah luar negeri, khususnya penandatanganan Mutual Security Act (MSA) dengan Amerika Serikat. Perjanjian MSA dianggap bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan memicu mosi tidak percaya dari parlemen, yang akhirnya menjatuhkan Kabinet Sukiman.

4. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953)
Kabinet Wilopo dipimpin oleh Wilopo dari PNI dan merupakan kabinet zaken (kabinet ahli) yang beranggotakan tokoh-tokoh non-partai. Program kerjanya fokus pada persiapan pemilihan umum, penyelesaian masalah keamanan, dan pembangunan ekonomi. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah masalah agraria di Sumatera Utara (Peristiwa Tanjung Morawa) yang menimbulkan konflik antara petani dan pengusaha perkebunan, serta masalah Angkatan Darat (Peristiwa 17 Oktober 1952). Ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah tersebut menyebabkan kabinet ini juga harus menyerahkan mandatnya.

5. Dampak Kemelut Pergantian Kekuasaan
Seringnya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal membawa dampak negatif yang signifikan. Ketidakstabilan politik menghambat pelaksanaan program pembangunan jangka panjang karena setiap kabinet baru sering mengubah kebijakan kabinet sebelumnya. Hal ini juga menyebabkan ketidakpastian hukum dan ekonomi, serta melemahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Selain itu, kondisi ini juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok separatis untuk melancarkan pemberontakan, memperparah kondisi keamanan nasional. Situasi ini pada akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya Demokrasi Terpimpin.

Rangkuman: Masa Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai oleh sistem parlementer dan fragmentasi partai politik yang menyebabkan seringnya pergantian kabinet, seperti Kabinet Natsir, Sukiman, dan Wilopo. Setiap kabinet memiliki program kerja dan tantangan unik, namun semuanya berakhir karena mosi tidak percaya atau ketidakmampuan mengatasi masalah krusial. Ketidakstabilan ini menghambat pembangunan dan konsolidasi nasional, serta memicu pemberontakan, yang akhirnya mengakhiri periode Demokrasi Liberal.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Kemelut Pergantian Kekuasaan" mata pelajaran Sejarah Kelas XII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025