Modul Ajar & RPP Sejarah Kelas XII
Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah serta Anyaman Disintegrasi

Waktu pengerjaan: 25 menit

Tujuan: Kamu akan menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah serta dampaknya terhadap disintegrasi bangsa.

Petunjuk: 1) Berdoalah sebelum mulai. 2) Kerjakan langkah secara berurutan dan diskusikan dalam kelompok. 3) Catat temuan di tabel, lalu simpulkan berdasarkan bukti.

Info singkat: Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin di Indonesia merupakan periode krusial yang ditandai oleh dinamika politik yang kompleks.

Alat & bahan: Laptop/komputer, akses internet, alat tulis, kertas HVS

Langkah kerja:

1. Amati peta Indonesia di bawah ini yang menunjukkan wilayah-wilayah yang pernah terlibat dalam gerakan daerah pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin.
2. Bersama kelompokmu, identifikasi minimal tiga faktor penyebab ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat berdasarkan informasi yang kamu temukan dari bahan ajar dan sumber lain.
3. Diskusikan dampak-dampak yang timbul akibat ketidakseimbangan relasi tersebut terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, catat minimal tiga dampak.
4. Catat temuanmu dalam tabel di bawah ini dan siapkan untuk presentasi.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang konsep 'otonomi daerah'?
2. Menurutmu, mengapa sebuah daerah bisa merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat?
3. Sebutkan salah satu contoh konflik antara pemerintah pusat dan daerah yang pernah kamu dengar atau baca!
4. Apa yang dimaksud dengan 'disintegrasi bangsa'?

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan kualitas argumen yang disampaikan saat presentasi.

Sumatif (akhir): Penilaian esai individu tentang evaluasi upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman disintegrasi.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin di Indonesia merupakan periode krusial yang ditandai oleh dinamika politik yang kompleks. Salah satu isu sentral yang mewarnai periode ini adalah ketidakseimbangan relasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang kerap memicu gejolak dan ancaman disintegrasi. Memahami akar masalah ini penting untuk mengambil pelajaran berharga bagi keutuhan bangsa.

1. Latar Belakang Ketidakseimbangan Relasi Pusat-Daerah
Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, sistem pemerintahan federal Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak bertahan lama dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1950. Perubahan ini membawa konsekuensi pada struktur pemerintahan, di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih besar. Namun, dalam praktiknya, implementasi otonomi daerah belum berjalan optimal. Banyak daerah merasa bahwa kebijakan yang dikeluarkan pusat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal mereka. Selain itu, pembagian sumber daya ekonomi, terutama dari sektor pertambangan atau perkebunan, seringkali dirasa tidak adil oleh daerah penghasil. Kesenjangan pembangunan antarwilayah juga menjadi pemicu ketidakpuasan.

2. Faktor Politik dan Ideologi
Secara politik, banyaknya partai politik pada masa Demokrasi Liberal menyebabkan instabilitas kabinet dan seringnya pergantian pemerintahan. Hal ini berdampak pada kebijakan pusat yang tidak konsisten dan kurangnya perhatian terhadap aspirasi daerah. Beberapa daerah, terutama di luar Jawa, merasa kurang terwakili dalam pemerintahan pusat. Konflik ideologi antara kelompok-kelompok politik, seperti nasionalis, agama, dan komunis, juga turut memperkeruh suasana. Ada kekhawatiran dari beberapa daerah bahwa ideologi tertentu akan mendominasi dan mengancam identitas lokal atau agama mereka, sehingga memicu gerakan perlawanan.

3. Faktor Ekonomi dan Kesenjangan Pembangunan
Sektor ekonomi menjadi salah satu pemicu utama ketidakseimbangan. Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Sumatera dan Sulawesi, merasa bahwa hasil kekayaan alam mereka lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dan daerah lain, sementara pembangunan di wilayah mereka sendiri tertinggal. Kebijakan ekonomi pusat yang sentralistik dan kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan daerah menyebabkan ketimpangan yang signifikan. Hal ini menimbulkan sentimen bahwa daerah-daerah tersebut dieksploitasi oleh pusat, yang pada akhirnya memicu tuntutan otonomi yang lebih besar atau bahkan gerakan separatis.

4. Gerakan Disintegrasi Akibat Ketidakseimbangan
Ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah ini memuncak dalam berbagai gerakan disintegrasi. Contoh paling menonjol adalah Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi pada tahun 1958. Gerakan-gerakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat, terutama terkait alokasi anggaran dan otonomi daerah, serta kekecewaan terhadap instabilitas politik. Selain itu, ada juga gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di beberapa wilayah yang memiliki motif ideologi keagamaan namun juga memanfaatkan sentimen ketidakpuasan daerah terhadap pusat.

5. Dampak Anyaman Disintegrasi
Anyaman disintegrasi yang terjadi pada masa ini memiliki dampak yang luas dan mendalam. Secara politik, stabilitas negara terancam dan pemerintah harus mengerahkan sumber daya besar untuk menghadapi pemberontakan. Secara sosial, terjadi perpecahan di masyarakat, konflik bersenjata menyebabkan korban jiwa, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur. Ekonomi nasional juga terganggu akibat terhambatnya produksi dan perdagangan di daerah-daerah konflik. Yang paling krusial adalah ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, di mana identitas nasional teruji oleh sentimen kedaerahan yang kuat.

6. Upaya Pemerintah Mengatasi Disintegrasi
Pemerintah pusat, baik pada masa Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Terpimpin, melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman disintegrasi. Pendekatan militeristik seringkali menjadi pilihan utama, seperti Operasi Militer Penumpasan PRRI/Permesta. Namun, pemerintah juga mencoba pendekatan politik dan rekonsiliasi, seperti pemberian amnesti dan abolisi bagi para pemberontak yang menyerah. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno berupaya memperkuat persatuan dengan konsep 'Nasakom' (Nasionalisme, Agama, Komunisme) dan memusatkan kekuasaan untuk menciptakan stabilitas, meskipun ini juga menimbulkan kritik terkait sentralisasi yang berlebihan.

Rangkuman: Ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah pada masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin, yang disebabkan oleh faktor politik, ekonomi, dan ideologi, memicu berbagai gerakan disintegrasi seperti PRRI/Permesta. Dampaknya sangat serius terhadap stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, serta mengancam keutuhan bangsa. Pemerintah melakukan berbagai upaya, baik militer maupun politik, untuk mengatasi ancaman ini, yang memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga harmoni hubungan pusat-daerah demi persatuan nasional.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah serta Anyaman Disintegrasi" mata pelajaran Sejarah Kelas XII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025