Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas X
Membangun Kesadaran Hukum
Sudah jadi 12 lembar, tinggal tulis nama Anda ✍️
🎁 100% GRATIS · unduh Word + PDF tanpa bayar
Gratis 3 modul, tanpa bayar apa pun.
TERBARUTP 2026/2027Rumus 8-3-3-4Pembelajaran Mendalam
- 8Dimensi Profil Lulusan: keimanan & ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi
- 3Prinsip Pembelajaran: berkesadaran, bermakna, menggembirakan
- 3Pengalaman Belajar: memahami, mengaplikasi, merefleksi
- 4Kerangka Pembelajaran: praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan, pemanfaatan digital
📜 Dasar: Permendikdasmen 13/2025 · Standar Proses 1/2026 · CP 046/H/KR/2025 jo. 020/2026
“Sangat baik, memudahkan guru menyusun dan melaksanakan pembelajaran.”
Isi modul ini
Di bawah ini 12 lembar A4 pertama, persis seperti yang terunduh. Nama & tema yang Anda pilih di atas sudah terpasang.


| Penyusun | nama Anda |
| Satuan Pendidikan | sekolah Anda |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Fase / Kelas | E / X |
| Materi Pokok | Membangun Kesadaran Hukum |
| Alokasi Waktu | 3 Pertemuan (6 JP: 2 JP × 45 menit = 90 menit per pertemuan) |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning (PBL) + praktik |
| Bentuk Dokumen | Modul Ajar — memuat RPP |
✍️ Dua baris kuning di atas terisi otomatis saat Anda mengunduh — beserta kop, logo, dan nama sekolah di kepala tiap lembar.
Kompetensi awal: Peserta didik telah memiliki pemahaman dasar tentang aturan dan norma yang berlaku di lingkungan keluarga dan sekolah.
Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan:
- kewargaan — elemen: Menunjukkan kesadaran akan hak dan kewajiban
Peserta didik menunjukkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang patuh hukum dalam kehidupan sehari-hari. - penalaran kritis — elemen: Menganalisis dan mengevaluasi penalaran
Peserta didik menganalisis berbagai kasus pelanggaran hukum untuk mengevaluasi penyebab dan dampaknya secara objektif. - kolaborasi — elemen: Kerja sama dan komunikasi interaktif
Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun solusi pencegahan pelanggaran hukum dan mengomunikasikannya secara efektif.
Capaian Pembelajaran (CP):
| Acuan | Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila |
| Elemen / Domain | Hukum dan Perundang-undangan |
| Rumusan CP Fase | Pada akhir Fase E, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis berbagai norma, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta menunjukkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. |
Identifikasi materi — 4 dimensi pengetahuan:
| Faktual | Contoh nyata pelanggaran hukum seperti tidak memakai helm saat berkendara atau membuang sampah sembarangan sering terjadi di sekitar kita. |
| Konseptual | Kesadaran hukum adalah sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang didasari pemahaman akan pentingnya hukum untuk ketertiban sosial. |
| Prosedural | Langkah-langkah untuk membangun kesadaran hukum melibatkan edukasi, sosialisasi, penegakan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. |
| Metakognitif | Peserta didik akan menyadari bagaimana pemahaman tentang hukum dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. |
Tujuan Pembelajaran:
- Melalui analisis kasus nyata, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma dan hukum yang berlaku di Indonesia dengan tepat.
- Setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di masyarakat secara runtut.
- Dengan simulasi studi kasus, peserta didik dapat menyusun strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- Melalui presentasi hasil kerja, peserta didik mampu mengomunikasikan pentingnya kesadaran hukum dan upaya pencegahannya dengan percaya diri.
Pemahaman bermakna: Membangun kesadaran hukum bukan hanya tentang mengetahui peraturan, tetapi juga memahami pentingnya hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial, serta menginternalisasikannya dalam perilaku sehari-hari.
Pertanyaan pemantik: "Mengapa banyak orang masih melanggar peraturan lalu lintas meskipun mereka tahu ada sanksinya?"
| Praktik Pedagogis | Problem Based Learning (PBL) + praktik |
| Lintas Disiplin Ilmu | Sosiologi: Menganalisis peran lembaga sosial dalam membentuk kesadaran hukum dan dampak perubahan sosial terhadap kepatuhan hukum. Bahasa Indonesia: Menyusun teks persuasif untuk kampanye kesadaran hukum dan presentasi yang efektif. Informatika: Mendesain infografis atau poster digital untuk sosialisasi kesadaran hukum menggunakan aplikasi desain grafis. |
| Kemitraan Pembelajaran | Orang tua dapat diajak berdiskusi tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai kepatuhan hukum sejak dini di rumah, dan komunitas lokal dapat diundang untuk berbagi pengalaman penegakan hukum. |
| Lingkungan Pembelajaran | Kelas diatur agar nyaman untuk diskusi kelompok, dilengkapi akses internet, dan dinding kelas dapat digunakan untuk memajang poster kampanye kesadaran hukum buatan peserta didik. |
| Pemanfaatan Teknologi Digital | Pemanfaatan platform media sosial untuk kampanye digital kesadaran hukum, penggunaan aplikasi polling untuk survei singkat, serta akses ke sumber berita online untuk analisis kasus. |
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning (PBL) |
| Tujuan Pertemuan 1 | Melalui analisis kasus nyata, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma dan hukum yang berlaku di Indonesia dengan tepat. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit | Ice breaking: Tebak Kata Hukum: Guru menyebutkan definisi singkat suatu istilah hukum (misal: 'aturan tidak tertulis'), peserta didik berlomba menebak istilahnya ('norma').
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning (PBL) |
| Tujuan Pertemuan 2 | Setelah berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di masyarakat secara runtut. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit | Ice breaking: Mencari Pasangan Hukum: Guru membagikan potongan kertas berisi istilah hukum dan definisi singkat, peserta didik mencari pasangannya dan menjelaskan maknanya.
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning (PBL) |
| Tujuan Pertemuan 3 | Dengan simulasi studi kasus, peserta didik dapat menyusun strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit | Ice breaking: Tebak Gerakan Hukum: Guru memperagakan gerakan yang berkaitan dengan hukum (misal: memakai helm, membuang sampah pada tempatnya), peserta didik menebak aturan yang dimaksud.
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma dan hukum yang dilanggar dalam kasus nyata.
Alat & bahan: Lembar kerja, alat tulis, gawai dengan akses internet (opsional)
Langkah kerja:
- Amati gambar di bawah ini yang menunjukkan sebuah peristiwa di jalan raya.
- Baca studi kasus singkat yang diberikan oleh guru tentang pelanggaran hukum di lingkungan sekitar.
- Identifikasi jenis norma (agama, kesusilaan, kesopanan, hukum) yang dilanggar dalam kasus tersebut.
- Identifikasi peraturan perundang-undangan (jika ada) yang dilanggar dalam kasus tersebut.
- Diskusikan dengan kelompokmu untuk mengisi tabel analisis di bawah ini.
🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.
Asesmen awal (diagnostik):
- Apa yang kalian ketahui tentang aturan?
- Mengapa kita perlu mematuhi aturan?
- Berikan satu contoh aturan di sekolah!
- Apa akibatnya jika aturan tidak dipatuhi?
Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan presentasi, serta penilaian kelengkapan dan ketepatan LKPD.
Sumatif (akhir): Penilaian poster kampanye digital dan presentasi kelompok yang berisi strategi peningkatan kesadaran hukum.
🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.
| No | Tujuan Pembelajaran | Materi | Alokasi | Dimensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi jenis-jenis norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. | Pengertian norma dan hukum, jenis-jenis norma, jenis-jenis hukum. | 2 JP | kewargaan, penalaran kritis |
| 2 | Menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. | Faktor internal dan eksternal penyebab rendahnya kesadaran hukum. | 2 JP | penalaran kritis, kolaborasi |
| 3 | Menyusun strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. | Strategi edukasi, sosialisasi, dan partisipasi dalam peningkatan kesadaran hukum. | 2 JP | kolaborasi, kewargaan |
Kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Tanpa kesadaran hukum, aturan yang ada akan sulit ditegakkan dan berpotensi menimbulkan kekacauan. Modul ini akan membimbing Anda memahami berbagai aspek kesadaran hukum, mulai dari jenis norma dan hukum hingga upaya-upaya konkret untuk meningkatkannya.
1. Pengertian Norma dan Hukum
Norma adalah kaidah atau aturan yang berisi pedoman perilaku yang harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat. Norma ada yang tidak tertulis (norma agama, kesusilaan, kesopanan) dan ada pula yang tertulis. Hukum adalah seperangkat aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat mengikat, dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Baik norma maupun hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial.
2. Jenis-Jenis Norma
Norma agama bersumber dari ajaran agama, norma kesusilaan dari hati nurani, norma kesopanan dari pergaulan sosial, dan norma hukum dari peraturan perundang-undangan. Setiap jenis norma memiliki sanksi yang berbeda, mulai dari teguran batin hingga hukuman fisik atau denda. Memahami perbedaan ini penting untuk mengetahui dasar dari setiap aturan yang ada di masyarakat.
3. Jenis-Jenis Hukum
Hukum dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis (undang-undang) dan tidak tertulis (hukum adat). Berdasarkan isinya, ada hukum publik (mengatur hubungan negara dengan individu, seperti pidana dan tata negara) dan hukum privat (mengatur hubungan antar individu, seperti perdata dan dagang). Pemahaman ini membantu kita mengidentifikasi aturan mana yang relevan dengan suatu kasus.
4. Pentingnya Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum adalah sikap patuh terhadap hukum dan peraturan yang didasari oleh pemahaman akan tujuan dan manfaat hukum itu sendiri. Kesadaran hukum sangat penting untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tanpa kesadaran ini, hukum hanya akan menjadi deretan teks tanpa makna dan sulit diimplementasikan secara efektif.
5. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum
Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya sosialisasi hukum, lemahnya penegakan hukum, faktor pendidikan yang belum optimal, pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta kondisi ekonomi yang memicu pelanggaran. Selain itu, budaya permisif atau anggapan bahwa pelanggaran kecil tidak masalah juga turut berkontribusi.
6. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum
Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diperlukan upaya komprehensif. Ini meliputi edukasi hukum sejak dini, sosialisasi peraturan secara masif dan mudah dipahami, penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Peran tokoh masyarakat dan media juga sangat krusial dalam membentuk opini publik yang pro-hukum.
7. Peran Serta Warga Negara dalam Membangun Kesadaran Hukum
Setiap warga negara memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum. Ini bisa dimulai dari diri sendiri dengan mematuhi semua aturan, menjadi teladan bagi orang lain, serta berani menegur pelanggaran yang terjadi (dengan cara yang tepat). Selain itu, aktif dalam kegiatan sosialisasi hukum dan memberikan masukan konstruktif kepada aparat penegak hukum juga merupakan bentuk partisipasi aktif.
Rangkuman: Membangun kesadaran hukum adalah proses penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Ini melibatkan pemahaman tentang berbagai norma dan hukum, analisis faktor penyebab rendahnya kesadaran, serta partisipasi aktif dalam upaya peningkatannya. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, setiap individu dapat berkontribusi pada terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Norma | Aturan atau kaidah yang berisi pedoman perilaku. |
| Hukum | Aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat mengikat, dan bersanksi tegas. |
| Sanksi | Hukuman atau konsekuensi atas pelanggaran aturan. |
| Kesadaran Hukum | Sikap patuh terhadap hukum yang didasari pemahaman akan pentingnya hukum. |
| Penegakan Hukum | Proses pelaksanaan atau penerapan hukum oleh aparat berwenang. |
🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.
Modul ajar "Membangun Kesadaran Hukum" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas X ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.
Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025
Bukan Membangun Kesadaran Hukum yang Anda cari?Pilih dari peta materi setahun di bawah ini 👇
Materi Anda tidak ada di daftar?Tulis judulnya sendiri — tetap gratis, ±1 menitPeta Materi Pendidikan Pancasila Kelas X Setahun
Urutan mengajarnya, bukan urutan pencarian. Yang sudah ada tinggal diunduh; yang belum, disusun atas nama Anda — sama-sama gratis.
Semester 1 / Ganjil2 dari 4 siap unduh
Pancasila dalam KehidupanModul siap unduh · Word + PDF ber-kopUUD NRI Tahun 1945Belum tersedia — susun atas nama Anda, gratisBhinneka Tunggal IkaModul siap unduh · Word + PDF ber-kopNKRI dan Wilayah NegaraBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisSemester 2 / Genap4 materi · siap dibuatkan
Ide Pendiri Bangsa tentang PancasilaBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisNorma dan Hierarki PeraturanBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisKerja Sama dan Gotong Royong BangsaBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisIdentitas dan Jati Diri BangsaBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisModul Pendidikan Pancasila lain yang sudah tersedia
Menumbuhkan Kesadaran HukumPendidikan Pancasila Kelas X SMAPancasila sebagai Pemersatu Bangsa, Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar NePendidikan Pancasila Kelas X SMA"menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuskaPendidikan Pancasila Kelas XI SMAA. Periodisasi Undang-Undang Dasar di IndonesiaPendidikan Pancasila Kelas XI SMALihat semua Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas X →Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah ini modul ajar Pendidikan Pancasila kelas 10 yang saya cari?
Kemungkinan besar ya. Kelas X dan kelas 10 adalah kelas yang sama — yang satu ditulis angka Romawi seperti di dokumen resmi, yang satu angka biasa. Berkas ini perangkat ajar untuk materi Membangun Kesadaran Hukum pada Pendidikan Pancasila SMA, Fase E, elemen Hukum dan Perundang-undangan.
Modul Membangun Kesadaran Hukum ini untuk semester 1 (ganjil) atau semester 2 (genap)?
Mengikuti program semester sekolah Anda. Pilih Semester 1 atau 2 saat mengunduh; pilihan itu tercetak di lembar identitas modul Membangun Kesadaran Hukum untuk Pendidikan Pancasila kelas X.
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila materi Membangun Kesadaran Hukum ini gratis?
Ya. Modul Membangun Kesadaran Hukum untuk kelas X SMA dapat diunduh gratis dalam Word + PDF tanpa watermark, lengkap dengan kop sekolah dan nama Anda sebagai penyusun. Tiga modul gratis tersedia bertahap; modul berikutnya terbuka setiap 12 jam.
Bagaimana cara download modul ajar Membangun Kesadaran Hukum ini dalam Word (.docx) dan PDF?
Ketuk tombol unduh, isi nama dan sekolah, lalu buka dengan email atau Google dan nomor WhatsApp aktif. Berkas Pendidikan Pancasila kelas X ini turun sebagai Word (.docx) yang bisa diedit dan PDF siap cetak, tanpa iklan dan tanpa tautan Drive.
Berapa lama modul ini tersusun?
Sekitar satu menit. Cukup isi nama, jenjang, sekolah, mapel, dan materi — modul Pendidikan Pancasila kelas X langsung tersusun atas nama Anda.
Bisakah modul Membangun Kesadaran Hukum ini diedit?
Bisa. Hasil unduhan berupa dokumen Word yang bisa disunting penuh — tujuan, alokasi waktu, dan langkah kegiatan Membangun Kesadaran Hukum dapat Anda sesuaikan dengan murid Pendidikan Pancasila kelas X di sekolah Anda. Sudah ber-kop sekolah dan atas nama Anda, tersedia juga dalam PDF.
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila kelas X ini sesuai kurikulum terbaru?
Ya. Modul Membangun Kesadaran Hukum ini mengikuti Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila, pada Fase E untuk kelas X SMA. Profil Pelajar Pancasila (P5) kini dilanjutkan sebagai 8 Dimensi Profil Lulusan; dimensi yang dikembangkan materi Membangun Kesadaran Hukum tercantum di lembar identitasnya.
Ini modul ajar, RPP, atau RPM deep learning?
Ketiganya berkas yang sama. Sampulnya memang bertanda Deep Learning · Pembelajaran Mendalam, dan sebagian guru menyebutnya RPM (Rencana Pembelajaran Mendalam). Modul ajar memuat RPP — keduanya bukan dua dokumen terpisah. Sejak Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses, istilah resmi untuk dokumen rencananya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan tiga komponen inti: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Modul ajar adalah ketiganya beserta lampirannya — LKPD, ATP, dan bahan ajar. Berkas Membangun Kesadaran Hukum untuk Pendidikan Pancasila kelas X di halaman ini memuat semuanya, jadi dapat disetorkan baik ketika sekolah meminta RPP maupun modul ajar.
Apakah ada soal, kisi-kisi, dan rubrik KKTP-nya?
Ada. Modul Membangun Kesadaran Hukum ini memuat bank soalnya sendiri — 6 pilihan ganda dan 5 uraian beserta kunci jawaban, ditambah rubrik KKTP pada bagian asesmennya. Yang belum termasuk: paket soal satu semester penuh Pendidikan Pancasila kelas X SMA berikut kisi-kisi dan kartu soalnya — Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS/PTS) dan Akhir Semester (ASAS/PAS). Penjelasannya ada di halaman Kisi-Kisi & ASAS.
Apakah Prota dan Promes (Program Semester) ikut di unduhan gratis?
Tidak. Unduhan gratis berisi modul ajar Membangun Kesadaran Hukum beserta ATP, LKPD, asesmen, dan bank soalnya. Perangkat pembelajaran pelengkap Pendidikan Pancasila kelas X berupa Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes/Prosem) ber-kop sekolah tersedia lewat Paket Modul.
Modul Pendidikan Pancasila ini cocok untuk SMA negeri, swasta, maupun MA?
Ya. Kop, logo, dan nama SMA Anda dipasang otomatis, negeri maupun swasta; sekolah berciri (Muhammadiyah, NU, Islam Terpadu) mendapat kop dan mapel khasnya sendiri saat mengisi borang. Untuk MA, pilih jenjang MA saat mengisi borang: materi Membangun Kesadaran Hukum yang sama disusun dalam versi madrasah (Kurikulum Berbasis Cinta, kop Kemenag), dan halaman Pendidikan Pancasila MA ada di daftar jenjang lain di bawah.
tuntas.org — administrasi beres, kinerja tuntas. Semua modul disusun sebagai materi bantu belajar yang independen.