Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas XI
"menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska
Modul ajar (RPP) Pendidikan Pancasila SMA kelas XI materi "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska, gratis dalam Word + PDF atas nama Anda: ATP, tujuan, LKPD, asesmen, bahan ajar. Sesuai Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025.
Jenjang, mapel, kelas, dan materinya sudah terbawa dari halaman ini. Tinggal nama, sekolah, dan pilih semester-nya.
Gratis 3 modul, tanpa bayar apa pun.
✓ Bisa disetor sebagai Rencana Pelaksanaan PembelajaranStandar Proses 1/2026 · ketuk untuk penjelasan
Berkas ini modul ajar, dan di dalamnya sudah termuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran): tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen — tiga komponen inti menurut Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses. Modul ajar melengkapinya dengan LKPD, ATP, dan bahan ajar. Jadi bila sekolah Anda meminta RPP, berkas ini sudah memenuhinya.
Bukan "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska yang Anda cari? Materi Pendidikan Pancasila Kelas XI lainnya:
Lihat peta materi setahun7 materiMateri Anda tidak ada di daftar?Tulis judulnya sendiri — tetap gratis, ±1 menit| Penyusun | nama Anda |
| Satuan Pendidikan | sekolah Anda |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Fase / Kelas | F / XI |
| Materi Pokok | "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska |
| Alokasi Waktu | 3 Pertemuan (6 JP: 2 JP × 45 menit = 90 menit per pertemuan) |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning (PBL) + praktik |
| Bentuk Dokumen | Modul Ajar — memuat RPP |
✍️ Dua baris kuning di atas terisi otomatis saat Anda mengunduh — beserta kop, logo, dan nama sekolah di kepala tiap lembar.
Kompetensi awal: Peserta didik telah memahami konsep dasar hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.
Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan: kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi.
Capaian Pembelajaran (CP):
| Acuan | Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 |
| Elemen / Domain | Pancasila |
| Rumusan CP Fase | Peserta didik mampu menganalisis secara kritis berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengusulkan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. |
Identifikasi materi — 4 dimensi pengetahuan:
| Faktual | Materi ini melibatkan contoh kasus nyata pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban di Indonesia seperti korupsi atau diskriminasi. |
| Konseptual | Materi ini membahas konsep pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta relevansinya dengan penegakan hukum dan keadilan sosial. |
| Prosedural | Peserta didik akan belajar tahapan menganalisis kasus, mengidentifikasi akar masalah, dan merumuskan solusi sesuai Pancasila. |
| Metakognitif | Peserta didik akan menyadari pentingnya peran aktif warga negara dalam menegakkan hak dan kewajiban demi tercapainya keadilan. |
Tujuan Pembelajaran:
- Melalui studi kasus, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara dengan tepat.
- Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara secara komprehensif.
- Setelah mengamati contoh, peserta didik dapat merumuskan solusi preventif terhadap pelanggaran hak warga negara berdasarkan nilai Pancasila dengan kreatif.
- Melalui presentasi hasil analisis, peserta didik dapat mengkomunikasikan dampak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara secara jelas.
- Dengan kerja kelompok, peserta didik dapat menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sesuai prinsip keadilan.
Pemahaman bermakna: Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah masalah kompleks yang memerlukan analisis mendalam dan solusi berbasis Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial.
Pertanyaan pemantik: "Mengapa masih banyak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di negara kita, padahal sudah ada aturan hukum yang jelas?"
| Praktik Pedagogis | Problem Based Learning (PBL) + praktik |
| Lintas Disiplin Ilmu | Sosiologi: Mempelajari dampak sosial dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap struktur masyarakat dan interaksi sosial. Ekonomi: Menganalisis faktor ekonomi yang menjadi penyebab atau akibat dari pelanggaran hak (misalnya kemiskinan) dan pengingkaran kewajiban (misalnya penggelapan pajak). Bahasa Indonesia: Melatih kemampuan peserta didik dalam menyusun argumen, menganalisis teks berita, dan membuat laporan atau rekomendasi kebijakan secara runtut dan efektif. |
| Kemitraan Pembelajaran | Orang tua dapat diajak berpartisipasi dengan mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang relevan di lingkungan sekitar rumah. |
| Lingkungan Pembelajaran | Kelas diatur agar kondusif untuk diskusi kelompok, dilengkapi dengan akses internet dan proyektor; peserta didik juga dapat mencari informasi dari perpustakaan sekolah. |
| Pemanfaatan Teknologi Digital | Pemanfaatan platform presentasi digital (misalnya Google Slides, Canva) untuk menyusun infografis rekomendasi kebijakan dan mengakses berita/video studi kasus secara daring. |
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning (PBL) |
| Tujuan Pertemuan 1 | Melalui studi kasus, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara dengan tepat. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit |
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning (PBL) |
| Tujuan Pertemuan 2 | Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara secara komprehensif. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit |
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning (PBL) |
| Tujuan Pertemuan 3 | Setelah mengamati contoh, peserta didik dapat merumuskan solusi preventif terhadap pelanggaran hak warga negara berdasarkan nilai Pancasila dengan kreatif. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit |
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
Tujuan: Peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban serta merumuskan solusinya.
Alat & bahan: Kertas, pulpen, laptop/tablet, akses internet
Langkah kerja:
- Amati dengan saksama gambar 1 tentang kasus pelanggaran hak warga negara.
- Diskusikan dalam kelompok, identifikasi bentuk pelanggaran hak yang terjadi dan faktor penyebabnya.
- Pilih satu kasus pengingkaran kewajiban dari artikel yang disediakan guru, lalu analisis faktor penyebabnya.
- Rumuskan minimal tiga solusi preventif berdasarkan nilai Pancasila untuk kasus yang dipilih.
- Susun rekomendasi kebijakan dalam bentuk infografis atau poster digital.
🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.
Asesmen awal (diagnostik):
- Apa yang Anda pahami tentang hak dan kewajiban warga negara?
- Dapatkah Anda memberikan contoh pelanggaran hak yang pernah Anda dengar atau lihat?
- Menurut Anda, mengapa seseorang bisa tidak melaksanakan kewajibannya?
- Apa peran Pancasila dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara?
Formatif (proses): Asesmen formatif dilakukan melalui observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan kelengkapan analisis pada LKPD.
Sumatif (akhir): Asesmen sumatif dilakukan melalui penilaian presentasi rekomendasi kebijakan dan hasil analisis kasus pada LKPD.
🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.
| No | Tujuan Pembelajaran | Materi | Alokasi | Dimensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara. | Bentuk-bentuk pelanggaran hak warga negara. | 2 JP | penalaran kritis |
| 2 | Menganalisis faktor penyebab pengingkaran kewajiban warga negara. | Faktor penyebab pengingkaran kewajiban. | 2 JP | kewargaan |
| 3 | Merumuskan solusi preventif dan rekomendasi kebijakan berdasarkan Pancasila. | Solusi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. | 2 JP | kolaborasi |
Hak dan kewajiban warga negara adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran terhadap hak atau pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu stabilitas sosial. Modul ini akan membimbing Anda menganalisis kasus-kasus tersebut dan merumuskan solusi konstruktif.
1. Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari negara, dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan warga negara terhadap negara. Keduanya saling terkait dan seimbang. Hak dan kewajiban ini bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi landasan hukum dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman yang kuat terhadap konsep ini menjadi fondasi untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran di kemudian hari.
2. Bentuk Pelanggaran Hak Warga Negara
Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara atau individu yang melanggar atau mengurangi hak-hak yang seharusnya diterima warga negara. Bentuk pelanggaran ini sangat beragam, mulai dari diskriminasi, kekerasan, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga pengabaian hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Contoh nyata termasuk penggusuran paksa, penangkapan sewenang-wenang, atau sulitnya akses ke layanan publik. Penting untuk mengidentifikasi setiap bentuk pelanggaran agar dapat mencari akar masalah dan solusi yang tepat sesuai konteks kasusnya.
3. Faktor Penyebab Pengingkaran Kewajiban
Pengingkaran kewajiban warga negara adalah tindakan tidak melaksanakan atau mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Faktor penyebabnya bisa berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran hukum, sikap egois, dan kurangnya rasa tanggung jawab. Sementara itu, faktor eksternal bisa berupa lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan sosial, atau pengaruh lingkungan yang buruk. Memahami faktor-faktor ini krusial dalam merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.
4. Dampak Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban memiliki dampak yang luas dan merugikan bagi individu maupun negara. Bagi individu, dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental, kerugian materi, hingga hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Bagi negara, dapat merusak citra bangsa, menghambat pembangunan, menciptakan ketidakstabilan sosial, dan mengikis semangat persatuan. Dampak ini menunjukkan urgensi untuk serius menangani permasalahan ini dan mencari solusi yang komprehensif, melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
5. Solusi Preventif Berbasis Pancasila
Merumuskan solusi preventif untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban harus selalu berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mendorong moralitas dan etika; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut perlakuan setara; Persatuan Indonesia mengedepankan kebersamaan; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan partisipasi publik; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir. Solusi dapat berupa peningkatan pendidikan karakter, penguatan lembaga penegak hukum, atau pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang partisipatif.
Rangkuman: Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah isu krusial yang perlu dipahami secara mendalam. Identifikasi bentuk, analisis faktor penyebab, serta perumusan solusi preventif berbasis Pancasila sangat penting. Dengan memahami konsep, dampak, dan upaya penanganannya, diharapkan warga negara dapat berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Hak Warga Negara | Kewenangan yang dimiliki warga negara untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu dari negara. |
| Kewajiban Warga Negara | Beban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. |
| Pelanggaran Hak | Tindakan yang melanggar atau mengurangi hak-hak yang seharusnya diterima warga negara. |
| Pengingkaran Kewajiban | Tindakan tidak melaksanakan atau mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang. |
| Solusi Preventif | Upaya pencegahan agar suatu masalah tidak terjadi atau tidak terulang kembali. |
🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.
Modul ajar ""menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas XI ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.
Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025
Peta Materi Pendidikan Pancasila Kelas XI Setahun
Urutan mengajarnya, bukan urutan pencarian. Yang sudah ada tinggal diunduh; yang belum, disusun atas nama Anda — sama-sama gratis.
Semester 1 / Ganjil2 dari 4 siap unduh
Hak dan Kewajiban Warga NegaraModul siap unduh · Word + PDF ber-kopDemokrasi PancasilaModul siap unduh · Word + PDF ber-kopSistem Hukum dan PeradilanBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisHubungan InternasionalBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisSemester 2 / Genap3 materi · siap dibuatkan
Demokrasi dan PemiluBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisHAM dan PenegakannyaBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisOtonomi DaerahBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisModul Pendidikan Pancasila lain yang sudah tersedia
Pancasila sebagai ideologi Negara IndonesiaPendidikan Pancasila Kelas XI SMADinamika pemberlakuan konstitusi di IndonesiaPendidikan Pancasila Kelas XI SMAmakna sila sila pancasilaPendidikan Pancasila Kelas XI SMAMemaknai PancasilaPendidikan Pancasila Kelas XI SMALihat semua Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas XI →Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah ini modul ajar Pendidikan Pancasila kelas 11 yang saya cari?
Kemungkinan besar ya. Kelas XI dan kelas 11 adalah kelas yang sama — yang satu ditulis angka Romawi seperti di dokumen resmi, yang satu angka biasa. Berkas ini perangkat ajar untuk materi "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska pada Pendidikan Pancasila SMA, Fase F, elemen Pancasila.
Modul "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska ini untuk semester 1 (ganjil) atau semester 2 (genap)?
Mengikuti program semester sekolah Anda. Pilih Semester 1 atau 2 saat mengunduh; pilihan itu tercetak di lembar identitas modul "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska untuk Pendidikan Pancasila kelas XI.
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila materi "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska ini gratis?
Ya. Modul "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska untuk kelas XI SMA dapat diunduh gratis dalam Word + PDF tanpa watermark, lengkap dengan kop sekolah dan nama Anda sebagai penyusun. Tiga modul gratis tersedia bertahap; modul berikutnya terbuka setiap 12 jam.
Bagaimana cara download modul ajar "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska ini dalam Word (.docx) dan PDF?
Ketuk tombol unduh, isi nama dan sekolah, lalu buka dengan email atau Google dan nomor WhatsApp aktif. Berkas Pendidikan Pancasila kelas XI ini turun sebagai Word (.docx) yang bisa diedit dan PDF siap cetak, tanpa iklan dan tanpa tautan Drive.
Berapa lama modul ini tersusun?
Sekitar satu menit. Cukup isi nama, jenjang, sekolah, mapel, dan materi — modul Pendidikan Pancasila kelas XI langsung tersusun atas nama Anda.
Bisakah modul "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska ini diedit?
Bisa. Hasil unduhan berupa dokumen Word yang bisa disunting penuh — tujuan, alokasi waktu, dan langkah kegiatan "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska dapat Anda sesuaikan dengan murid Pendidikan Pancasila kelas XI di sekolah Anda. Sudah ber-kop sekolah dan atas nama Anda, tersedia juga dalam PDF.
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila kelas XI ini sesuai kurikulum terbaru?
Ya. Modul "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska ini mengikuti Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, pada Fase F untuk kelas XI SMA. Profil Pelajar Pancasila (P5) kini dilanjutkan sebagai 8 Dimensi Profil Lulusan; dimensi yang dikembangkan materi "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska tercantum di lembar identitasnya.
Ini modul ajar, RPP, atau RPM deep learning?
Ketiganya berkas yang sama. Sampulnya memang bertanda Deep Learning · Pembelajaran Mendalam, dan sebagian guru menyebutnya RPM (Rencana Pembelajaran Mendalam). Modul ajar memuat RPP — keduanya bukan dua dokumen terpisah. Sejak Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses, istilah resmi untuk dokumen rencananya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan tiga komponen inti: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Modul ajar adalah ketiganya beserta lampirannya — LKPD, ATP, dan bahan ajar. Berkas "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska untuk Pendidikan Pancasila kelas XI di halaman ini memuat semuanya, jadi dapat disetorkan baik ketika sekolah meminta RPP maupun modul ajar.
Apakah ada soal, kisi-kisi, dan rubrik KKTP-nya?
Ada. Modul "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska ini memuat bank soalnya sendiri — 5 pilihan ganda dan 3 uraian beserta kunci jawaban, ditambah rubrik KKTP pada bagian asesmennya. Yang belum termasuk: paket soal satu semester penuh Pendidikan Pancasila kelas XI SMA berikut kisi-kisi dan kartu soalnya — Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS/PTS) dan Akhir Semester (ASAS/PAS). Penjelasannya ada di halaman Kisi-Kisi & ASAS.
Apakah Prota dan Promes (Program Semester) ikut di unduhan gratis?
Tidak. Unduhan gratis berisi modul ajar "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska beserta ATP, LKPD, asesmen, dan bank soalnya. Perangkat pembelajaran pelengkap Pendidikan Pancasila kelas XI berupa Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes/Prosem) ber-kop sekolah tersedia lewat Paket Modul.
Modul Pendidikan Pancasila ini cocok untuk SMA negeri, swasta, maupun MA?
Ya. Kop, logo, dan nama SMA Anda dipasang otomatis, negeri maupun swasta; sekolah berciri (Muhammadiyah, NU, Islam Terpadu) mendapat kop dan mapel khasnya sendiri saat mengisi borang. Untuk MA, pilih jenjang MA saat mengisi borang: materi "menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuska yang sama disusun dalam versi madrasah (Kurikulum Berbasis Cinta, kop Kemenag), dan halaman Pendidikan Pancasila MA ada di daftar jenjang lain di bawah.
tuntas.org — administrasi beres, kinerja tuntas. Semua modul disusun sebagai materi bantu belajar yang independen.