Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas XI
UUD NRI Tahun 1945

Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi UUD NRI Tahun 1945 serta menguraikan substansi hak dan kewajiban warga negara.

Alat & bahan: Kertas HVS, spidol warna, gunting, lem, smartphone/laptop dengan akses internet

Langkah kerja:

1. Isilah teka-teki silang berikut. Petunjuknya diambil dari istilah yang kamu pelajari pada materi ini.

2. Amati gambar di bawah ini yang menunjukkan struktur hukum di Indonesia, lalu diskusikan dengan kelompokmu.
3. Identifikasi kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional berdasarkan gambar dan sumber informasi lainnya.
4. Diskusikan fungsi-fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara.
5. Analisis studi kasus yang diberikan oleh guru terkait hak dan kewajiban warga negara.
6. Uraikan substansi pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang relevan dengan studi kasus tersebut.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Menurut kalian, apa itu konstitusi?
2. Mengapa sebuah negara memerlukan konstitusi?
3. Apa yang kalian ketahui tentang UUD NRI Tahun 1945?

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan presentasi, serta penilaian hasil kerja LKPD.

Sumatif (akhir): Penilaian esai dan pilihan ganda tentang kedudukan, fungsi, dan substansi UUD NRI Tahun 1945.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah landasan hukum tertinggi di Indonesia. Memahami UUD NRI Tahun 1945 sangat penting bagi setiap warga negara, terutama bagi generasi muda seperti Anda di SMK. Modul ini akan membimbing Anda untuk mendalami kedudukan, fungsi, serta substansi UUD NRI Tahun 1945, agar Anda dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertulis dan hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Ia menjadi sumber dari segala sumber hukum, yang berarti semua peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan ini menjamin adanya kepastian hukum dan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi rujukan utama dalam setiap proses pembentukan hukum dan kebijakan publik.

2. Fungsi UUD NRI Tahun 1945
Sebagai hukum dasar, UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa fungsi vital. Pertama, sebagai norma dasar yang mengikat pemerintah, lembaga negara, dan seluruh warga negara. Kedua, sebagai pengatur kekuasaan negara, membatasi wewenang setiap lembaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, sebagai alat kontrol, untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai atau bertentangan dengan UUD. Keempat, sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi. Kelima, sebagai pedoman dalam pembangunan nasional.

3. Substansi UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-pasal), dan Penjelasan (meskipun Penjelasan sudah dihapus pasca-amendemen). Substansinya mencakup berbagai aspek penting seperti bentuk negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), hak asasi manusia, wilayah negara, kewarganegaraan, pertahanan dan keamanan, pendidikan, perekonomian nasional, serta bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Setiap pasal dirancang untuk menciptakan tatanan kehidupan bernegara yang adil dan beradab, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Salah satu bagian terpenting dari UUD NRI Tahun 1945 adalah pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk bekerja dijamin oleh konstitusi. Bersamaan dengan hak, UUD NRI Tahun 1945 juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, seperti kewajiban membela negara, menaati hukum, membayar pajak, dan menghormati hak asasi orang lain. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab.

5. Peran Serta dalam Pelestarian UUD NRI 1945
Pelestarian UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh warga negara. Peran serta dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti mempelajari dan memahami isi UUD, menaati setiap ketentuan yang berlaku, menyebarluaskan nilai-nilai konstitusi, serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan amanat UUD. Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 akan tetap menjadi landasan kokoh bagi pembangunan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Rangkuman: UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia yang berfungsi sebagai norma dasar, pengatur kekuasaan, alat kontrol, dan penentu hak-kewajiban warga negara. Substansinya meliputi bentuk negara, kedaulatan, pembagian kekuasaan, HAM, hingga pendidikan. Memahami dan melestarikan UUD NRI Tahun 1945 adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang demokratis dan berkeadilan.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "UUD NRI Tahun 1945" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas XI ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025