Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas X
Hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Menggunakan Buku Pelayaran PPKn Oleh Abdul Waild

Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis hubungan Pancasila dengan UUD 1945.

Alat & bahan: Buku Pelayaran PPKn Oleh Abdul Waild, gawai/komputer, kertas, alat tulis

Langkah kerja:

1. Amati 1 tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Bersama kelompokmu, diskusikan kedudukan Pancasila dan UUD 1945 dalam hierarki tersebut.
3. Identifikasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap pasal UUD 1945 yang relevan (minimal 3 pasal).
4. Lengkapilah Tabel 1 dengan hasil identifikasi kelompokmu.

5. Buatlah kesimpulan mengenai hubungan Pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk peta konsep.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang kamu ketahui tentang Pancasila?
2. Apa fungsi utama UUD 1945 bagi negara kita?
3. Menurutmu, apakah Pancasila dan UUD 1945 saling berkaitan?
4. Sebutkan salah satu sila Pancasila yang kamu ingat!

Formatif (proses): Observasi diskusi kelompok, penilaian peta konsep, dan presentasi kelompok mengenai hubungan Pancasila dan UUD 1945.

Sumatif (akhir): Tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang hubungan Pancasila dan UUD 1945.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Pancasila dan UUD 1945 adalah dua pilar fundamental yang menopang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting dan saling berkaitan erat, membentuk satu kesatuan sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan. Memahami hubungan keduanya adalah kunci untuk mengerti arah dan tujuan bangsa.

1. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, yang membimbing seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial adalah esensi yang harus diimplementasikan.

2. Kedudukan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi di Indonesia. UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara, mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan. Sebagai konstitusi, UUD 1945 menjamin kepastian hukum dan menjadi acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Semua lembaga negara dan warga negara wajib tunduk pada ketentuan yang ada dalam UUD 1945.

3. Hubungan Hierarkis Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945 memiliki hubungan yang hierarkis dan organis. Pancasila adalah norma dasar (Grundnorm) yang menjadi landasan filosofis dan ideologis bagi UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit memuat nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan penjabaran normatif dari Pancasila. Setiap pasal dalam UUD 1945 harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Hubungan ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah jiwa dan roh dari UUD 1945.

4. Pancasila sebagai Sumber Hukum UUD 1945
Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memberikan landasan filosofis bagi pembentukan UUD 1945. Artinya, materi muatan UUD 1945 harus mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam pasal-pasal HAM di UUD 1945, atau sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan. UUD 1945 adalah wujud konkretisasi Pancasila dalam bentuk hukum positif.

5. Contoh Implementasi Nilai Pancasila dalam UUD 1945
Banyak pasal dalam UUD 1945 yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa terwujud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) tentang kebebasan beragama. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sila Persatuan Indonesia terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan 'Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik'. Sila Kerakyatan terwujud dalam sistem demokrasi, dan sila Keadilan Sosial dalam pasal-pasal tentang kesejahteraan sosial.

6. Pentingnya Memahami Hubungan Keduanya
Memahami hubungan Pancasila dan UUD 1945 sangat krusial bagi setiap warga negara. Pemahaman ini akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Selain itu, pemahaman ini juga membantu dalam menafsirkan dan menerapkan UUD 1945 secara benar, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Rangkuman: Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara memiliki hubungan hierarkis dan organis yang tak terpisahkan. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan landasan filosofis UUD 1945. Setiap pasal dalam UUD 1945 merupakan penjabaran normatif dari nilai-nilai Pancasila. Memahami hubungan ini esensial untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Hubungan Pancasila dengan UUD 1945. Menggunakan Buku Pelayaran PPKn Oleh Abdul Waild" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas X ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025