Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas XI
A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia
Sudah jadi 12 lembar, tinggal tulis nama Anda ✍️
🎁 100% GRATIS · unduh Word + PDF tanpa bayar
Gratis 3 modul, tanpa bayar apa pun.
TERBARUTP 2026/2027Rumus 8-3-3-4Pembelajaran Mendalam
- 8Dimensi Profil Lulusan: keimanan & ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi
- 3Prinsip Pembelajaran: berkesadaran, bermakna, menggembirakan
- 3Pengalaman Belajar: memahami, mengaplikasi, merefleksi
- 4Kerangka Pembelajaran: praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan, pemanfaatan digital
📜 Dasar: Permendikdasmen 13/2025 · Standar Proses 1/2026 · CP 046/H/KR/2025 jo. 020/2026
“Sangat baik, memudahkan guru menyusun dan melaksanakan pembelajaran.”
Isi modul ini
Di bawah ini 12 lembar A4 pertama, persis seperti yang terunduh. Nama & tema yang Anda pilih di atas sudah terpasang.


| Penyusun | nama Anda |
| Satuan Pendidikan | sekolah Anda |
| Mata Pelajaran | Pendidikan Pancasila |
| Fase / Kelas | F / XI |
| Materi Pokok | A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia |
| Alokasi Waktu | 3 Pertemuan (6 JP: 2 JP × 45 menit = 90 menit per pertemuan) |
| Tahun Pelajaran | 2026/2027 |
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning + praktik |
| Bentuk Dokumen | Modul Ajar — memuat RPP |
✍️ Dua baris kuning di atas terisi otomatis saat Anda mengunduh — beserta kop, logo, dan nama sekolah di kepala tiap lembar.
Kompetensi awal: Peserta didik memahami konsep dasar konstitusi dan pentingnya aturan hukum dalam suatu negara.
Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan: Kewargaan, Penalaran Kritis, Kolaborasi.
Capaian Pembelajaran (CP):
| Acuan | Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 |
| Elemen / Domain | Undang-Undang Dasar |
| Rumusan CP Fase | Peserta didik mampu menganalisis secara kritis dinamika konstitusi Indonesia dan mengaitkannya dengan perkembangan ketatanegaraan serta tantangan kontemporer. |
Identifikasi materi — 4 dimensi pengetahuan:
| Faktual | Indonesia telah mengalami beberapa perubahan konstitusi sejak kemerdekaan, seperti UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945. |
| Konseptual | Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia adalah pembagian tahapan masa berlaku konstitusi yang pernah digunakan, mencerminkan perjalanan sejarah dan politik bangsa. |
| Prosedural | Peserta didik akan menganalisis dokumen-dokumen konstitusi dan peristiwa sejarah terkait untuk mengidentifikasi ciri dan latar belakang perubahan konstitusi. |
| Metakognitif | Peserta didik akan menyadari bagaimana pemahaman sejarah konstitusi membantu mereka memahami kompleksitas sistem hukum dan politik Indonesia saat ini. |
Tujuan Pembelajaran:
- Melalui studi kasus perubahan konstitusi, peserta didik dapat mengidentifikasi latar belakang dan ciri-ciri setiap periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia dengan tepat.
- Dengan menganalisis dokumen sejarah, peserta didik dapat membandingkan isi pokok dan karakteristik UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 secara runtut.
- Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan konstitusi dari satu periode ke periode lainnya dengan argumentasi yang logis.
- Dengan menyajikan hasil analisis, peserta didik dapat mengevaluasi implikasi perubahan konstitusi terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia secara kritis.
- Melalui penulisan refleksi, peserta didik dapat menyimpulkan makna penting menjaga dan melaksanakan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh kesadaran.
Pemahaman bermakna: Memahami periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia penting untuk menelusuri jejak sejarah ketatanegaraan dan dinamika politik bangsa, serta relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.
Pertanyaan pemantik: "Mengapa Undang-Undang Dasar di Indonesia mengalami perubahan berkali-kali, dan apa dampaknya bagi kehidupan kita sebagai warga negara?"
| Praktik Pedagogis | Problem Based Learning + praktik |
| Lintas Disiplin Ilmu | Sejarah: Memahami konteks historis dan peristiwa penting yang melatarbelakangi setiap perubahan konstitusi. Sosiologi: Menganalisis dampak perubahan konstitusi terhadap struktur sosial dan dinamika masyarakat. Bahasa Indonesia: Menganalisis dan menyimpulkan informasi dari teks konstitusi dan dokumen sejarah. |
| Kemitraan Pembelajaran | Orang tua dapat diajak berdiskusi tentang sejarah keluarga terkait peristiwa perubahan konstitusi atau dinamika politik masa lalu. |
| Lingkungan Pembelajaran | Lingkungan kelas diatur agar nyaman untuk diskusi kelompok, dengan akses ke perpustakaan sekolah atau sumber digital untuk mencari data konstitusi. |
| Pemanfaatan Teknologi Digital | Pemanfaatan platform presentasi digital seperti Google Slides atau Canva untuk menyajikan hasil analisis, serta penggunaan mesin pencari untuk riset dokumen konstitusi. |
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning |
| Tujuan Pertemuan 1 | Melalui studi kasus perubahan konstitusi, peserta didik dapat mengidentifikasi latar belakang dan ciri-ciri setiap periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia dengan tepat. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit |
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning |
| Tujuan Pertemuan 2 | Dengan menganalisis dokumen sejarah, peserta didik dapat membandingkan isi pokok dan karakteristik UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 secara runtut. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit |
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
| Model Pembelajaran | Problem Based Learning |
| Tujuan Pertemuan 3 | Dengan menyajikan hasil analisis, peserta didik dapat mengevaluasi implikasi perubahan konstitusi terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia secara kritis. |
| Tahapan | Alokasi | Kegiatan Pembelajaran |
|---|---|---|
| Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful) | 15 menit |
|
| Inti — MemahamiBermakna (Meaningful) | 20 menit |
|
| Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful) | 25 menit |
|
| Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful) | 15 menit |
|
| Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful) | 15 menit |
|
Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.
Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi latar belakang, ciri, dan membandingkan isi pokok setiap periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia.
Alat & bahan: Lembar kerja, alat tulis, dokumen ringkas konstitusi (UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950), akses internet (opsional)
Langkah kerja:
- Amati gambar garis waktu periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia yang disajikan guru.
Gambar 1. Garis waktu - Bersama kelompokmu, bacalah materi ajar dan ringkasan dokumen konstitusi yang diberikan.
- Identifikasi latar belakang, ciri-ciri utama, dan isi pokok dari UUD 1945 (pra-amandemen), Konstitusi RIS, dan UUDS 1950.
- Lengkapilah tabel perbandingan di bawah ini dengan informasi yang telah kalian identifikasi.
- Diskusikan implikasi dari setiap perubahan konstitusi terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.
Asesmen awal (diagnostik):
- Apa yang kamu ketahui tentang konstitusi?
- Mengapa sebuah negara membutuhkan konstitusi?
- Sebutkan minimal satu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!
- Apa fungsi utama dari sebuah Undang-Undang Dasar?
Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan kelengkapan pengisian LKPD.
Sumatif (akhir): Tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai tentang periodisasi UUD, ciri-ciri, perbandingan, dan implikasinya.
🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.
| No | Tujuan Pembelajaran | Materi | Alokasi | Dimensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mengidentifikasi latar belakang dan ciri-ciri setiap periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia. | Periodisasi UUD 1945 (pra-amandemen), Konstitusi RIS, UUDS 1950. | 2 JP | Penalaran Kritis |
| 2 | Membandingkan isi pokok dan karakteristik UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. | Isi pokok dan karakteristik konstitusi. | 2 JP | Penalaran Kritis |
| 3 | Menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan konstitusi dan mengevaluasi implikasinya. | Faktor penyebab dan implikasi perubahan konstitusi. | 2 JP | Kewargaan, Kolaborasi |
Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara. Di Indonesia, perjalanan konstitusi telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan perubahan politik dan kebutuhan bangsa. Memahami periodisasi UUD adalah kunci untuk menelusuri jejak sejarah ketatanegaraan Indonesia dan memahami fondasi hukum yang membentuk negara kita.
1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
UUD 1945 disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan, menjadi konstitusi pertama Republik Indonesia. Periode ini ditandai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun singkat, UUD 1945 menjadi simbol kedaulatan dan cita-cita bangsa. Sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial, namun dalam praktiknya sering disebut sebagai 'kabinet parlementer semu' karena adanya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang memiliki fungsi legislatif.
2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) berlaku setelah Konferensi Meja Bundar. Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat. Konstitusi ini mencerminkan kompromi politik dengan Belanda, di mana kedaulatan negara terbagi antara negara-negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun, Konstitusi RIS hanya berlaku kurang dari setahun karena tuntutan rakyat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan.
3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Setelah pembubaran RIS, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Konstitusi ini juga menganut sistem pemerintahan parlementer. Periode ini dikenal sebagai masa Demokrasi Parlementer, di mana kabinet sering berganti dan stabilitas politik menjadi tantangan. UUDS 1950 bersifat sementara karena diharapkan akan digantikan oleh konstitusi baru yang disusun oleh Konstituante, namun proses tersebut gagal.
4. Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959 – Sekarang)
Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945. Dekrit ini menandai berakhirnya Demokrasi Parlementer dan dimulainya Demokrasi Terpimpin. Sejak saat itu, UUD 1945 menjadi konstitusi yang berlaku hingga kini, meskipun telah mengalami empat kali amendemen pada tahun 1999-2002 pasca Reformasi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan reformasi ketatanegaraan.
Rangkuman: Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia mencakup UUD 1945 (pra-amandemen), Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945 dengan amendemen. Setiap konstitusi memiliki latar belakang, ciri, dan sistem pemerintahan yang berbeda, mencerminkan dinamika sejarah dan politik bangsa. Memahami perjalanan konstitusi ini krusial untuk menghargai fondasi hukum negara dan peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Konstitusi | Hukum dasar tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. |
| Periodisasi | Pembagian waktu berdasarkan ciri-ciri atau peristiwa tertentu. |
| Presidensial | Sistem pemerintahan di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. |
| Parlementer | Sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. |
| Amandemen | Perubahan atau penambahan pada suatu undang-undang atau konstitusi. |
🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.
Modul ajar "A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas XI ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.
Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025
Bukan A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia yang Anda cari?Pilih dari peta materi setahun di bawah ini 👇
Materi Anda tidak ada di daftar?Tulis judulnya sendiri — tetap gratis, ±1 menitPeta Materi Pendidikan Pancasila Kelas XI Setahun
Urutan mengajarnya, bukan urutan pencarian. Yang sudah ada tinggal diunduh; yang belum, disusun atas nama Anda — sama-sama gratis.
Semester 1 / Ganjil2 dari 4 siap unduh
Hak dan Kewajiban Warga NegaraModul siap unduh · Word + PDF ber-kopDemokrasi PancasilaModul siap unduh · Word + PDF ber-kopSistem Hukum dan PeradilanBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisHubungan InternasionalBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisSemester 2 / Genap3 materi · siap dibuatkan
Demokrasi dan PemiluBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisHAM dan PenegakannyaBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisOtonomi DaerahBelum tersedia — susun atas nama Anda, gratisModul Pendidikan Pancasila lain yang sudah tersedia
Dinamika pemberlakuan konstitusi di IndonesiaPendidikan Pancasila Kelas XI SMAPancasila sebagai ideologi Negara IndonesiaPendidikan Pancasila Kelas XI SMA"menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuskaPendidikan Pancasila Kelas XI SMAmakna sila sila pancasilaPendidikan Pancasila Kelas XI SMALihat semua Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas XI →Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah ini modul ajar Pendidikan Pancasila kelas 11 yang saya cari?
Kemungkinan besar ya. Kelas XI dan kelas 11 adalah kelas yang sama — yang satu ditulis angka Romawi seperti di dokumen resmi, yang satu angka biasa. Berkas ini perangkat ajar untuk materi A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia pada Pendidikan Pancasila SMA, Fase F, elemen Undang-Undang Dasar.
Modul A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia ini untuk semester 1 (ganjil) atau semester 2 (genap)?
Mengikuti program semester sekolah Anda. Pilih Semester 1 atau 2 saat mengunduh; pilihan itu tercetak di lembar identitas modul A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia untuk Pendidikan Pancasila kelas XI.
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila materi A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia ini gratis?
Ya. Modul A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia untuk kelas XI SMA dapat diunduh gratis dalam Word + PDF tanpa watermark, lengkap dengan kop sekolah dan nama Anda sebagai penyusun. Tiga modul gratis tersedia bertahap; modul berikutnya terbuka setiap 12 jam.
Bagaimana cara download modul ajar A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia ini dalam Word (.docx) dan PDF?
Ketuk tombol unduh, isi nama dan sekolah, lalu buka dengan email atau Google dan nomor WhatsApp aktif. Berkas Pendidikan Pancasila kelas XI ini turun sebagai Word (.docx) yang bisa diedit dan PDF siap cetak, tanpa iklan dan tanpa tautan Drive.
Berapa lama modul ini tersusun?
Sekitar satu menit. Cukup isi nama, jenjang, sekolah, mapel, dan materi — modul Pendidikan Pancasila kelas XI langsung tersusun atas nama Anda.
Bisakah modul A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia ini diedit?
Bisa. Hasil unduhan berupa dokumen Word yang bisa disunting penuh — tujuan, alokasi waktu, dan langkah kegiatan A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia dapat Anda sesuaikan dengan murid Pendidikan Pancasila kelas XI di sekolah Anda. Sudah ber-kop sekolah dan atas nama Anda, tersedia juga dalam PDF.
Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila kelas XI ini sesuai kurikulum terbaru?
Ya. Modul A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia ini mengikuti Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025, pada Fase F untuk kelas XI SMA. Profil Pelajar Pancasila (P5) kini dilanjutkan sebagai 8 Dimensi Profil Lulusan; dimensi yang dikembangkan materi A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia tercantum di lembar identitasnya.
Ini modul ajar, RPP, atau RPM deep learning?
Ketiganya berkas yang sama. Sampulnya memang bertanda Deep Learning · Pembelajaran Mendalam, dan sebagian guru menyebutnya RPM (Rencana Pembelajaran Mendalam). Modul ajar memuat RPP — keduanya bukan dua dokumen terpisah. Sejak Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses, istilah resmi untuk dokumen rencananya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan tiga komponen inti: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Modul ajar adalah ketiganya beserta lampirannya — LKPD, ATP, dan bahan ajar. Berkas A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia untuk Pendidikan Pancasila kelas XI di halaman ini memuat semuanya, jadi dapat disetorkan baik ketika sekolah meminta RPP maupun modul ajar.
Apakah ada soal, kisi-kisi, dan rubrik KKTP-nya?
Ada. Modul A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia ini memuat bank soalnya sendiri — 5 pilihan ganda dan 3 uraian beserta kunci jawaban, ditambah rubrik KKTP pada bagian asesmennya. Yang belum termasuk: paket soal satu semester penuh Pendidikan Pancasila kelas XI SMA berikut kisi-kisi dan kartu soalnya — Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS/PTS) dan Akhir Semester (ASAS/PAS). Penjelasannya ada di halaman Kisi-Kisi & ASAS.
Apakah Prota dan Promes (Program Semester) ikut di unduhan gratis?
Tidak. Unduhan gratis berisi modul ajar A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia beserta ATP, LKPD, asesmen, dan bank soalnya. Perangkat pembelajaran pelengkap Pendidikan Pancasila kelas XI berupa Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes/Prosem) ber-kop sekolah tersedia lewat Paket Modul.
Modul Pendidikan Pancasila ini cocok untuk SMA negeri, swasta, maupun MA?
Ya. Kop, logo, dan nama SMA Anda dipasang otomatis, negeri maupun swasta; sekolah berciri (Muhammadiyah, NU, Islam Terpadu) mendapat kop dan mapel khasnya sendiri saat mengisi borang. Untuk MA, pilih jenjang MA saat mengisi borang: materi A. Periodisasi Undang-Undang Dasar di Indonesia yang sama disusun dalam versi madrasah (Kurikulum Berbasis Cinta, kop Kemenag), dan halaman Pendidikan Pancasila MA ada di daftar jenjang lain di bawah.
tuntas.org — administrasi beres, kinerja tuntas. Semua modul disusun sebagai materi bantu belajar yang independen.