Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas XI
Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia

Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia.

Alat & bahan: Buku teks Pendidikan Pancasila, bahan ajar digital, alat tulis, kertas flipchart, spidol

Langkah kerja:

1. Perhatikan waktu, lalu diskusikan dengan kelompok periode-periode penting pemberlakuan UUD di Indonesia.
2. Identifikasi karakteristik utama setiap periodisasi UUD (1945 awal, RIS, UUDS 1950, 1945 Orde Lama, 1945 Orde Baru, Amendemen 1945).
3. Bandingkan isi dan semangat konstitusi pada setiap periodisasi, catat perbedaan dan persamaan pada tabel yang disediakan.
4. Analisislah faktor-faktor penyebab perubahan dan dinamika pemberlakuan UUD di setiap periode.
5. Evaluasi dampak positif dan negatif dari setiap periodisasi UUD terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Asesmen awal (diagnostik):

1. Apa yang Anda ketahui tentang Undang-Undang Dasar?
2. Menurut Anda, mengapa suatu negara memerlukan konstitusi?
3. Sebutkan salah satu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!
4. Apa perbedaan antara UUD dengan undang-undang biasa?

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan kualitas argumen yang disampaikan selama presentasi.

Sumatif (akhir): Tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan analisis periodisasi UUD.

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam menentukan dan menerapkan konstitusinya. Dinamika ini mencerminkan pasang surut sejarah politik dan kebangsaan, yang penting untuk dipahami agar kita dapat menghargai perjuangan dan nilai-nilai konstitusional.

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
Setelah proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Konstitusi ini bersifat sementara dan revolusioner, dengan tujuan utama mempertahankan kemerdekaan. Sistem pemerintahan yang dianut adalah presidensial. Namun, karena situasi perang, terjadi perubahan menjadi sistem parlementer melalui Maklumat Wakil Presiden No. X pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Periode ini ditandai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan konsolidasi negara.

2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Sebagai konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, Indonesia berubah menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi RIS disahkan pada 27 Desember 1949. Bentuk negara adalah serikat dengan 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, sementara bentuk pemerintahan parlementer. Konstitusi ini bersifat federalistik dan tidak bertahan lama karena adanya tuntutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai daerah.

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Dengan bubarnya RIS, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Konstitusi ini menetapkan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan parlementer. Periode ini dikenal sebagai era Demokrasi Liberal, di mana sering terjadi pergantian kabinet karena tidak stabilnya pemerintahan. UUD ini juga bersifat sementara, menunggu konstitusi baru yang akan dirumuskan oleh Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955. Namun, Dewan Konstituante gagal merumuskan konstitusi baru.

4. UUD 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999) - Orde Lama & Orde Baru
Karena kegagalan Dewan Konstituante, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali berlakunya UUD 1945 dan pembubaran Dewan Konstituante. Pada masa Orde Lama, UUD 1945 diterapkan dengan interpretasi yang cenderung sentralistik. Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, UUD 1945 kembali diberlakukan secara murni dan konsekuen, namun dalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan yang mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan otoritarianisme.

5. UUD 1945 dengan Amendemen (19 Oktober 1999 – Sekarang)
Setelah reformasi 1998, muncul tuntutan untuk mengamandemen UUD 1945 guna membatasi kekuasaan presiden, memperkuat lembaga legislatif dan yudikatif, serta menjamin hak asasi manusia. Amendemen dilakukan sebanyak empat kali dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan ini membawa dampak besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pembatasan masa jabatan presiden, pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, dan penguatan sistem check and balances. UUD 1945 hasil amendemen menjadi konstitusi yang berlaku saat ini.

Rangkuman: Periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam mencari bentuk konstitusi yang ideal. Dari UUD 1945 yang revolusioner, Konstitusi RIS yang federalistik, UUDS 1950 yang liberal, hingga kembali ke UUD 1945 dengan berbagai interpretasi dan akhirnya amendemen. Setiap periode memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, membentuk sistem ketatanegaraan Indonesia yang kita kenal saat ini.

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Modul ajar "Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas XI ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Merdeka · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rujukan: Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Pembelajaran Mendalam) · Permendikdasmen No. 1 Tahun 2026 (Standar Proses) · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025