tuntas.orgUnduh Gratis →
MTsKelas VIIIFase D📘 Bab 3.3Semester 1

Modul Ajar & RPP Pendidikan Pancasila Kelas VIII
Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Sudah jadi 11 lembar, tinggal tulis nama Anda ✍️

🎁 100% GRATIS · unduh Word + PDF tanpa bayar

Gratis 3 modul, tanpa bayar apa pun.

TERBARUTP 2026/2027Rumus 8-3-3-4Pembelajaran Mendalam
  • 8Dimensi Profil Lulusan: keimanan & ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi
  • 3Prinsip Pembelajaran: berkesadaran, bermakna, menggembirakan
  • 3Pengalaman Belajar: memahami, mengaplikasi, merefleksi
  • 4Kerangka Pembelajaran: praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan, pemanfaatan digital
  • 💚Panca Cinta: cinta Allah & Rasul-Nya, ilmu, lingkungan, diri & sesama, tanah air

📜 Dasar: KMA 1503/2025 (Kurikulum Berbasis Cinta) · Kepdirjen Pendis 6077/2025

💚 + Panca Cinta · Kurikulum Berbasis Cinta (KMA 1503/2025)
Nama & kop sekolah Anda tercetak otomatis
✨ Coba sendiri — sampulnya langsung berubah GRATIS
2Pilih tema sampul
“Sangat baik, memudahkan guru menyusun dan melaksanakan pembelajaran.”
Oslan Gino Abdul, S.Pd · guru SD

Tanpa iklanTanpa grup WhatsAppTanpa tautan Drive

Isi modul ini

💡 Tentang materinya: Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. UUD 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi semua peraturan di bawahnya, seperti UU/Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Memahami hierarki ini membantu kita sebagai warga negara untuk mengetahui hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi negara.

Di bawah ini 11 lembar A4 pertama, persis seperti yang terunduh. Nama & tema yang Anda pilih di atas sudah terpasang.

KURIKULUM BERBASIS CINTA
✦ DEEP LEARNING · PEMBELAJARAN MENDALAM ✦
MODUL AJAR
Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Pendidikan Pancasila · Kelas VIII · Fase D
DISUSUN OLEHnama Andasekolah AndaTahun Pelajaran 2026/2027
PEMERINTAH / YAYASAN PENYELENGGARANama sekolah AndaModul Ajar Pendidikan Pancasila · Tahun Pelajaran 2026/2027
MODUL AJAR
Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Pendidikan Pancasila · Fase D · Kelas VIII · Kurikulum Berbasis Cinta · Pembelajaran Mendalam
A.  IDENTITAS MODULCP: Kepka BSKAP 046/H/KR/2025
Penyusunnama Anda
Satuan Pendidikansekolah Anda
Mata PelajaranPendidikan Pancasila
Fase / KelasD / VIII
Materi PokokJenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Waktu2 Pertemuan (4 JP: 2 JP × 40 menit = 80 menit per pertemuan)
Tahun Pelajaran2026/2027
PendekatanPembelajaran Mendalam
Model PembelajaranProblem Based Learning + praktik
Bentuk DokumenModul Ajar — memuat RPP

✍️ Dua baris kuning di atas terisi otomatis saat Anda mengunduh — beserta kop, logo, dan nama sekolah di kepala tiap lembar.

B.  KOMPONEN INTI8 Dimensi Profil Lulusan

Identifikasi Peserta Didik:

Kesiapan belajar (kompetensi awal)Peserta didik telah memahami pentingnya peraturan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan.

Dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan:

  1. Keimanan dan ketakwaan — beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia
  2. Kewargaan — cinta tanah air, taat aturan, serta peduli pada sesama dan lingkungan
  3. Penalaran kritis — mengolah informasi, menganalisis, dan menarik simpulan secara logis

🔒 Elemen tiap dimensi beserta wujudnya pada materi ini tersedia di Paket Lengkap.

Capaian Pembelajaran (CP):

AcuanKepka BSKAP No. 046/H/KR/2025
Elemen / DomainPancasila
Rumusan CP FasePeserta didik mampu menguraikan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Identifikasi materi — 4 dimensi pengetahuan:

FaktualIndonesia memiliki berbagai jenis peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah.
KonseptualTata urutan peraturan perundang-undangan adalah hierarki yang menunjukkan kedudukan dan kekuatan hukum suatu peraturan terhadap peraturan lainnya.
ProseduralPeserta didik akan belajar mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis jenis serta tata urutan peraturan perundang-undangan.
MetakognitifPeserta didik akan menyadari pentingnya memahami struktur hukum negara untuk menjadi warga negara yang patuh dan kritis.

Materi Insersi KBC — Integrasi Panca Cinta:

1. Cinta Allah dan Rasul-NyaMenyadari bahwa peraturan perundang-undangan adalah wujud ketetapan Allah SWT untuk menciptakan keadilan dan ketertiban di bumi.
2. Cinta IlmuBersemangat menggali informasi dan memahami setiap jenis serta tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai bekal menjadi warga negara yang cerdas.
3. Cinta LingkunganMendorong terciptanya peraturan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan alam sekitar.
4. Cinta Diri dan SesamaMempelajari hukum untuk menghargai hak-hak setiap individu dan kelompok, serta menegakkan keadilan bagi sesama manusia tanpa pandang bulu.
5. Cinta Tanah AirMenunjukkan rasa bangga dan setia terhadap negara dengan memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan Pembelajaran:

  1. Melalui pengamatan kasus sederhana, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan nasional dengan tepat.
  2. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengurutkan peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki yang berlaku di Indonesia secara runtut.
  3. Setelah menganalisis studi kasus, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antarjenis peraturan perundang-undangan sesuai tata urutan yang berlaku.
  4. Melalui simulasi penyelesaian masalah, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis masalah hukum sederhana dengan logis.
  5. Dengan presentasi hasil analisis, peserta didik dapat mengomunikasikan pentingnya kepatuhan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara percaya diri.
Halaman 2 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org
PEMERINTAH / YAYASAN PENYELENGGARANama sekolah AndaModul Ajar Pendidikan Pancasila · Tahun Pelajaran 2026/2027
B.  KOMPONEN INTI (lanjutan)

Pemahaman bermakna: Memahami jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan membantu peserta didik menjadi warga negara yang sadar hukum, mampu membedakan kekuatan hukum antarperaturan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertanyaan pemantik: "Mengapa ada begitu banyak jenis peraturan di negara kita, dan mana yang paling kuat di antara semuanya?"

C.  DESAIN PEMBELAJARANPermendikdasmen 13/20254 Kerangka Pembelajaran Mendalam
Praktik PedagogisProblem Based Learning + praktik
Lintas Disiplin IlmuIlmu Pengetahuan Sosial (IPS): Memahami struktur pemerintahan dan peran lembaga negara dalam pembentukan peraturan.
Bahasa Indonesia: Menganalisis teks peraturan perundang-undangan dan menyusun argumen yang logis dalam diskusi.
Kemitraan PembelajaranOrang tua dapat diajak berdiskusi tentang peraturan di lingkungan keluarga atau RT/RW yang relevan dengan materi ini.
Lingkungan PembelajaranRuang kelas yang dilengkapi dengan poster atau infografis tentang struktur pemerintahan dapat mendukung pemahaman materi ini.
Pemanfaatan Teknologi DigitalPemanfaatan situs web resmi lembaga negara (misalnya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) untuk mencari contoh peraturan perundang-undangan.
Halaman 3 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org
PEMERINTAH / YAYASAN PENYELENGGARANama sekolah AndaModul Ajar Pendidikan Pancasila · Tahun Pelajaran 2026/2027
D.1  KEGIATAN PEMBELAJARAN — PERTEMUAN 1Rumus 8-3-3-4 · 3 Pengalaman Belajartotal 80 menit · awal 15 · inti 50 · penutup 15
Model PembelajaranProblem Based Learning
Tujuan Pertemuan 1Melalui pengamatan kasus sederhana, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan nasional dengan tepat.
TahapanAlokasiKegiatan Pembelajaran
Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful)15 menit
  1. Guru mengucapkan salam, memimpin doa bersama, dan memeriksa kehadiran peserta didik.
  2. Apersepsi: Guru bertanya, "Apakah kalian pernah mendengar tentang 'undang-undang' atau 'peraturan daerah'? Apa bedanya menurut kalian?" kemudian mengaitkan jawaban dengan pentingnya aturan di lingkungan sekitar.
  3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini yaitu mengidentifikasi jenis peraturan perundang-undangan dan pertanyaan pemantik "Bagaimana cara kita mengetahui peraturan mana yang harus diprioritaskan jika ada dua peraturan yang berbeda?" agar peserta didik sadar arah belajarnya.
Inti — MemahamiBermakna (Meaningful)15 menit
  1. Orientasi pada masalah: Guru menayangkan sebuah infografis atau kasus sederhana (misalnya, 'Kasus Peraturan Desa vs Peraturan Kabupaten') yang menunjukkan adanya konflik antarperaturan, lalu meminta peserta didik mengamati dan merumuskan pertanyaan.
  2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar: Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil dan membagikan LKPD yang berisi studi kasus serta panduan diskusi.
  3. Guru menjelaskan tugas kelompok untuk mengidentifikasi jenis-jenis peraturan yang terlibat dalam studi kasus tersebut.
Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful)25 menit
  1. Membimbing penyelidikan: Peserta didik dalam kelompok mencari informasi dari bahan ajar dan sumber lain (misalnya, buku teks, internet) untuk mengidentifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
  2. Peserta didik mencatat temuan mereka tentang definisi dan karakteristik setiap jenis peraturan pada lembar kerja kelompok.
  3. Peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi jenis peraturan yang relevan dengan studi kasus yang diberikan.
Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful)10 menit
  1. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya: Setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi jenis peraturan dan keterkaitannya dengan studi kasus di depan kelas.
  2. Kelompok lain memberikan umpan balik dan pertanyaan terkait presentasi.
  3. Guru memberikan penguatan terhadap identifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan memberikan contoh nyata lain dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful)15 menit
  1. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang telah dipelajari.
  2. Refleksi & apresiasi: Guru meminta peserta didik untuk menuliskan satu hal baru yang mereka pelajari dan satu pertanyaan yang masih ingin diketahui, kemudian memberikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta didik.
  3. Tindak lanjut: Guru mengarahkan peserta didik untuk membaca materi tentang tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai persiapan pertemuan berikutnya dan menutup pelajaran dengan doa.

Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.

Halaman 4 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org
PEMERINTAH / YAYASAN PENYELENGGARANama sekolah AndaModul Ajar Pendidikan Pancasila · Tahun Pelajaran 2026/2027
D.2  KEGIATAN PEMBELAJARAN — PERTEMUAN 2Rumus 8-3-3-4 · 3 Pengalaman Belajartotal 80 menit · awal 15 · inti 50 · penutup 15
Model PembelajaranProblem Based Learning
Tujuan Pertemuan 2Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengurutkan peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki yang berlaku di Indonesia secara runtut.
TahapanAlokasiKegiatan Pembelajaran
Kegiatan AwalBerkesadaran (Mindful)15 menit
  1. Guru mengucapkan salam, memimpin doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik.
  2. Apersepsi: Guru mengulang kembali pertanyaan dari pertemuan sebelumnya, "Bagaimana cara kita mengetahui peraturan mana yang harus diprioritaskan jika ada dua peraturan yang berbeda?" dan mengaitkan dengan materi tata urutan peraturan perundang-undangan.
  3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini yaitu mengurutkan peraturan perundang-undangan dan pertanyaan pemantik "Mengapa peraturan yang lebih tinggi bisa membatalkan peraturan yang lebih rendah?" agar peserta didik memahami fokus belajarnya.
Inti — MemahamiBermakna (Meaningful)15 menit
  1. Orientasi pada masalah: Guru menayangkan sebuah gambar atau skema tata urutan peraturan perundang-undangan yang belum lengkap atau acak, lalu meminta peserta didik untuk mengamati dan mencoba menyusunnya.
  2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar: Guru kembali membagi peserta didik ke dalam kelompok yang sama atau kelompok baru, dan membagikan LKPD yang berisi tugas menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan.
  3. Guru menjelaskan tugas kelompok untuk mengurutkan peraturan perundang-undangan dan menjelaskan alasannya.
Inti — MengaplikasiBermakna (Meaningful)25 menit
  1. Membimbing penyelidikan: Peserta didik dalam kelompok mengidentifikasi dan mengurutkan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang telah mereka pelajari di pertemuan sebelumnya, dari yang tertinggi hingga terendah, berdasarkan bahan ajar dan sumber informasi lainnya.
  2. Peserta didik berdiskusi untuk memahami dan menjelaskan alasan di balik tata urutan tersebut, termasuk prinsip 'lex superior derogat legi inferiori'.
  3. Peserta didik mengisi LKPD dengan urutan yang benar dan penjelasan singkat untuk setiap tingkatan.
Inti — MerefleksiBermakna (Meaningful)10 menit
  1. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya: Setiap kelompok mempresentasikan hasil urutan peraturan perundang-undangan dan penjelasan alasannya di depan kelas.
  2. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah: Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau perbandingan hasil urutan mereka dengan kelompok penyaji.
  3. Guru memberikan penguatan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang benar dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta mengoreksi miskonsepsi yang mungkin muncul.
Kegiatan PenutupMenggembirakan (Joyful)15 menit
  1. Guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
  2. Refleksi & apresiasi: Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi singkat tentang manfaat memahami tata urutan ini dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memberikan apresiasi atas semangat belajar dan kerja sama kelompok.
  3. Tindak lanjut: Guru memberikan penugasan individu untuk mencari contoh nyata penerapan setiap jenis peraturan di lingkungan sekitar sebagai persiapan untuk materi implementasi di pertemuan berikutnya, dan menutup pelajaran dengan doa.

Tahapan inti mengikuti 3 Pengalaman Belajar Pembelajaran Mendalam: memahami → mengaplikasi → merefleksi; label di kolom kiri menunjukkan prinsip yang diwujudkan tiap tahapan.

Halaman 5 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org
LKPD — LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
LKPD · LEMBAR KERJA PESERTA DIDIKMenyusun Peraturan di Negaraku
NamaKelasKelompok
TanggalNilaiParaf Guru

Waktu pengerjaan: 25 menit

Tujuan: Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Petunjuk: 1) Berdoalah sebelum mulai. 2) Kerjakan langkah secara berurutan bersama kelompok. 3) Tulis hasilnya di tabel, lalu simpulkan.

Info singkat: Peraturan perundang-undangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan bernegara kita. Untuk menjaga ketertiban dan keadilan, setiap negara memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan.

Alat & bahan: Kertas karton, spidol warna, gunting, lem, bahan ajar, akses internet (opsional)

Langkah kerja:

  1. Perhatikan gambar 'Hierarki Peraturan' di bawah ini, diskusikan jenis-jenis peraturan yang kamu kenali dari gambar tersebut.
    HierarkiPeraturanUUD 1945Undang-UndangPeraturan Daerah
    Gambar 1. Peta pikiran
  2. Secara berkelompok, identifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari bahan ajar atau sumber lain, lalu tuliskan pada potongan kertas.
  3. Diskusikan dan urutkan potongan-potongan kertas tersebut dari peraturan yang paling tinggi kedudukannya hingga yang paling rendah, lalu tempelkan pada kertas karton.
  4. Tuliskan alasan mengapa urutan tersebut penting dan apa konsekuensi jika urutan tidak ditaati.
  5. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas dan berikan tanggapan atas presentasi kelompok lain.
Tabel kerja LKPDtabel pengamatan, diisi muridlembar refleksi murid · 2 pertanyaankolom kesimpulan kelompok · refleksi emoji

🔒 Tabel kerja dan lembar refleksi murid tidak ditampilkan di pratinjau — keduanya ada di berkas unduhan.

Halaman 6 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org
PEMERINTAH / YAYASAN PENYELENGGARANama sekolah AndaModul Ajar Pendidikan Pancasila · Tahun Pelajaran 2026/2027
ASESMENStandar Proses — Permendikdasmen 1/2026

Asesmen awal (diagnostik):

  1. Apa yang kamu ketahui tentang 'undang-undang'?
  2. Menurutmu, apakah semua peraturan memiliki kekuatan hukum yang sama?
  3. Sebutkan satu contoh peraturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggalmu!

Formatif (proses): Observasi partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok dan kelengkapan pengisian LKPD.

Sumatif (akhir): Tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai untuk mengukur pemahaman jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Rubrik KKTP2 kriteria · 4 tingkat ketercapaian
Kunci jawaban5 pilihan ganda + 3 uraian

🔒 Rubrik KKTP dan kunci jawaban tidak ditampilkan di pratinjau — rubrik ada di berkas unduhan, kunci jawaban khusus member Paket Lengkap.

Halaman 7 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org
PEMERINTAH / YAYASAN PENYELENGGARANama sekolah AndaModul Ajar Pendidikan Pancasila · Tahun Pelajaran 2026/2027
ALUR TUJUAN PEMBELAJARAN (ATP)Kurikulum Berbasis Cinta
NoTujuan PembelajaranMateriAlokasiDimensi
1Mengidentifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan nasionalJenis-jenis peraturan perundang-undangan2 JPpenalaran kritis
2Mengurutkan peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkiTata urutan peraturan perundang-undangan2 JPkewargaan
3Menjelaskan hubungan antarjenis peraturan sesuai tata urutanPrinsip hierarki peraturan perundang-undangan2 JPpenalaran kritis
Halaman 8 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org
PEMERINTAH / YAYASAN PENYELENGGARANama sekolah AndaModul Ajar Pendidikan Pancasila · Tahun Pelajaran 2026/2027
BAHAN AJAR

Peraturan perundang-undangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan bernegara kita. Untuk menjaga ketertiban dan keadilan, setiap negara memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, sistem hukum ini tersusun secara hierarkis, artinya ada tingkatan-tingkatan peraturan yang memiliki kekuatan hukum berbeda. Memahami tingkatan ini sangat penting agar kita tidak salah dalam menerapkan atau menafsirkan sebuah aturan.

1. Pengertian dan Urgensi Peraturan Perundang-undangan
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaannya sangat penting untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tanpa peraturan, kehidupan bernegara akan kacau dan hak-hak warga negara tidak terlindungi. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban untuk mengetahui dan menaati peraturan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-undang ini menjelaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini dikenal sebagai 'lex superior derogat legi inferiori', artinya hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Ini menjamin konsistensi dan kepastian hukum.

3. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (sebagaimana telah diubah), tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); 3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); 4. Peraturan Pemerintah (PP); 5. Peraturan Presiden (Perpres); 6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota). Setiap jenis peraturan ini memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda sesuai kedudukannya.

4. UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah hukum dasar tertulis dan merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. UUD 1945 menjadi landasan bagi pembentukan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Semua peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip dasar negara kita termaktub dalam konstitusi yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara dan lembaga negara.

5. Peran Peraturan Daerah
Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Perda berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contohnya adalah peraturan tentang ketertiban umum di suatu daerah atau pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota.

Rangkuman: Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum. UUD 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi semua peraturan di bawahnya, seperti UU/Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Memahami hierarki ini membantu kita sebagai warga negara untuk mengetahui hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi negara.

Halaman 9 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org
PEMERINTAH / YAYASAN PENYELENGGARANama sekolah AndaModul Ajar Pendidikan Pancasila · Tahun Pelajaran 2026/2027
GLOSARIUM
IstilahArti
HierarkiSusunan tingkatan atau kedudukan.
KonstitusiHukum dasar suatu negara.
Otonomi daerahKewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.
Undang-UndangPeraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden.
Daftar pustaka5 rujukan

🔒 Daftar pustaka tidak ditampilkan di pratinjau — ada di berkas unduhan.

Halaman 10 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org
PEMERINTAH / YAYASAN PENYELENGGARANama sekolah AndaModul Ajar Pendidikan Pancasila · Tahun Pelajaran 2026/2027
PENGESAHAN

Modul ajar "Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan" mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas VIII ini disusun sesuai ketentuan Kurikulum Berbasis Cinta · Pembelajaran Mendalam dan dinyatakan dapat digunakan dalam pembelajaran Tahun Pelajaran 2026/2027.

Mengetahui,
Kepala Madrasah
…………, …………
Guru Mata Pelajaran
( ……………… )
NIP. …………
nama Anda
NIP. …………

Rujukan: KMA No. 1503 Tahun 2025 (Kurikulum Berbasis Cinta) · Kep. Dirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 · CP: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025

Halaman 11 · Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan — pratinjau tuntas.org

11 lembar di atas sudah cukup untuk disetor ke sekolah

Gratis sepenuhnya, tanpa biaya apa pun. Di berkas unduhannya ada juga rubrik KKTP siap tanda tangan, tabel kerja LKPD, dan lembar refleksi murid — lengkap dengan kop sekolah, nama Anda sebagai penyusun, dan kolom tanda tangan kepala sekolah.

📥 Unduh Modul Saya — GRATIS2 langkah singkat · atas nama Anda · Word + PDF
1Nama & sekolahuntuk kop & sampul
2Unduhmasuk email/Google, lalu berkas turun

Jenjang, mapel, kelas, semester, dan materinya sudah terbawa dari halaman ini. Tinggal identitas Anda: nama dan sekolah.

✓ Bisa disetor sebagai Rencana Pelaksanaan PembelajaranStandar Proses 1/2026 · ketuk untuk penjelasan

Berkas ini modul ajar, dan di dalamnya sudah termuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran): tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen — tiga komponen inti menurut Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses. Modul ajar melengkapinya dengan LKPD, ATP, dan bahan ajar. Jadi bila sekolah Anda meminta RPP, berkas ini sudah memenuhinya.

Opsional · tidak wajib
✨ Mau lebih lengkap?+6 lembarLembar 12–17

Modul Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini bisa jadi 17 lembar lebih

Ini 6 lembar lanjutannya. Geser untuk lihat 👉

Nama sekolah AndaPendidikan Pancasila · Kelas VIIIPeta Konsep
Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganPengertian dan Urgensi Peraturan Perundang-undanganDasar Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganJenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganUUD 1945 sebagai Hukum TertinggiPeran Peraturan Daerah
Dari sub-bab Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganHalaman 12
Nama sekolah AndaPendidikan Pancasila · Kelas VIIIIce Breaking
Pertemuan 1Pertemuan 2Pertemuan 3… hingga Pertemuan 8
Biar kelas langsung hidupHalaman 13
Nama sekolah AndaPendidikan Pancasila · Kelas VIIILKPD Tiap Pertemuan
P1P2P3…Temuan / hasil kerjaBukti atau alasanSimpulan
Beda tiap pertemuanHalaman 14
Nama sekolah AndaPendidikan Pancasila · Kelas VIIIRefleksi Guru & Siswa
GuruKetercapaian tujuan pembelajaranPeserta didik yang perlu pendampinganPeserta didikSaya sudah memahami …Hal yang masih membingungkan …
Tinggal isi habis mengajarHalaman 15
Nama sekolah AndaPendidikan Pancasila · Kelas VIIIRemedial & Pengayaan
RemedialUntuk yang belum mencapai tujuanPengayaanUntuk yang tuntas lebih awal
Buat yang tertinggal & yang sudah tuntasHalaman 16
Nama sekolah AndaPendidikan Pancasila · Kelas VIIIProfil Lulusan
Keimanan dan ketakwaanKewargaanPenalaran kritis
Sudah dikaitkan ke materi iniHalaman 17

🎁 Plus perangkat setahun, ikut di paket

Semua paketPPT Bahan Tayang tiap Pertemuan
Semua paketKaldik & Alokasi Waktu
Semua paketProta
Semua paketPromes Semester 1
Semua paketCP · ATP · KKTP Setahun
Semua paketJurnal Mengajar Semester
Paket 30 & 60Soal PTS & PAS
Paket 30 & 60Administrasi Kelas
Paket 30 & 60Piagam Siswa
Paket 60e-Kinerja
Paket 60Deskripsi Rapor
Paket 60Program Kerja Ekskul

🤝 Tidak wajib kok. Modul ini tetap gratis. Kalau nanti butuh lebih banyak, tinggal ambil paketnya — mulai Rp2.000 per modul di Paket 60 Modul.

Bukan Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang Anda cari?Pilih dari peta materi setahun di bawah ini 👇

Materi Anda tidak ada di daftar?Tulis judulnya sendiri — tetap gratis, ±1 menit

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah ini modul ajar Pendidikan Pancasila kelas 8 yang saya cari?

Kemungkinan besar ya. Kelas VIII dan kelas 8 adalah kelas yang sama — yang satu ditulis angka Romawi seperti di dokumen resmi, yang satu angka biasa. Berkas ini perangkat ajar untuk materi Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan pada Pendidikan Pancasila MTs, Fase D, elemen Pancasila.

Modul Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini untuk semester 1 (ganjil) atau semester 2 (genap)?

Semester 1 (ganjil), menurut urutan materi Pendidikan Pancasila kelas VIII MTs di peta setahun pada halaman ini. Semesternya sudah terisi otomatis saat Anda mengunduh.

Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila materi Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini gratis?

Ya. Modul Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan untuk kelas VIII MTs dapat diunduh gratis dalam Word + PDF, lengkap dengan kop sekolah dan nama Anda sebagai penyusun. Tiga modul gratis tersedia bertahap; modul berikutnya terbuka setiap 18 jam.

Bagaimana cara download modul ajar Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini dalam Word (.docx) dan PDF?

Ketuk tombol unduh, isi nama dan sekolah, lalu buka dengan email atau Google dan nomor WhatsApp aktif. Berkas Pendidikan Pancasila kelas VIII ini turun sebagai Word (.docx) yang bisa diedit dan PDF siap cetak, tanpa iklan dan tanpa tautan Drive.

Berapa lama modul ini tersusun?

Sekitar satu menit. Cukup isi nama, jenjang, sekolah, mapel, dan materi — modul Pendidikan Pancasila kelas VIII langsung tersusun atas nama Anda.

Bisakah modul Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini diedit?

Bisa. Hasil unduhan berupa dokumen Word yang bisa disunting penuh — tujuan, alokasi waktu, dan langkah kegiatan Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dapat Anda sesuaikan dengan murid Pendidikan Pancasila kelas VIII di sekolah Anda. Sudah ber-kop sekolah dan atas nama Anda, tersedia juga dalam PDF.

Apakah modul ajar Pendidikan Pancasila kelas VIII ini sesuai kurikulum terbaru?

Ya. Modul Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini mengikuti Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, pada Fase D untuk kelas VIII MTs. Profil Pelajar Pancasila (P5) kini dilanjutkan sebagai 8 Dimensi Profil Lulusan; dimensi yang dikembangkan materi Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan tercantum di lembar identitasnya.

Ini modul ajar, RPP, atau RPM deep learning?

Ketiganya berkas yang sama. Sampulnya memang bertanda Deep Learning · Pembelajaran Mendalam, dan sebagian guru menyebutnya RPM (Rencana Pembelajaran Mendalam). Modul ajar memuat RPP — keduanya bukan dua dokumen terpisah. Sejak Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses, istilah resmi untuk dokumen rencananya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan tiga komponen inti: tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Modul ajar adalah ketiganya beserta lampirannya — LKPD, ATP, dan bahan ajar. Berkas Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan untuk Pendidikan Pancasila kelas VIII di halaman ini memuat semuanya, jadi dapat disetorkan baik ketika sekolah meminta RPP maupun modul ajar.

Apakah ada soal, kisi-kisi, dan rubrik KKTP-nya?

Ada. Modul Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini memuat bank soalnya sendiri — 5 pilihan ganda dan 3 uraian (kunci jawabannya khusus member Paket Lengkap), ditambah rubrik KKTP pada bagian asesmennya. Yang belum termasuk: paket soal satu semester penuh Pendidikan Pancasila kelas VIII MTs berikut kisi-kisi dan kartu soalnya — Asesmen Sumatif Tengah Semester (ASTS/PTS) dan Akhir Semester (ASAS/PAS). Penjelasannya ada di halaman Kisi-Kisi & ASAS.

Apakah Kaldik, Prota, dan Promes (Program Semester) ikut di unduhan gratis?

Tidak. Unduhan gratis berisi modul ajar Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan beserta ATP, LKPD, asesmen, dan bank soalnya. Perangkat pembelajaran pelengkap Pendidikan Pancasila kelas VIII berupa Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes/Prosem), serta CP · ATP · KKTP setahun, Jurnal Mengajar per semester ber-kop sekolah, dan PPT bahan tayang tiap pertemuan tersedia lewat Paket Modul — bersama Kalender Pendidikan (libur nasional & cuti bersama resmi SKB 3 Menteri sudah tercantum) dan Alokasi Waktu yang menghitung minggu efektifnya otomatis.

Modul Pendidikan Pancasila ini cocok untuk MTs negeri, swasta, maupun SMP?

Ya. Kop, logo, dan nama MTs Anda dipasang otomatis, negeri maupun swasta; sekolah berciri (Muhammadiyah, NU, Islam Terpadu) mendapat kop dan mapel khasnya sendiri saat mengisi borang. Untuk SMP, pilih jenjang SMP saat mengisi borang: materi Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang sama disusun dalam versi madrasah (Kurikulum Berbasis Cinta, kop Kemenag), dan halaman Pendidikan Pancasila SMP ada di daftar jenjang lain di bawah.

Penelusuran Terkait

Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas VIIIModul Ajar Pendidikan Pancasila MTs Semua KelasModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas IXModul Ajar MTs Semua MapelModul Ajar Kurikulum MerdekaModul Ajar Kelas 8 Semua Mapel

Masih Ingin Dipastikan?

Beda modul ajar dan RPM deep learning?Kisi-kisi, ASTS, dan ASAS itu apa?Kelas 8 MTs masuk fase apa?Contoh RHK Guru Pendidikan Pancasila MTs?

Mata Pelajaran Lain di MTs

Mengajar lebih dari satu mapel? Peta materinya setahun penuh sudah tersedia juga.

Akidah Akhlak MTsBahasa Arab MTsBahasa Indonesia MTsBahasa Inggris MTsFikih MTsInformatika MTsIPA MTsIPS MTsKoding dan Kecerdasan Artifisial MTsMatematika MTsPendidikan Agama Islam MTsPJOK MTsPrakarya MTsQur'an Hadis MTsSeni Budaya MTsSKI MTs

Pendidikan Pancasila di Jenjang Lain

Materi Pendidikan Pancasila untuk jenjang lainnya, lengkap per kelas.

Pendidikan Pancasila SDPendidikan Pancasila MIPendidikan Pancasila SMPPendidikan Pancasila SMAPendidikan Pancasila MAPendidikan Pancasila SMKPendidikan Pancasila Paket APendidikan Pancasila Paket B
Semua Modul Ajar Pendidikan Pancasila MTsSemua kelas — pilih materinya, unduh atas nama Anda

tuntas.org — administrasi beres, kinerja tuntas. Semua modul disusun sebagai materi bantu belajar yang independen.